KH Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). | INSTAGRAM/YAHYACHOLILSTAQUF

Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa keterlibatan NU dalam pengelolaan konsesi tambang tidak ditujukan untuk membangun kekuatan bisnis baru ataupun mengakumulasi kekayaan organisasi. 

Menurutnya, konsesi tersebut harus dimanfaatkan sebagai sarana menyalurkan manfaat ekonomi kepada masyarakat yang menjadi basis NU.

Pernyataan itu disampaikan Gus Yahya saat menanggapi sorotan publik terhadap kebijakan pemberian konsesi tambang kepada organisasi kemasyarakatan keagamaan. Ia mengatakan langkah tersebut merupakan bagian dari agenda pemerintah yang juga melibatkan organisasi masyarakat lain, bukan kebijakan yang dikhususkan bagi NU.

Di tengah perdebatan yang muncul, PBNU mengakui masih menghadapi tantangan besar karena belum memiliki pengalaman mengelola korporasi dalam skala besar, terlebih di sektor pertambangan. Gus Yahya menyebut NU selama ini dikenal sebagai organisasi sosial-keagamaan yang tidak memiliki latar belakang bisnis.

“NU ini organisasi sosial keagamaan, tidak pernah punya pengalaman memiliki korporasi apalagi punya tambang. Punya warung kelontong saja belum pernah, apalagi punya tambang,” ujar Gus Yahya di Jakarta, Jumat (29/5/2026).

Menurut dia, organisasi sebesar NU membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dengan tanggung jawab baru tersebut. PBNU saat ini masih menyusun berbagai mekanisme dan tata kelola agar pengelolaan konsesi dapat berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi.

“NU itu sejak awal memang harus menghadapi tantangan-tantangan untuk melakukan kalibrasi dari satu inisiatif baru supaya bisa dilaksanakan dengan baik di tengah konstruksi yang eksisting yang sekarang ada,” jelasnya.

Ia juga meminta masyarakat memahami proses penyesuaian yang sedang berlangsung. “Kami tentu saja harus mohon maaf kepada masyarakat bahwa kami perlu waktu untuk bisa menyesuaikan diri dengan semua ini karena belum pernah sama sekali,” ucapnya.

PBNU tengah menyiapkan peraturan perkumpulan yang secara khusus mengatur prinsip-prinsip pengelolaan tambang yang menjadi konsesi NU. Aturan tersebut, kata Gus Yahya, disusun untuk memastikan seluruh proses dilakukan secara objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Maka tujuan dari pengelolaan tambang oleh NU jelas bukan dan tidak boleh menjadi sesuatu untuk mengakumulasikan kekayaan untuk NU sendiri,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa manfaat ekonomi dari pengelolaan sumber daya tersebut harus dapat dirasakan oleh masyarakat luas, terutama warga yang menjadi basis organisasi.

Gus Yahya juga menepis anggapan bahwa NU ingin bertransformasi menjadi kelompok oligarki ekonomi baru melalui sektor pertambangan. “NU ini tidak bisa lalu berpikir NU dapat tambang ingin jadi naga ke-10 misalnya, kan tidak. Tapi ini semuanya untuk masyarakat basis,” tuturnya.

Meski telah menerima konsesi, PBNU mengaku masih mempelajari berbagai aspek teknis bisnis pertambangan. 

“Terus terang saja memang kami masih mencari keuntungannya berapa. Saya sendiri misalnya masih tidak tahu gimana cara ngitung keuntungannya itu sampai sekarang. Saya ini jualan genteng saja gagal dulu, apalagi suruh mikir tambang,” katanya sambil berkelakar.

Dalam kesempatan yang sama, Gus Yahya menegaskan bahwa penerimaan konsesi tambang tidak mengubah posisi dasar NU sebagai organisasi yang independen. Menurutnya, tradisi kemandirian telah menjadi bagian dari perjalanan panjang NU sejak masa kolonial hingga era pemerintahan modern.

“NU itu sebetulnya by nature memang independen. Tidak bisa siapa yang bisa mengangkangi satu basis komunitas yang begitu luas dan memang punya tradisi independennya yang sangat kuat itu,” katanya.

Ia mencontohkan bahwa berbagai rezim politik pada masa lalu tidak mampu mengooptasi NU. “Belanda tidak bisa mengkooptasi NU. Orde Lama dulu juga tidak bisa mengkooptasi NU. Bahkan Orde Baru dengan konstruksi yang seperti itu tidak bisa mengkooptasi NU,” tutur Gus Yahya.

Menurutnya, yang terpenting bukan sekadar mempertahankan independensi organisasi, melainkan menentukan bagaimana independensi tersebut digunakan untuk kepentingan masyarakat. Ia menegaskan bahwa NU tetap menempatkan diri sebagai organisasi yang berkhidmat kepada publik.

“NU ini sebetulnya posisinya ada pada khidmah kepada masyarakat,” ujarnya.

Gus Yahya kemudian mengutip pesan pendiri NU, Hasyim Asy'ari, mengenai peran organisasi dalam memperjuangkan kemaslahatan umum. “NU itu tas’a li mashlahatil ‘ammah. Jadi NU ini mengupayakan kemaslahatan semua orang, masyarakat umum, dan mengupayakan kebaikan bagi mereka baik dunia maupun akhirat,” jelasnya.