Ruang Sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang terletak di Markas Besar PBB di New York. | UN PHOTO

Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) akan memilih lima anggota tidak tetap Dewan Keamanan untuk masa jabatan mendatang pada 3 Juni di New York. Menjelang pemungutan suara, Jerman dan Filipina meningkatkan upaya diplomatik guna mengamankan dukungan negara-negara anggota.

Pemilihan kali ini berlangsung di tengah menguatnya tuntutan reformasi Dewan Keamanan PBB, terutama terkait representasi kawasan dan penggunaan hak veto oleh lima anggota tetap. Sejumlah negara menilai struktur dewan saat ini tidak lagi mencerminkan realitas geopolitik global.

Jerman bersaing dengan Austria dan Portugal untuk memperebutkan dua kursi yang dialokasikan bagi Kelompok Eropa Barat dan Lainnya (Western European and Others Group/WEOG). 

Dalam kunjungannya ke markas PBB di New York, Menteri Luar Negeri Jerman Johann Wadephul menyampaikan keyakinannya terhadap peluang Berlin untuk kembali duduk di badan yang bertanggung jawab atas isu perdamaian dan keamanan internasional tersebut.

Wadephul mengatakan dukungan yang diterima Jerman selama masa kampanye mencerminkan posisi negaranya di panggung internasional.

"Dalam berkampanye untuk masa jabatan dua tahun di badan PBB yang paling berpengaruh ini, saya mendapat banyak dukungan atas kenyataan bahwa Jerman adalah suara yang kuat dan lantang bagi perdamaian dan keamanan," kata Wadephul, seperti dikutip kantor berita Jerman, dpa.

Jerman mengedepankan komitmen terhadap tatanan internasional berbasis aturan serta dukungan terhadap agenda reformasi yang diusung Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres. Wadephul juga menyerukan perubahan yang lebih luas terhadap Dewan Keamanan.

Menurutnya, reformasi yang menyeluruh diperlukan agar dewan tetap kredibel dan mampu merespons berbagai krisis global secara lebih efektif.

Di kawasan Asia-Pasifik, Filipina memasuki fase akhir kampanye untuk merebut kursi anggota tidak tetap periode 2027–2028. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. secara langsung melakukan pendekatan kepada negara-negara anggota PBB dengan menempatkan Manila sebagai representasi negara berkembang dan pendukung diplomasi multilateral.

Pemerintah Filipina menilai pencalonan tersebut sebagai kesempatan untuk memperkuat suara negara-negara kecil dan berpendapatan menengah dalam proses pengambilan keputusan di tingkat global. Filipina terakhir kali menjadi anggota Dewan Keamanan pada 2004–2005.

Pemilihan anggota tidak tetap tahun ini juga dibayangi semakin kuatnya tekanan agar reformasi Dewan Keamanan segera dilakukan. Nigeria kembali menyuarakan tuntutan Afrika untuk memperoleh kursi permanen berikut hak veto, seraya mendesak dimulainya pembahasan reformasi yang lebih konkret.

Desakan serupa datang dari Pakistan. Dalam debat terbuka Dewan Keamanan yang dipimpin China pada Mei lalu, Wakil Perdana Menteri sekaligus Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar menyerukan "Dewan Keamanan yang lebih inklusif, demokratis, dan akuntabel".

Dar juga mendesak agar hak veto "dihapuskan, atau setidaknya penggunaannya oleh anggota tetap saat ini dibatasi secara ketat".

Sekretaris Jenderal PBB António Guterres sebelumnya menegaskan perlunya perluasan keanggotaan Dewan Keamanan untuk meningkatkan representasi dan mengurangi impunitas yang kerap dikaitkan dengan penggunaan hak veto oleh negara-negara anggota tetap.

Untuk memenangkan kursi, setiap kandidat harus memperoleh dukungan sedikitnya dua pertiga dari 193 negara anggota Majelis Umum PBB.