Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok Guo Jiakun. | XINHUA

Beijing bereaksi keras setelah Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyatakan negaranya hampir pasti terseret ke dalam konflik bersenjata jika perang meletus di Taiwan, dengan alasan kedekatan geografis dan ratusan ribu warga Filipina yang bermukim di pulau tersebut.

Marcos menyampaikan pernyataan itu dalam wawancara dengan sejumlah media Jepang, termasuk Jiji Press, di Istana Malacañang pada Senin, 18 Mei. Wawancara tersebut digelar menjelang kunjungan kenegaraannya ke Jepang, di mana ia dijadwalkan bertemu Perdana Menteri Sanae Takaichi untuk membahas kerja sama keamanan.

"Di Filipina, kami tidak punya pilihan karena Taiwan begitu dekat dengan Filipina dan kami memiliki hampir 200.000 warga negara Filipina yang tinggal dan bekerja di Taiwan," kata Marcos. Ia menambahkan bahwa cukup dengan melihat peta, wilayah utara Filipina setidaknya akan ikut terlibat atau merasakan dampaknya jika konflik pecah.

Marcos juga menegaskan Manila tidak berniat terlibat dalam perang apa pun dan tetap berpegang pada kebijakan satu China. "Filipina, sejak awal, selalu memegang kebijakan satu China, dan kami akan terus melakukan itu," ujarnya.

Beijing tidak menunggu lama. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, langsung merespons dalam konferensi pers rutin keesokan harinya. Ia menegaskan bahwa keberadaan warga Filipina di Taiwan maupun faktor geografis tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mencampuri urusan kedaulatan China.

"Kami berharap Filipina dapat menepati komitmennya, menyelaraskan ucapan dengan tindakan, dan mematuhi prinsip satu China dengan langkah-langkah nyata," tambah Guo.

Global Times, media yang berafiliasi dengan pemerintah China, mengutip analis dari Chinese Academy of Social Sciences yang menyebut pernyataan Marcos mencerminkan dualitas sikapnya, menjunjung kebijakan satu China secara verbal sambil mengambil posisi ambigu soal Taiwan demi kepentingan strategis.

Ini bukan pertama kali pernyataan serupa memantik ketegangan. Pada Agustus 2025, saat berkunjung ke India, Marcos juga menyebut Filipina akan terseret "mau tidak mau" jika perang atas Taiwan meletus. Saat itu Beijing menuduh Manila "bermain dengan api," sebelum Marcos belakangan mengklarifikasi bahwa pernyataannya telah disalahartikan.

Ketegangan ini mencuat di tengah gesekan yang masih berlangsung antara Manila dan Beijing soal sengketa wilayah di Laut China Selatan, meski kedua pihak telah kembali membuka jalur komunikasi diplomatik, termasuk melalui Konsultasi Kementerian Luar Negeri ke-24 dan Mekanisme Konsultasi Bilateral ke-11 tentang Laut China Selatan yang digelar pada Maret 2026.