Bendera Jepang dan Tiongkok yang berkibar di Lapangan Tiananmen, Beijing, Tiongkok. YAHOO


Ketegangan antara China dan Jepang kembali meningkat setelah Beijing secara terbuka menuding Tokyo berada di ambang pengembangan senjata nuklir melalui dokumen resmi yang diajukan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Kementerian Luar Negeri China merilis makalah bertajuk Working Paper on the Issue of Japan's Nuclear Armament yang mendesak komunitas internasional menganggap serius apa yang disebutnya sebagai potensi ambisi nuklir Jepang. 

Dokumen itu menyorot cadangan plutonium terpisah Jepang yang mencapai sekitar 44,4 ton per akhir 2024—jumlah yang menurut Beijing cukup untuk memproduksi sekitar 5.500 hulu ledak nuklir.

China mendorong agar isu tersebut masuk dalam agenda Konferensi Tinjauan Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons (NPT) mendatang. Beijing juga meminta Jepang menegaskan kembali komitmennya terhadap perjanjian tersebut serta Tiga Prinsip Non-Nuklir yang selama ini menjadi landasan kebijakan keamanannya.

Makalah itu turut menggarisbawahi meningkatnya diskursus di dalam negeri Jepang terkait opsi nuklir. Beijing menyinggung pernyataan seorang pejabat senior kantor perdana menteri pada akhir 2025 yang menyebut Jepang “seharusnya memiliki senjata nuklir.” 

Dalam dokumen tersebut, China memperingatkan bahwa “kekuatan sayap kanan yang tidak terkendali” dapat mendorong Jepang mengembangkan kemampuan ofensif, termasuk senjata nuklir, yang akan “menimbulkan kekacauan lebih besar bagi komunitas internasional.”

Isu ini mencuat setelah perdebatan sengit di Dewan Keamanan PBB awal pekan ini. Wakil Menteri Luar Negeri Jepang, Ayano Kunimitsu, menyampaikan kekhawatiran atas situasi keamanan di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Ia menegaskan penolakan terhadap upaya mengubah status quo dengan kekuatan, meski tanpa menyebut China secara langsung.

Respons Beijing datang cepat. Wakil Duta Besar China untuk PBB, Sun Lei, menyebut pernyataan Jepang sebagai “tidak berdasar” dan menuding Tokyo sengaja memicu ketegangan di Selat Taiwan.

Sun mengatakan Jepang mengirim kapal untuk “unjuk kekuatan” dan menuduh kebijakan keamanan negara itu bergeser ke arah ofensif. Ia juga menyebut bahwa “militarisme baru sedang bangkit kembali di Jepang” delapan dekade setelah Perang Dunia II, merujuk pada pelonggaran aturan ekspor senjata, pengerahan rudal, serta peningkatan anggaran militer Tokyo.

Gesekan ini mencerminkan memburuknya hubungan kedua negara dalam beberapa waktu terakhir. Pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi pada November 2025 yang membuka kemungkinan respons militer Jepang jika China menyerang Taiwan memicu reaksi keras dari Beijing.

Ketegangan meningkat lagi ketika kapal perusak Jepang melintasi Selat Taiwan awal bulan ini, yang oleh China disebut sebagai “provokasi yang disengaja.”

Di tengah saling tuding tersebut, China sendiri terus memperluas kapabilitas militernya, termasuk memperkuat kehadiran di Laut China Selatan dan meningkatkan frekuensi latihan militer di sekitar Taiwan.