Seorang agen Garda Revolusi Iran di Teheran. SOBHAN FARAJVAN/ZUMA PRESS

Honduras resmi menetapkan Hamas dan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) sebagai organisasi teroris, menjadikan negara Amerika Tengah itu sebagai negara ke-46 yang mengambil langkah serupa terhadap IRGC dalam setahun terakhir.

Perintah itu dikeluarkan langsung oleh Presiden Nasry Juan Asfura dan menegaskan kembali penolakan Honduras terhadap terorisme serta pendanaannya "dalam segala bentuk dan manifestasinya", sebagaimana dilaporkan Iran International. Penetapan ini juga menyertakan komitmen Honduras pada kerja sama internasional untuk mencegah dan memerangi ancaman semacam itu.

Menteri Luar Negeri Israel Gideon Sa'ar menyambut langkah ini dengan hangat. Lewat unggahan di X pada Kamis (14/5), ia menyebut Asfura sebagai "pemimpin tangguh yang memiliki nilai dan prinsip" dan menggambarkan penetapan tersebut sebagai "penguatan penting lainnya dalam kampanye global melawan terorisme."

Honduras bukan yang pertama. Hanya selang beberapa hari sebelumnya, Republik Dominika menetapkan Hezbollah dan IRGC sebagai organisasi teroris pada 12 Mei, dengan merujuk pada resolusi Dewan Keamanan PBB dan Konvensi Inter-Amerika melawan Terorisme. 

Paraguay melangkah lebih awal pada April 2025, menetapkan IRGC sebagai teroris sekaligus memperluas cakupan penetapan yang sudah ada terhadap Hamas dan Hezbollah hingga mencakup sayap politik dan sosial mereka.

Gelombang penetapan dari kawasan Amerika Latin ini mencerminkan dorongan internasional yang lebih luas. Menurut Reuters, pemerintahan Trump turut berperan dengan mendesak para diplomat Amerika di berbagai negara untuk mendorong sekutu mengklasifikasikan IRGC dan Hezbollah sebagai entitas teroris, di samping upaya diplomasi aktif Israel.

Uni Eropa meresmikan penetapan IRGC sebagai organisasi teroris pada akhir Januari 2026. Kepala kebijakan luar negeri UE Kaja Kallas menyatakan langkah itu menempatkan IRGC "pada level yang sama dengan Daesh, Hamas, Hizbullah, dan al-Qaeda." Teheran merespons dengan menyebut keputusan Eropa itu sebagai "kesalahan strategis besar."

Penetapan ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan arah kebijakan luar negeri Honduras sejak Asfura dilantik pada Januari 2026. Presiden sebelumnya sempat menarik pulang duta besar Honduras untuk Israel di tengah perang di Gaza. 

Asfura, meski memiliki keturunan Palestina, justru mengunjungi Yerusalem sebelum pelantikannya dan bertemu dengan Sa'ar, Presiden Isaac Herzog, serta Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.

Salah satu langkah awal Asfura setelah menjabat adalah menarik Honduras dari Kelompok Hague, sebuah blok negara yang berfokus pada pembelaan hukum internasional terkait Palestina.