Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. berbicara di Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies di Honolulu, Minggu, 19 November 2023. | AUDREY MCAVOY/AP PHOTO

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menegaskan negaranya tidak punya kemewahan untuk berdiam diri jika konflik pecah di Selat Taiwan. Letak geografis dan hampir 200.000 warga Filipina yang menetap dan bekerja di pulau itu menjadi dua alasan utama yang ia sebut.

"Di Filipina, kami tidak punya pilihan karena Taiwan sangat dekat dengan Filipina dan kami memiliki hampir 200.000 warga negara Filipina yang tinggal dan bekerja di Taiwan," kata Marcos dalam wawancara dengan sejumlah media Jepang termasuk Jiji Press di Istana Malacañang, Manila.

Marcos membedakan posisi Filipina dari Jepang. Bagi Tokyo, kata dia, keterlibatan dalam konflik Taiwan masih bersifat pilihan. Bagi Manila, netralitas praktis sudah tertutup sejak awal, bukan karena aliansi, melainkan karena kedekatan fisik dan warganya yang tersebar di sana.

Meski begitu, Marcos menegaskan Filipina tetap berpegang pada kebijakan satu China dan tidak akan ikut campur dalam urusan internal lintas selat itu. Filipina, kata dia, akan mendorong penyelesaian damai atas ketegangan antara Beijing dan Taipei.

Pernyataan Marcos datang beberapa hari setelah Presiden China Xi Jinping menyampaikan peringatan keras kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump dalam pertemuan puncak dua hari di Beijing pada 14 Mei. 

Xi menyebut Taiwan sebagai isu paling krusial dalam hubungan AS-China, dan memperingatkan bahwa penanganan yang keliru bisa berujung pada "bentrokan bahkan konflik, yang mengancam keseluruhan hubungan," sebagaimana dikutip NBC News.

Kekhawatiran itu juga merembet ke lingkaran penasihat Trump. Sejumlah pejabat kini memperkirakan China mungkin mengambil tindakan terhadap Taiwan dalam lima tahun ke depan. 

Seorang penasihat menggambarkan Xi sedang berupaya "mengubah posisi China ke sikap baru di mana ia menegaskan, 'Kami bukan sekadar kekuatan yang sedang bangkit. Kami setara dengan kalian. Dan Taiwan adalah milik saya'".

Marcos menyampaikan pernyataan itu menjelang kunjungan kenegaraan ke Jepang pada 26 hingga 29 Mei. Ia dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Sanae Takaichi dan Kaisar Naruhito. 

Hubungan pertahanan kedua negara terus menguat, dan Marcos menyambut positif keputusan Tokyo mencabut larangan ekspor senjata. Langkah itu, kata dia, "memberikan kita penguatan dan pendalaman hubungan yang berkelanjutan antara kedua negara kita."