Demonstrasi massal menentang kudeta militer di Myanmar yang terjadi pada tahun 2021. AFP


Uni Eropa memperpanjang sanksi terhadap Myanmar hingga April 2027, di tengah tekanan dari ratusan organisasi masyarakat sipil yang mendesak ASEAN menolak legitimasi pemerintahan militer yang baru dikukuhkan.

Lebih dari 200 kelompok sipil dari Myanmar dan komunitas internasional mengirim surat terbuka kepada para pemimpin ASEAN. Mereka meminta agar hasil pemilu yang digelar junta dinyatakan “batal dan tidak sah” serta tidak diakui sebagai dasar pemerintahan baru.

Seruan itu muncul di saat kawasan menghadapi dinamika geopolitik yang kian kompleks. Di satu sisi, blok Barat meningkatkan tekanan terhadap junta. Di sisi lain, China justru mempererat hubungan dengan Naypyidaw.

Pemilu yang berlangsung antara Desember 2025 hingga Januari 2026 menjadi sorotan. Banyak wilayah yang dikuasai kelompok perlawanan tidak ikut dalam pemungutan suara, memicu kritik bahwa proses tersebut hanya memberi wajah sipil pada kekuasaan militer.

Mantan kepala militer Myanmar dan presiden Myanmar Min Aung Hlaing melambaikan tangan saat meninggalkan ruangan setelah upacara pengambilan sumpah selama sesi Pyidaungsu Hluttaw (Parlemen Persatuan) di Naypyidaw pada 10 April 2026. /SAI AUNG MAIN/AFP

Pemimpin junta, Min Aung Hlaing, dilantik sebagai presiden pada 10 April melalui parlemen yang didominasi militer. Pemerintah Barat dan lembaga pemantau demokrasi menilai hasil tersebut tidak mencerminkan proses yang bebas dan adil.

Dalam surat terbuka tertanggal 24 April, kelompok sipil menyoroti eskalasi kekerasan sepanjang 2026. Mereka mencatat Maret sebagai “bulan paling mematikan bagi warga sipil” sejak kudeta 2021, dengan 518 korban tewas di tangan militer.

Mereka juga menyinggung Lima Poin Konsensus ASEAN yang disepakati pada April 2021. Kesepakatan itu mencakup penghentian kekerasan dan dialog inklusif, namun implementasinya dinilai minim hingga kini.

Pada hari yang sama, ketua ASEAN menyambut pembebasan lebih dari 4.000 tahanan oleh pemerintah Myanmar pada 17 April. Namun langkah tersebut dipandang para pengkritik sebagai manuver simbolik semata.

Di tengah tekanan itu, China menunjukkan sikap berbeda. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengunjungi Naypyidaw pada 25 April dan bertemu dengan Min Aung Hlaing.

Presiden Baru Myanmar Min Aung Hlaing menemui Anggota Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok selaku Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi di Nay Pyi Taw pada hari Sabtu (25/4). CGTN

Dalam pernyataan resmi, Wang menyebut 2026 sebagai “tahun pertama masa jabatan pemerintah Myanmar yang baru” dan menegaskan dukungan penuh Beijing terhadap kedaulatan dan keamanan negara tersebut. Ia juga mendorong pembukaan “prospek baru” dalam hubungan bilateral.

Kunjungan itu menjadi bagian dari tur Asia Tenggara yang lebih luas, termasuk ke Kamboja dan Thailand, dengan fokus memperkuat pengaruh China di kawasan.

Sementara itu, Dewan Uni Eropa memperpanjang sanksi yang mencakup 105 individu dan 22 entitas. Langkah tersebut meliputi pembekuan aset, larangan perjalanan, dan embargo senjata.

Blok tersebut juga menegaskan tetap menahan bantuan keuangan langsung kepada pemerintah Myanmar serta menghentikan dukungan yang berpotensi memberi legitimasi kepada rezim militer.

Uni Eropa menyebut keputusan itu diambil karena “situasi yang terus memburuk secara serius” di Myanmar, seiring berlanjutnya konflik dan krisis kemanusiaan pascakudeta.