Sebuah helm biru pasukan penjaga perdamaian PBB yang diletakkan di atas sebuah senjata di Port-au-Prince, Haiti. | AP PHOTO/DIEU NALIO CHERY

Jumlah personel penjaga perdamaian yang bertugas di seluruh dunia anjlok ke level terendah dalam sedikitnya 25 tahun terakhir, sebuah perkembangan yang mencerminkan betapa dalamnya krisis yang kini menggerogoti sistem pengelolaan konflik internasional.

Data terbaru Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI), yang dirilis 24 Mei 2026, mencatat hanya 78.633 personel internasional yang dikerahkan dalam operasi perdamaian multilateral per 31 Desember 2025. 

Angka itu hampir separuh dari jumlah yang aktif pada 2016, dan jauh menyusut dibanding 94.451 personel yang tercatat setahun sebelumnya. Secara keseluruhan, pengerahan pasukan penjaga perdamaian turun 49% dalam satu dekade terakhir.

PBB memimpin 18 operasi yang mencakup sekitar 67% dari seluruh personel yang dikerahkan sepanjang 2025, meski sebagian besar misi tetap dijalankan oleh organisasi-organisasi regional. Penurunan ini bukan fenomena baru, namun tren yang sudah berlangsung bertahun-tahun dan kini terakselerasi tajam.

Krisis pendanaan makin parah

Tekanan finansial di tubuh PBB menjadi salah satu pendorong utama pengurangan ini. Pada Oktober 2025, organisasi itu mengumumkan pemangkasan pasukan sekitar 25% di sembilan misi akibat keterbatasan anggaran. Sekretaris Jenderal António Guterres menyebut kondisi itu sebagai "perlombaan menuju kebangkrutan."

Majelis Umum memang telah menyetujui anggaran penjaga perdamaian sebesar US$5,38 miliar untuk tahun fiskal 2025-2026, namun keterlambatan pembayaran dari negara-negara anggota membuat operasional berjalan di bawah kapasitas yang seharusnya. Amerika Serikat, sebagai donor terbesar PBB, termasuk dalam deretan negara yang menunggak kontribusinya.

Situasi itu memburuk cepat memasuki awal 2026. Dalam surat kepada negara-negara anggota yang beredar Januari lalu, Guterres memperingatkan bahwa PBB menghadapi "kegagalan keuangan yang sudah di depan mata," dengan anggaran operasional reguler berisiko habis pada pertengahan tahun. 

"Situasinya semakin memburuk, mengancam pelaksanaan program dan berpotensi menyebabkan kebangkrutan finansial," tulisnya.

Kesenjangan makin melebar

Yang memperparah gambaran ini adalah kontradiksi dengan tren pengeluaran militer global. Menurut data SIPRI terpisah yang diterbitkan April lalu, belanja militer dunia tembus US$2,887 triliun pada 2025, kenaikan tahunan berturut-turut yang ke-11.

Negara-negara terus memompa anggaran ke angkatan bersenjata mereka sendiri, sementara kesediaan mendanai operasi perdamaian multilateral justru menciut.

Berbagai misi di Afrika dan wilayah lain pun ditutup atau dipangkas satu per satu, sementara Guterres berulang kali menyerukan dukungan politik dan finansial yang lebih nyata bagi para penjaga perdamaian yang tersisa di lapangan.