Sidang Dewan Keamanan PBB membahas situasi keamanan dan jalur perdagangan global di Markas Besar PBB, New York. EPA/SARAH YENESEL


Untuk kedua kalinya dalam lebih dari sebulan, Rusia dan China memblokir resolusi Dewan Keamanan PBB yang menuntut Iran menghentikan gangguannya terhadap pelayaran di Selat Hormuz — jalur minyak tersibuk di dunia yang kini praktis lumpuh akibat konflik bersenjata.

Resolusi yang digagas Amerika Serikat bersama lima negara Teluk Bahrain, Kuwait, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab itu memuat serangkaian tuntutan konkret: Iran diminta menghentikan serangan terhadap kapal dagang, mengungkap lokasi ranjau laut yang ditanam, membatalkan pungutan yang dianggap ilegal, serta membuka jalur kemanusiaan melalui selat tersebut.

Ini bukan percobaan pertama. Resolusi serupa yang disponsori Bahrain sudah diveto pada 7 April. Kali ini para pengusul menghapus klausul penegakan Bab VII atau pasal yang membuka jalan bagi tindakan militer namun tetap gagal menembus hambatan dua anggota tetap Dewan Keamanan itu.

Teheran menolak keras

Sebelum pemungutan suara, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi sudah mengirim surat ke Sekretaris Jenderal PBB, menyebut rancangan itu mengandung bahasa "sepihak" dengan narasi "selektif serta bias." 

Iran berpendirian bahwa situasi di selat bukan ulahnya, melainkan imbas dari kampanye militer AS-Israel yang dimulai 28 Februari dan blokade angkatan laut Amerika terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran Kazem Gharibabadi lebih lantang. Melalui platform X, ia menulis bahwa Washington tengah berupaya "mengalihkan substansi persoalan" dengan menjadikan dampak dari apa yang ia sebut sebagai agresi militer dan blokade ilegal sebagai tuduhan terhadap Iran. 

Baginya, resolusi yang mengabaikan peran AS dan Israel dalam memantik krisis ini tidak punya "kredibilitas hukum dan moral" — "cacat, bias, politis, dan pasti gagal," tulisnya.

Moskwa dan Beijing beri tameng

Rusia sebelumnya sudah menandai rancangan awal itu mengandung "unsur-unsur yang tidak seimbang, tidak akurat, dan bersifat konfrontatif." Perwakilan China di PBB, Fu Cong, beralasan bahwa meloloskan resolusi di tengah tekanan eksistensial terhadap Iran justru akan mengirimkan "pesan yang salah."

Keduanya dikabarkan tengah menyiapkan resolusi tandingan yang menyorot krisis Timur Tengah secara lebih luas, termasuk dimensi keamanan maritim.

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio sebelum voting menyebut pemungutan suara ini sebagai ujian "efektivitas" PBB, dan meminta Moskwa serta Beijing tidak menggunakan hak veto. Peringatan itu tidak digubris.

Sebelum perang pecah, Selat Hormuz menjadi jalur transit sekitar 20% pasokan minyak dunia. Kini selat itu sebagian besar tertutup. Gencatan senjata yang ditengahi Pakistan pada awal April mulai retak, dan operasi pengawalan singkat Angkatan Laut AS bertajuk Project Freedom pada awal Mei pun terhenti sebelum berdampak nyata.

World Food Programme (WFP) memperingatkan, jika penutupan berlanjut, 45 juta orang berpotensi jatuh ke jurang kelaparan ekstrem pada Juni mendatang.