Momen Parade Pasukan Bela Diri Jepang (Japan Self-Defense Force Parade). | JGSDF/CC BY SA-2.0

Beijing meminta negara-negara Asia-Pasifik untuk mewaspadai penguatan militer Jepang, menyusul beredarnya rancangan proposal dari Partai Demokrat Liberal (LDP) yang mengusulkan kajian peningkatan anggaran keamanan jauh di atas target 2% dari PDB yang berlaku saat ini.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menyatakan dalam konferensi pers Jumat (23/5) bahwa negara-negara di kawasan seharusnya "dengan tegas menolak langkah-langkah gegabah neo-militerisme Jepang dan bersama-sama menjaga perdamaian serta ketertiban di kawasan."

Guo menyebut Jepang tengah menanggalkan topeng citranya sebagai negara yang cinta damai. Ia merujuk pada data yang menunjukkan anggaran pertahanan Jepang naik 9,7% pada 2025 ke level tertinggi sepanjang sejarah, sementara impor senjata Jepang melonjak 76% antara periode 2016-2020 dan 2021-2025.

Rancangan dari komisi keamanan LDP itu mengusulkan kajian peningkatan belanja terkait keamanan menjadi antara 3% hingga 5% dari PDB, dengan mempertimbangkan dorongan NATO untuk menaikkan target pengeluaran aliansi. 

The Japan Times melaporkan pada 14 Mei bahwa LDP sedang mengkaji proposal tersebut sebagai bagian dari rencana revisi tiga dokumen keamanan nasional utama pada akhir tahun ini. Komisi itu ditargetkan menyampaikan rekomendasi resmi kepada pemerintah pada awal Juni.

Rencana penguatan pertahanan Jepang yang diadopsi pada akhir 2022 menetapkan target pengeluaran sekitar 2% dari PDB untuk keperluan keamanan pada tahun fiskal 2027. Kabinet Jepang kemudian menyetujui anggaran pertahanan rekor yang melampaui 9 triliun yen atau sekitar US$58 miliar untuk tahun fiskal 2026 pada Desember 2025, naik 9,4% dari tahun sebelumnya.

Di balik proposal LDP itu ada tekanan berbulan-bulan dari Washington. Pada Juni 2025, pemerintahan Trump meminta Jepang meningkatkan anggaran pertahanan hingga 3,5% dari PDB. Permintaan itu disampaikan langsung oleh Elbridge Colby, Wakil Menteri Pertahanan Amerika Serikat bidang kebijakan, menurut laporan Kyodo News.

Stockholm International Peace Research Institute mengonfirmasi pada Maret 2026 bahwa Jepang masuk dalam daftar enam importir senjata terbesar di dunia dalam periode 2021-2025, sebagian besar didorong oleh pembelian sistem persenjataan buatan AS.

Pernyataan Jumat (22/5) ini bukan yang pertama. Dalam konferensi pers terpisah pada 12 Mei, Guo sudah memperingatkan bahwa "badak abu-abu" remilitarisasi Jepang "sedang bergerak mengancam kita" dan mendesak negara-negara Asia-Pasifik untuk "bersama-sama menolak neo-militerisme Jepang."

China sendiri mengumumkan kenaikan anggaran pertahanannya sebesar 7% untuk 2026 menjadi sekitar 1,91 triliun yuan atau US$277 miliar. 

Beijing menyebut ekspansi militer Jepang sebagai ancaman terhadap tatanan pascaperang, sedangkan Tokyo berargumen bahwa penguatan militernya merupakan respons yang diperlukan terhadap tantangan keamanan regional yang ditimbulkan oleh China dan Korea Utara.