Seorang pria membawa tabung rumah tangga kosong gas minyak cair untuk diisi ulang ke dealer resmi di Srinagar, Kashmir, India, pada 14 Maret. EPA


Blokade Selat Hormuz oleh Iran yang telah berlangsung selama dua bulan memicu guncangan hebat pada rantai pasok energi global. Asia kini berada di titik nadir krisis karena ketergantungan yang sangat tinggi pada jalur tersebut, sementara Eropa mulai bersiap menghadapi skenario terburuk berupa penjatahan bahan bakar jika ketegangan antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran tidak segera mereda.

Sebagai kawasan yang menyerap 80% minyak dan 90% gas alam cair (LNG) dari Selat Hormuz, Asia menanggung dampak paling instan. 

India menjadi salah satu negara yang paling terdampak mengingat 89% kebutuhan minyak mentahnya bergantung pada jalur tersebut. Kelangkaan gas memasak (LPG) di sana telah memicu antrean panjang di pusat distribusi hingga menjamurnya pasar gelap.

Pemerintah India telah memangkas pasokan LPG komersial hingga 70% demi mengamankan kebutuhan rumah tangga. Upaya penegakan hukum juga dilakukan dengan menggelar lebih dari 2.400 penggerebekan terhadap praktik penimbunan. Di tengah keterbatasan ini, New Delhi kini mendesak warga untuk mengubah pola konsumsi energi.

Menteri Energi Terbarukan India, Pralhad Joshi, meminta masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan listrik sebelum pukul 17.00 guna memanfaatkan pasokan energi surya. Langkah ini diharapkan mampu menekan ketergantungan pada pembangkit listrik berbahan bakar fosil yang bahan bakunya kian sulit didapat.

"Jika konsumsi listrik bisa dialihkan ke sebelum pukul 17.00, maka penggunaan energi sebelum matahari terbenam akan memberikan kontribusi maksimal dalam mengurangi impor kita," jelas Joshi dalam Economist Resilient Futures Summit di New Delhi.

Meskipun produksi LPG domestik India dilaporkan naik lebih dari 20%, angka tersebut belum mampu menutupi kebutuhan nasional yang mencapai 100.000 ton per hari. 

Krisis serupa menjalar ke Asia Tenggara, di mana sejumlah negara mulai memberlakukan kebijakan darurat seperti empat hari kerja seminggu, kewajiban remote working, hingga penutupan universitas lebih awal demi menghemat bahan bakar. Filipina bahkan telah menetapkan status darurat energi nasional sejak beberapa pekan lalu.

Ancaman di langit Eropa

Situasi di Eropa tidak kalah genting, terutama terkait pasokan bahan bakar penerbangan. International Energy Agency (IEA) mencatat bahwa 75% kebutuhan bahan bakar jet di Eropa selama ini dipasok dari kilang-kilang di Timur Tengah, yang kini pengirimannya terhenti total akibat blokade.

CEO TotalEnergies, Patrick Pouyanné, memberikan peringatan keras mengenai potensi kelangkaan energi di Prancis dalam waktu dekat. Ia menyebut bahwa cadangan darurat telah dikuras habis untuk meredam lonjakan harga dan menjaga ketersediaan di pasar.

"Prancis berisiko memasuki era kekurangan energi, serupa dengan yang sudah dialami beberapa negara Asia," tutur Pouyanné.

Ia menyoroti bahwa kerosin merupakan komoditas yang paling rentan. Jika blokade berlanjut melampaui bulan Mei, penjatahan di sektor penerbangan menjadi skenario yang hampir pasti terjadi. 

Menanggapi kekhawatiran tersebut, Presiden Emmanuel Macron menegaskan situasi masih terkendali dan belum ada skenario kelangkaan yang mendesak. TotalEnergies juga telah memacu kilang Gonfreville yang merupakan kilang terbesar di Prancis untuk beroperasi pada kapasitas maksimal.

Cadangan strategis mulai menipis

Langkah-langkah darurat juga diambil oleh Korea Selatan untuk menjaga stabilitas korporasi. Pemerintah setempat mempertimbangkan perpanjangan sistem pertukaran minyak mentah dengan perusahaan swasta hingga Juli mendatang.

"Kami semula berencana mengakhiri program pertukaran ini setelah berjalan hingga Juni, namun kini kami sedang mengkaji rencana untuk memperpanjangnya hingga Juli," kata Wakil Menteri Perdagangan Korea Selatan, Yang Ghi-wuk.

Pelepasan 400 juta barel cadangan minyak strategis oleh IEA pada Maret lalu—aksi terbesar dalam sejarah lembaga tersebut—memang sempat menahan laju krisis di wilayah Atlantik. 

Namun, Kepala IEA Fatih Birol mengingatkan dalam wawancaranya dengan CNBC bahwa intervensi cadangan memiliki batas waktu dan kapasitas.

"Ini hanya meringankan tekanan sesaat, bukan solusi jangka panjang. Solusi yang sesungguhnya adalah membuka kembali Selat Hormuz," ujar Birol.