Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa memberikan suara pada resolusi yang menyerukan pembukaan blokir Selat Hormuz, selama pertemuan tentang Iran dan Timur Tengah di markas besar PBB di New York City di Amerika Serikat.

India dan China saling unjuk posisi di forum Perserikatan Bangsa-Bangsa pekan ini, memperdalam kebuntuan diplomatik atas krisis Selat Hormuz yang telah berlangsung sejak akhir Februari.

Perwakilan Tetap India untuk PBB, Parvathaneni Harish, tampil dalam sidang khusus Dewan Ekonomi dan Sosial PBB yang membahas perlindungan aliran energi dan rantai pasokan global. Ia menegaskan bahwa penargetan kapal dagang, pembahayaan awak sipil, dan penghambatan kebebasan navigasi di selat tersebut adalah tindakan yang tidak dapat diterima.

"Hukum internasional dalam hal ini harus sepenuhnya dihormati," ujar Harish.

Sikap keras India bukan tanpa alasan. Hampir 10 juta warga India tinggal dan bekerja di kawasan Teluk, sementara sejumlah kapal berbendera India telah menjadi korban sejak konflik pecah. Pada 13 Mei, kapal kargo Haji Ali tertembak proyektil di lepas pantai Oman dalam pelayaran dari Somalia menuju Sharjah. Kebakaran yang menyusul berujung pada tenggelamnya kapal tersebut.

Harish menyerukan "kombinasi langkah-langkah jangka pendek dan struktural disertai kerja sama internasional" untuk mengatasi gangguan yang ditimbulkan konflik ini.

China pasang badan untuk Iran

Di sisi Dewan Keamanan, China mengambil posisi sebaliknya. Duta Besar Fu Cong mengkritik rancangan resolusi baru yang digagas bersama oleh Amerika Serikat dan Bahrain, yang menuntut Iran menghentikan serangan dan aktivitas penambangan ranjau di selat tersebut.

"Kami rasa isi maupun waktunya tidak tepat," kata Fu kepada para wartawan di luar ruang sidang Dewan Keamanan.

Fu bahkan mengisyaratkan bahwa resolusi itu tidak akan dibawa ke pemungutan suara selama China memegang kursi presidensi badan beranggotakan 15 negara itu.

Rancangan tersebut sebetulnya mendapat dukungan luas, dengan 112 negara co-sponsor termasuk negara-negara Teluk, Jepang, Korea Selatan, dan sebagian besar anggota Uni Eropa. Dokumen itu menyebut tindakan Iran sebagai "ancaman bagi perdamaian dan keamanan internasional" dan membuka peluang sanksi di kemudian hari.

Ini bukan kali pertama resolusi serupa kandas. Pada April lalu, Rusia dan China memveto draf yang hampir identik, dengan 11 suara mendukung dan dua abstain. Pekan ini, Moskwa dan Beijing kembali bersurat kepada anggota Dewan, menyebut proposal terbaru "tidak seimbang dan berat sebelah", serta mendesak para penggagasnya menariknya kembali.

Sejak akhir Februari, setidaknya 41 insiden yang melibatkan kapal-kapal di dalam dan sekitar Selat Hormuz telah dilaporkan ke portal UK Maritime Trade Operations. Belum ada tanggal pemungutan suara yang ditetapkan untuk resolusi terbaru ini.