Ilustrasi tentara Angkatan Bersenjata Federasi Rusia. | TASS

Angka pengangguran pemuda Ghana mencapai 32%, Kenya 67%, Afrika Selatan 62,4%. Di Uganda, lebih dari 700.000 tenaga muda membanjiri pasar kerja setiap tahun, tapi kurang dari 100.000 yang berhasil mendapatkan pekerjaan formal. 

Kondisi inilah yang menurut sejumlah laporan internasional terbaru secara sistematis dimanfaatkan Rusia untuk mengisi kebutuhan pasukan di Ukraina.

Laporan Africa Center for Strategic Studies yang dirilis pekan ini menyebut skema ini bukan fenomena acak. Jaringan perekrutan yang melibatkan Dinas Keamanan Federal Rusia (FSB) secara aktif membidik negara-negara Afrika dengan tingkat kemiskinan dan pengangguran tinggi, menawarkan janji kerja sipil atau beasiswa, lalu menggiring para rekrutan ke garis depan pertempuran.

Kolam rekrutan yang masif

Institut Bloomsbury Intelligence and Security (BISI) dalam laporannya November 2025 menulis bahwa Kremlin secara sadar menyasar pemuda dari negara-negara dengan tekanan ekonomi paling berat. Para pemuda Afrika itu digambarkan sebagai kolam rekrutan yang besar, mudah dijangkau, dan memiliki keinginan kuat untuk beremigrasi.

Tawanan perang bergerak di sekitar pusat penahanan pada 28 Agustus 2025 di Lviv, Ukraina. | NADIA KARPOVA/FRONTLINER

Survei Afrobarometer menunjukkan betapa dalamnya tekanan itu di lapangan. Di Nigeria, 60% pemuda mengaku pernah serius mempertimbangkan untuk meninggalkan negaranya demi mencari pekerjaan. Proporsi yang benar-benar bertekad pergi bahkan meningkat tiga kali lipat sejak 2017, dari 12% menjadi 37%.

Faktor ini yang membuat tawaran Rusia terasa masuk akal di mata para korbannya. Di tengah sedikitnya jalur migrasi legal ke negara-negara Barat, laporan Danish Institute for International Studies (DIIS) mencatat bahwa Rusia muncul sebagai pintu terbuka bagi pekerja migran yang ingin mengubah nasib. 

Jaringan rekrutmen memanfaatkan celah itu dengan cermat, termasuk lewat influencer Afrika di Nigeria, Kamerun, Kenya, Republik Demokratik Kongo, Somalia, Afrika Selatan, dan Republik Afrika Tengah yang menyebarkan konten bergaya hidup aspirasional tentang kehidupan di Rusia.

Pola penipuannya berulang di hampir setiap kasus. Para pemuda dijanjikan posisi sopir, petugas kebersihan, satpam, atau mekanik, lengkap dengan tawaran gaji bulanan sekitar US$2.200, bonus penandatanganan US$13.000, dan kewarganegaraan Rusia. 

Sesampainya di sana, paspor mereka disita. Mereka dipaksa menandatangani kontrak militer berbahasa Rusia yang tidak bisa mereka baca, lalu dikirim ke medan tempur setelah pelatihan singkat 1,5 hingga tiga minggu.

Lembaga riset INPACT yang berbasis di Swiss mencatat lebih dari 1.400 warga Afrika dari 35 negara menandatangani kontrak dengan Angkatan Darat Rusia antara Januari 2023 hingga September 2025. Lebih dari 300 di antaranya tewas dalam beberapa bulan pertama penugasan. 

Direktorat Intelijen Pertahanan Ukraina (HUR) melaporkan angka yang jauh lebih besar, yakni lebih dari 28.000 warga negara asing dari setidaknya 136 negara yang bertugas di bawah kontrak pasukan Rusia per April lalu.

"Itu sungguh mengejutkan"

Maxwell Aidoo, 25 tahun, warga Wilayah Tengah Ghana, menceritakan perjalanannya kepada JoyNews. Ia bertemu seorang agen perjalanan di Dubai yang menawarkan posisi asisten pendukung personel militer. 

Artileri Ukraina menembaki pasukan Rusia di dekat kota garis depan Pokrovsk di wilayah Donetsk, Ukraina, pada 15 Oktober 2025. | ANATOLII STEPANOV/REUTERS

Tidak lama setelah tiba di Rusia, ia dan dua warga Ghana lainnya dibawa ke sebuah gudang militer, menjalani pemeriksaan medis, lalu dibangunkan sebelum fajar untuk menandatangani dokumen berbahasa Rusia.

"Kami dikirim ke sebuah kamp di mana kami bertemu 51 warga Afrika lainnya, dari Zambia, Afrika Selatan, Nigeria, dan negara-negara lain. Kami diberi selamat dan diberitahu bahwa kami telah bergabung dengan angkatan bersenjata. Itu sungguh mengejutkan," tutur Aidoo.

Dari batalion tank, ia dipindahkan ke unit serbu. Pada hari kedua di garis depan, ia menginjak ranjau darat. Ledakan itu memancing serangan drone dari unit Ukraina yang menghancurkan batalionnya. Aidoo kehilangan satu ginjalnya dan membutuhkan rekonstruksi hati menggunakan logam. Ia selamat dengan merangkak masuk ke bunker, melakukan pertolongan pertama pada dirinya sendiri, lalu menyeret tubuhnya selama tiga hari menuju zona aman Rusia tanpa makanan.

"Saya percaya masih hidup hari ini adalah berkat karunia Tuhan," katanya.

Perempuan pun tak luput dari jeratan ini

Perekrutan Afrika oleh Rusia tidak hanya menyasar laki-laki untuk medan tempur. Ada jalur lain yang tidak kalah masif, dan korbannya mayoritas perempuan muda.

Program Alabuga Start, yang dipromosikan sebagai program kerja-studi internasional, menarik perempuan usia 18 hingga 22 tahun dengan janji karier di bidang logistik, katering, atau operator crane. Kenyataannya berbeda jauh. 

Investigasi Associated Press pada 2024 mewawancarai enam perempuan Afrika yang mengaku ditipu masuk ke pabrik drone di Kawasan Ekonomi Khusus Alabuga di Tatarstan, sekitar 1.000 kilometer dari Moskwa. Di sana, mereka merakit drone Shahed yang kemudian digunakan untuk menyerang Ukraina.

Diperkirakan 90% perempuan yang direkrut lewat program itu ditempatkan di lini produksi drone, bukan di posisi yang dijanjikan. Program ini menyasar perempuan dari Botswana, Ethiopia, Kenya, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Sudan Selatan, dan Uganda. Salah satu perempuan yang diwawancarai Associated Press menyebut tempat itu sebagai "jebakan" setelah menyadari kondisi sebenarnya sesampainya di sana.

"Saya menyesal dan mengutuk hari ketika saya mulai membuat semua benda itu," kata perempuan tersebut kepada AP.

Para pekerja tinggal di asrama yang dijaga sepanjang waktu dan diawasi terus-menerus. Biaya akomodasi, tiket pesawat, perawatan medis, dan kelas bahasa Rusia dipotong dari gaji mereka. Pemerintah Afrika Selatan membuka penyelidikan atas program ini pada Agustus 2025 setelah sejumlah influencer lokal yang mempromosikan Alabuga Start meminta maaf secara terbuka.

kebijakb yang mempertegas strategi

Di balik janji dan tipu muslihat itu, Rusia juga membangun kerangka hukum yang memperketat cengkeramannya atas warga asing. 

Presiden Rusia Vladimir Putin saat bertemu sandera yang dibebaskan Hamas dari Gaza di Kremlin, Moskwa, 16 April 2025. | SPUTNIK/SOFIA SANDURSKAYA

Pada November 2025, Putin menandatangani Dekrit No. 821 yang mewajibkan warga negara asing yang ingin mendapatkan izin tinggal permanen di Rusia untuk terlebih dahulu menyelesaikan setidaknya satu tahun dinas militer. Bagi yang sudah terlanjur menetap, pilihan yang tersedia hanya dua: bergabung dengan militer atau angkat kaki.

Radio Free Europe melaporkan bahwa dekrit ini hampir tidak diliput media Rusia, dan mulai menekan para migran yang sudah membangun kehidupan di sana untuk mengambil keputusan dalam tekanan. Seiring dekrit itu, pemerintah Rusia juga menerbitkan regulasi baru yang melabeli sejumlah aktivitas migran sebagai "ekstremisme" atau "ancaman keamanan", dengan ancaman deportasi sebagai konsekuensinya.

Presiden Federasi Internasional untuk Hak Asasi Manusia (FIDH), Alexis Deswaef, menyebut skema ini jauh lebih besar dari sekadar penipuan individual.

"Rusia telah membangun sistem perekrutan global yang secara sengaja menyasar populasi paling rentan, termasuk migran tak berdokumen, tahanan, pekerja prekariat, hingga mahasiswa asing, dari puluhan negara di Asia, Afrika, dan Amerika Latin," kata Deswaef. "Dalam semua kasus, ini adalah negara yang menjadikan mereka bagian dari mesin perangnya dan mengirim mereka ke posisi paling berbahaya di garis depan."

keterlibatan pemerintah Afrika

Pemerintah-pemerintah Afrika bereaksi dengan intensitas yang tidak merata. Menteri luar negeri Ghana memastikan setidaknya 55 warga negaranya tewas di Ukraina. 

Badan Intelijen Nasional Kenya melaporkan lebih dari 1.000 warga Kenya direkrut, dengan 89 orang dikonfirmasi berada di garis depan per Februari lalu. Parlemen Eropa mengesahkan resolusi pada Maret yang mengecam taktik Rusia sebagai perdagangan manusia.

Namun VOA melaporkan pada Desember 2024 bahwa sebagian besar negara Afrika yang warganya terjebak dalam program Alabuga bahkan tidak memberikan respons resmi. Yang lebih mengejutkan, Kementerian Pendidikan Nigeria dan Uganda sempat menyebarkan pengumuman penerimaan peserta Alabuga Start secara resmi pada 2023. Dokumen serupa ditemukan dari Mali dan Burkina Faso.

Moskwa membantah semua tuduhan perekrutan ilegal. Namun terlepas dari bantahan itu, jaringan transnasional dan skema pekerjaan palsu terus berkembang di seluruh benua.

Africa Center menyimpulkan bahwa upaya perekrutan ini "bukanlah fenomena yang terisolasi, melainkan inti dari sebuah strategi yang disengaja dan terorganisir."