Konsulat Amerika Serikat di Nuuk, Greenland. | LE MONDE

Amerika Serikat meresmikan konsulat baru di pusat kota Nuuk, Greenland, Rabu (21/5), di tengah meningkatnya ketegangan diplomatik terkait ambisi Washington memperluas pengaruhnya di wilayah Arktik. Pembukaan pos diplomatik itu berlangsung saat utusan khusus Presiden Donald Trump untuk Greenland, Jeff Landry, mengakhiri kunjungannya ke pulau otonom Denmark tersebut.

Konsulat itu menjadi kehadiran diplomatik terbesar AS di Greenland dalam beberapa dekade terakhir. Surat kabar lokal Sermitsiaq sebelumnya melaporkan pembukaan fasilitas tersebut merupakan bagian dari upaya Washington yang telah berlangsung selama bertahun-tahun untuk mengamankan gedung strategis di pusat Nuuk.

Landry mengatakan AS ingin memperkuat keterlibatannya di Greenland yang selama ini dinilai semakin penting secara geopolitik. “Saya rasa sudah waktunya AS kembali menancapkan kakinya di Greenland,” kata Landry kepada Agence France-Presse.

Kunjungan Landry memantik respons dingin dari pemerintah Greenland maupun sebagian warga lokal. Perdana Menteri Greenland Jens-Frederik Nielsen menolak menghadiri peresmian konsulat tersebut, meski ia sempat bertemu dengan Landry pada Senin lalu.

Usai pertemuan itu, Nielsen menyebut pembicaraan berlangsung “konstruktif”, tetapi menegaskan posisi Greenland tidak berubah terhadap ambisi AS di wilayah tersebut. “Tidak ada tanda-tanda sesuatu telah berubah,” ujar Nielsen.

Menurut laporan The New York Times, Landry tiba di Nuuk tanpa undangan resmi dari otoritas Greenland. Selama kunjungannya, sejumlah warga disebut menunjukkan penolakan terbuka, termasuk aksi protes dan penolakan terhadap atribut kampanye “Make America Great Again” yang dibawa rombongan AS.

Gelombang penolakan itu melanjutkan demonstrasi “Hands Off Greenland” yang berlangsung sejak Januari dan diikuti ribuan warga di berbagai wilayah Greenland.

Ketegangan diplomatik itu berkembang di tengah pembicaraan tertutup antara AS, Greenland, dan Denmark sejak awal tahun ini. Sejumlah media melaporkan Washington ingin merevisi perjanjian pertahanan 1951 guna memastikan kehadiran militernya tetap permanen di Greenland, bahkan jika wilayah tersebut kelak merdeka dari Denmark.

AS juga disebut menginginkan pengaruh lebih besar terhadap investasi asing di Greenland, terutama proyek pertambangan dan infrastruktur yang melibatkan Tiongkok dan Rusia. Selain itu, Washington dilaporkan mendorong pembukaan tiga pangkalan militer baru di bagian selatan pulau tersebut.

Persaingan pengaruh di Greenland turut memantik respons dari Eropa. Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir memperkuat kehadirannya di wilayah Arktik, termasuk dengan membuka kantor permanen Komisi Eropa di Nuuk pada 2024.

Prancis menjadi negara Uni Eropa pertama yang membuka konsulat di Greenland pada Februari lalu, disusul Kanada pada hari yang sama.

Di Brussel, pejabat Uni Eropa juga mulai membahas kemungkinan penggunaan Anti-Coercion Instrument, perangkat ekonomi yang memungkinkan pembatasan terhadap perusahaan AS jika tekanan politik dan ekonomi Washington terhadap Eropa meningkat.

Pembahasan itu muncul setelah Trump sebelumnya sempat mengancam kenaikan tarif terhadap sejumlah negara Eropa sebelum akhirnya melunak usai bertemu Sekretaris Jenderal NATO.

Di tengah meningkatnya persaingan geopolitik tersebut, Nielsen kembali menegaskan posisi pemerintah Greenland soal masa depan wilayah itu. “Rakyat Greenland tidak untuk dijual,” kata Nielsen kepada wartawan.