Suasana lalu lintas maritim di jalur pelayaran yang sangat padat di Selat Malaka.


Thailand menggencarkan upaya mendatangkan investor asing untuk proyek Land Bridge, infrastruktur logistik senilai 1 triliun baht (sekitar US$31 miliar) yang dirancang memotong jalur pelayaran melintasi semenanjung selatan negara itu. Penutupan Selat Hormuz memantik urgensi baru bagi Bangkok untuk mendorong proyek yang sudah lama tertunda ini.

Pada Senin (27/4), Perdana Menteri Thailand Anutin Charnvirakul bertemu langsung dengan Menteri Pertahanan Singapura Chan Chun Sing di Government House, Bangkok. 

Anutin memaparkan rencana besar itu kepada Singapura, negara yang seluruh ekosistem ekonominya bertumpu pada arus kapal di ujung Selat Malaka, jalur yang tahun lalu dilintasi lebih dari 100.000 kapal komersial.

Juru bicara pemerintah Thailand, Rachada Dhanadirek, menyebut pihak Singapura merespons positif. "Dia melihatnya sebagai peluang ekonomi bagi Thailand dan bagi investor asing, jika proyek ini berhasil didorong maju," ujar Rachada, merujuk pada Chan Chun Sing.

Memotong semenanjung

Secara teknis, Land Bridge menghubungkan dua pelabuhan laut dalam, yaitu Pelabuhan Ranong di Laut Andaman dan Pelabuhan Chumphon di Teluk Thailand. 

Peta jalur Land Bridge. NIKKEI

Keduanya tersambung oleh koridor transportasi sepanjang 90 kilometer yang mencakup jalan tol enam lajur, jalur kereta cepat, serta pipa energi. Kedua pelabuhan dirancang menggunakan teknologi smart port dengan penanganan kontainer otomatis dan standar green port.

Rute ini diproyeksikan memangkas waktu pengiriman kontainer hingga empat hari dan menekan biaya transportasi sekitar 15% dibanding melewati Selat Malaka, jalur sepanjang 900 km yang membelah Indonesia, Thailand, Malaysia, dan Singapura, sekaligus menjadi rute laut terpendek dari Asia Timur menuju Timur Tengah dan Eropa.

Menteri Transportasi Phiphat Ratchakitprakarn menyatakan proposal akan diajukan ke kabinet pada Juni atau Juli mendatang. 

"Pemerintah akan mencari investor untuk proyek yang diperkirakan bernilai 1 triliun baht tersebut," kata Phiphat, seraya menyebut pencarian investor kemungkinan dimulai pada kuartal ketiga tahun ini.

Siapa yang akan membangun?

Minat dari luar negeri sudah datang lebih dulu. Roadshow sebelumnya mempertemukan pemerintah Thailand dengan deretan perusahaan besar, antara lain China Harbour Engineering Company, DP World Logistics (Thailand), Mitsui & Co, Gulf Energy Development, serta operator pelayaran seperti Mediterranean Shipping, HMM, dan Evergreen Shipping Agency. 

Proyek ini akan dijalankan dengan skema public-private partnership (PPP) net-cost dengan konsesi 50 tahun, di mana negara menanggung pembebasan lahan dan swasta menutup sisanya.

Fase pertama senilai sekitar 617 miliar baht difokuskan pada pembangunan pelabuhan, koneksi transportasi, dan zona komersial. Pemerintah mematok operasional parsial mulai 2030, dengan imbal hasil ekonomi (EIRR) diperkirakan 14,77% dan rasio manfaat-biaya sekitar 1,18.

Warisan Terusan Kra

Gagasan menghubungkan dua sisi semenanjung Thailand bukan barang baru. 

Versi paling ambisius, Terusan Kra, sudah digagas sejak era Raja Rama I abad ke-18 dan kembali mencuat di berbagai pemerintahan berikutnya. Namun proyek kanal itu selalu kandas karena biaya gargantuan, risiko lingkungan, dan kekhawatiran keamanan nasional terkait pemisahan fisik provinsi-provinsi selatan yang bergolak.

Land Bridge dianggap jauh lebih realistis. Namun bukan berarti tanpa ganjalan. Kajian dampak lingkungan dan kesehatan belum tuntas, sebagian warga lokal masih menolak, dan setidaknya enam Situs Warisan Dunia UNESCO berada di sepanjang koridor yang direncanakan. Para ahli lingkungan memperkirakan kerugian pendapatan perikanan bisa mencapai 1 miliar baht per tahun.

Kritik lebih keras datang dari kalangan industri maritim sendiri. Tidak seperti kanal, Land Bridge mengharuskan barang dibongkar di satu pelabuhan, diangkut darat, lalu dimuat ulang ke kapal di sisi lain, sebuah proses yang dinilai tidak efisien. 

Mantan Wakil Gubernur Bangkok Samart Ratchapolsitte mengatakan studi kelayakan pemerintah "tampak dirancang untuk membenarkan investasi, namun jika berbicara dengan pelaku industri maritim sesungguhnya, angkanya tidak masuk akal."

Sembcorp Marine Tuas Boulevard Yard, sebuah fasilitas galangan kapal terintegrasi kelas dunia yang terletak di Singapura.  SEMBCORP

Thailand juga berhadapan dengan persaingan infrastruktur yang makin ketat. Singapura tengah menyelesaikan Tuas Port yang dirancang menjadi pelabuhan otomatis terbesar di dunia dengan kapasitas 65 juta TEU. 

Malaysia pun berencana menggandakan kapasitas Port Klang dari 14 juta menjadi 27 juta TEU, ditunjang penyelesaian East Coast Rail Line yang menghubungkan pelabuhan itu ke pantai timur semenanjung.

Kepentingan di balik proyek

Di balik kalkulasi logistik, ada kepentingan geopolitik yang lebih besar. China selama bertahun-tahun mencemaskan apa yang disebut "Dilema Malaka", yakni ketergantungan ekstrem pada selat yang diapit negara-negara sekutu Amerika Serikat (AS). 

Sekitar 73–75% impor energi Beijing dan dua pertiga perdagangan lautnya melewati jalur itu. Setiap infrastruktur yang menawarkan rute alternatif otomatis menarik perhatian Beijing, dan China Harbour Engineering bukan satu-satunya perusahaan Tiongkok yang sudah menunjukkan minat.

Bagi Thailand, momentum kali ini terasa berbeda. Penutupan Selat Hormuz memberi argumen baru yang sulit dibantah: ketika satu chokepoint tersumbat, dunia perlu jalur cadangan. 

Phiphat merangkumnya dengan lugas, "Konflik Timur Tengah telah membuktikan keunggulan menguasai jalur transportasi. Thailand akan memiliki keunggulan besar dengan mengoperasikan penghubung antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia."