Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi berbincang dengan sejumlah siswa. ANTARA FOTO/ABDAN SYAKURA

Jumlah anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Barat mencapai 106.196 orang, tertinggi di Indonesia. Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menunjukkan angka ini melampaui provinsi lain seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Temuan tersebut mendorong Pemerintah Provinsi Jawa Barat menyiapkan langkah penanganan lebih terarah, termasuk pendataan ulang secara rinci hingga tingkat kabupaten dan kota.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pemetaan menjadi prioritas awal untuk mengetahui lokasi dan kondisi anak-anak yang belum mengakses pendidikan formal. Pendataan ini akan menjadi dasar intervensi kebijakan berikutnya.

"Ini adalah perhatian utama kita saat ini. Kami akan mengumpulkan data untuk mengetahui lokasi anak-anak yang tidak bersekolah," ujar Dedi dalam pertemuan di Bandung, seperti dilaporkan Kompas.com.

Pemprov Jawa Barat menyiapkan skema pembebasan biaya pendidikan bagi keluarga kurang mampu. Kebijakan ini mencakup sekolah negeri dan swasta, terutama pada jenjang SMA dan SMK yang berada di bawah kewenangan pemerintah provinsi.

" Sekolah negeri dan swasta untuk masyarakat tidak mampu gratis. Untuk tingkat SMA sudah ditanggung pemerintah daerah," kata Dedi.

Untuk pendidikan dasar, pemerintah daerah menyatakan seluruh biaya telah ditanggung, sehingga faktor ekonomi dinilai tidak lagi menjadi alasan utama anak berhenti sekolah.

Selain itu, pemerintah juga memperluas kebijakan sekolah gratis di sektor swasta untuk jenjang menengah atas. Langkah ini diharapkan dapat menampung siswa yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Persoalan ATS di Jawa Barat tidak lepas dari tingginya angka putus sekolah di sejumlah daerah. Data sebelumnya menunjukkan Kabupaten Bogor mencatat 43.429 anak putus sekolah, disusul Kabupaten Karawang dengan 19.733 anak dan Kabupaten Bekasi sebanyak 18.186 anak.

Masalah lain muncul pada fase transisi pendidikan. Banyak siswa yang lulus dari satu jenjang tidak melanjutkan ke tingkat berikutnya, terutama dari SMP ke SMA.

Pemprov Jawa Barat juga menyiapkan program pembangunan 40 Sekolah Maung (Manusia Unggul) yang ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2026/2027. Program ini dirancang untuk memperluas akses sekaligus meningkatkan kualitas pendidikan.

Dedi menegaskan keterlibatan orang tua menjadi faktor penting dalam menekan angka ATS. Pemerintah daerah berencana turun langsung ke lapangan setelah proses pendataan selesai untuk memastikan anak-anak kembali masuk sekolah.