Presiden Trump berbicara selama rapat Kabinet di Gedung Putih. WHITE HOUSE


Presiden Amerika Serikat Donald Trump melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan energi Inggris dengan menyebut keputusan menahan eksplorasi minyak Laut Utara sebagai langkah “gila”, di tengah lonjakan harga energi global yang dipicu krisis di Timur Tengah.

Dalam unggahan di platform Truth Social, Trump mendesak pemerintah Inggris untuk segera meningkatkan produksi energi domestik. Ia menilai London justru mengabaikan potensi besar yang dimiliki di Laut Utara, saat Eropa menghadapi tekanan pasokan.

“Eropa sangat membutuhkan Energi, namun Inggris menolak membuka Minyak Laut Utara, salah satu ladang terbesar di Dunia. Tragis!!! Aberdeen seharusnya sedang booming,” tulis Trump. 

Ia juga membandingkan dengan Norwegia yang dinilai meraup keuntungan besar dari penjualan minyak ke Inggris. “Inggris... seharusnya, DRILL, BABY, DRILL!!! Sungguh gila kalau mereka tidak melakukannya… DAN, JANGAN ADA LAGI KINCIR ANGIN!”

Tekanan energi di tengah krisis Timur Tengah

Komentar tersebut muncul saat harga minyak dunia melonjak di atas US$100 per barel. Kenaikan dipicu eskalasi ketegangan setelah AS melakukan blokade terhadap pelabuhan Iran di Selat Hormuz, jalur vital yang mengalirkan sekitar 20% pasokan minyak global.

Harga minyak Brent tercatat naik sekitar 7% dalam sehari dan telah menguat sekitar 40% sejak konflik meningkat pada akhir Februari. Kondisi ini memperbesar tekanan terhadap negara-negara Eropa yang masih bergantung pada impor energi.

Perdana Menteri Inggris Keir Starmer menegaskan negaranya tidak akan terlibat dalam blokade tersebut. Pemerintahannya tetap berpegang pada agenda transisi energi bersih, meski menghadapi lonjakan harga.

Menteri Energi Inggris Ed Miliband menilai ekspansi pengeboran baru tidak akan berdampak signifikan terhadap tagihan energi rumah tangga. Ia berargumen krisis justru menunjukkan ketidakpastian pasar bahan bakar fosil.

Cadangan menyusut dan produksi menurun

Sejumlah pakar energi menilai kritik Trump tidak sejalan dengan kondisi aktual Laut Utara. Data pemerintah Inggris dan North Sea Transition Authority menunjukkan sekitar 90–94% cadangan minyak di kawasan tersebut telah diekstraksi.

Produksi minyak di wilayah itu mencapai puncaknya pada akhir 1990-an dan terus menurun sejak saat itu. Pengembangan ladang baru pun membutuhkan waktu bertahun-tahun sebelum dapat beroperasi.

“Minyak dan gas baru akan tiba jauh setelah krisis berlalu,” catat UK Energy Research Centre, menyoroti keterbatasan respons jangka pendek dari eksplorasi baru.

Pemerintah Inggris sendiri telah menghentikan pemberian lisensi eksplorasi baru sebagai bagian dari strategi transisi energi, meski sempat melonggarkan kebijakan itu pada November lalu.

Faktor fiskal turut memengaruhi aktivitas industri. APA Corporation, induk Apache yang berbasis di Texas, mengumumkan rencana menghentikan seluruh operasi di Laut Utara pada 2029. Perusahaan menyebut rezim pajak windfall Inggris membuat proyek menjadi tidak ekonomis.

Di dalam negeri, isu ini juga menjadi bahan perdebatan politik. Pemimpin Partai Konservatif Kemi Badenoch mendukung perluasan pengeboran.

Ia menyatakan kebijakan tersebut merupakan “satu-satunya cara kita dapat melindungi keluarga dari tagihan yang terus meningkat,” sejalan dengan narasi yang disuarakan Trump.