peluncuran roket SpaceX Falcon 9 dari Kompleks Peluncuran Antariksa 40 di Cape Canaveral, Florida. | UNSPLASH


Indonesia mulai mendorong pembangunan bandar antariksa nasional di Pulau Biak, Papua, sebagai bagian dari upaya memperkuat kemandirian sektor antariksa dan mengurangi ketergantungan pada teknologi luar negeri. Lokasi Biak dinilai strategis karena berada di garis khatulistiwa, titik ideal untuk peluncuran satelit orbit ekuatorial dan geostasioner.

Direktur Utama Pasifik Satelit Nusantara (PSN) Adi Rahman Adiwoso mengatakan Indonesia tidak bisa terus berada di posisi sebagai pengguna teknologi satelit. Menurut dia, setelah lebih dari lima dekade berkecimpung di industri satelit, kemampuan nasional masih terbatas pada pengoperasian satelit dan peluncuran satelit riset.

Ia menilai pembangunan ekosistem industri antariksa nasional perlu dipercepat, mulai dari infrastruktur peluncuran, manufaktur, hingga pengembangan sumber daya manusia.

“Kita tidak bisa tetap menjadi pengguna, tetapi harus menjadi pemain,” kata Adi usai peresmian pengoperasian satelit Nusantara Lima di Jakarta.

Adi menyebut satelit memiliki fungsi penting sebagai penghubung digital antarwilayah Indonesia, termasuk kawasan terluar seperti Miangas dan Pulau Rote. Karena itu, akses mandiri menuju luar angkasa dinilai menjadi kebutuhan strategis, bukan sekadar proyek teknologi.

Pulau Biak disebut memiliki keunggulan geografis dibanding sejumlah lokasi peluncuran lain di dunia. Menurut Adi, posisi di dekat garis ekuator memungkinkan efisiensi peluncuran yang lebih tinggi.

“Lokasi Biak bisa menghemat bahan bakar hingga 15% dan menambah kapasitas muatan sampai 25% dibandingkan Cape Canaveral,” ujarnya.

Ia mengatakan posisi tersebut membuat Indonesia memiliki nilai strategis dalam orbit geostasioner global. Namun, pembangunan akses menuju luar angkasa tidak dapat dilakukan swasta sendirian dan membutuhkan kolaborasi pemerintah, lembaga riset, industri, serta mitra internasional.

PSN menyatakan mendukung rencana pembangunan spaceport nasional yang saat ini dipersiapkan pemerintah bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan sejumlah negara mitra, termasuk Rusia, India, dan Turki.

“Akses ke luar angkasa adalah hak strategis yang harus dijaga bersama,” kata Adi.

Selain pembangunan bandar antariksa, pemerintah juga mulai menyiapkan fondasi regulasi industri antariksa nasional. Kepala BRIN Arif Satria mengatakan tantangan terbesar saat ini adalah belum terbentuknya ekosistem industri satelit domestik yang kuat, terutama pada sektor manufaktur.

Menurut Arif, kebutuhan satelit Indonesia sebenarnya besar sebagai negara kepulauan, tetapi investasi swasta dan kolaborasi industri masih terbatas.

Pemerintah, kata dia, telah menyiapkan sejumlah aturan pendukung, mulai dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Akuisisi Teknologi Antariksa, rancangan regulasi pengelolaan spaceport, hingga KBLI 2025 yang mulai memasukkan industri manufaktur satelit dan peluncuran sebagai sektor usaha resmi.

Indonesia juga tengah mempersiapkan pembangunan spaceport di Biak untuk mendukung aktivitas peluncuran satelit regional dan pengembangan ekonomi antariksa nasional.

“Pilihan Indonesia dalam lima tahun ke depan akan menentukan apakah kita hanya menjadi peserta ekonomi antariksa atau justru ikut mendefinisikannya,” ujar Arif.