Pekerja memuat tandan buah kelapa sawit ke dalam truk di kawasan perkebunan sawit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Sabtu (3/5/2025). PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Sumatera Utara menargetkan produksi sawit tahun 2025 sebanyak 3,023,716,000 kilogram. ANTARA FOTO/YUDI MANAR

Harga tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat petani dilaporkan turun setelah pemerintah mengumumkan rencana sentralisasi ekspor komoditas strategis melalui satu badan usaha milik negara. Kebijakan itu memicu ketidakpastian di rantai pasok sawit dan mengguncang pasar dalam beberapa hari terakhir.

Dalam pidato kenegaraan pada 20 Mei lalu, Presiden Prabowo Subianto menyatakan seluruh ekspor minyak sawit, batu bara, dan ferroalloy akan disalurkan melalui PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI), anak usaha dana kekayaan negara Danantara. Skema tersebut dijadwalkan mulai berlaku penuh pada 1 September 2026.

Pemerintah menyebut langkah itu ditujukan untuk menekan praktik under-invoicing, transfer pricing, dan devisa hasil ekspor yang tidak dipulangkan ke dalam negeri. Prabowo mengklaim praktik tersebut menyebabkan potensi kehilangan pendapatan hingga US$908 miliar selama 34 tahun.

Rencana itu langsung memantik reaksi di industri sawit. Reuters melaporkan asosiasi petani sawit mengeluhkan harga TBS di sejumlah daerah turun setelah pengumuman kebijakan tersebut. Ketidakpastian mengenai mekanisme ekspor baru disebut mulai memengaruhi transaksi di tingkat pabrik dan pengepul.

Pemerintah menyiapkan masa transisi dalam dua tahap. Pada Juni-Agustus 2026, DSI akan berfungsi sebagai pusat pencatatan dan dokumentasi transaksi ekspor. Seluruh eksportir diwajibkan melaporkan volume, harga, dan nilai penjualan.

Mulai September, seluruh proses ekspor, mulai dari kontrak penjualan, pengiriman, hingga pembayaran, direncanakan dilakukan melalui DSI.

Pasar merespons cepat. Saham perusahaan-perusahaan perkebunan besar tercatat melemah tajam usai pengumuman kebijakan tersebut. Golden Agri-Resources turun 13,8% dalam perdagangan 20-21 Mei, sedangkan First Resources merosot 21,3%.

Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Eddy Martono mengatakan posisi Indonesia sebagai produsen minyak sawit terbesar dunia tidak otomatis aman dalam jangka panjang.

“Dominasi Indonesia bukanlah sesuatu yang permanen,” kata Eddy. Ia mengingatkan pembeli global dapat beralih ke minyak nabati lain jika harga sawit terlalu tinggi atau pasokan terganggu.

Kekhawatiran juga datang dari organisasi masyarakat sipil Sawit Watch. Kelompok itu menilai sentralisasi ekspor berpotensi mengurangi daya tawar petani kecil karena jalur perdagangan menjadi lebih terpusat.

Pelaku industri di Malaysia ikut mencermati perkembangan tersebut. Kelompok industri sawit negara itu menilai masa transisi berisiko menghambat sementara arus ekspor Indonesia dan meningkatkan ketidakpastian di pasar global.

Analis menilai kondisi itu bisa membuka peluang bagi Malaysia sebagai produsen minyak sawit terbesar kedua dunia untuk menarik pembeli yang mencari pasokan lebih stabil.

Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani mengatakan pemerintah akan menghormati kontrak ekspor yang sudah berjalan. Meski demikian, ia membuka kemungkinan renegosiasi terhadap kontrak yang dinilai berada di bawah harga acuan internasional.

Lembaga pemeringkat S&P Global Ratings memperingatkan kebijakan tersebut dapat memberi tekanan terhadap ekspor Indonesia sekaligus memengaruhi penerimaan negara.

Pada forum APEC di China pekan lalu, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri mengatakan pemerintah masih menyelesaikan pembentukan badan baru itu di tengah kekhawatiran investor dan pelaku pasar.