Jet tempur Mitsubishi F-15J Eagle milik Angkatan Udara Bela Diri Jepang (JASDF). TOSHI AOKI/JP SPOTTERS


Pemerintahan Perdana Menteri Sanae Takaichi segera meresmikan pelonggaran ekspor senjata paling masif bagi Jepang sejak Perang Dunia II. Langkah ini menandai berakhirnya dekade pasifisme ketat, sekaligus menempatkan Tokyo sebagai penantang baru dalam peta rantai pasok pertahanan global yang selama ini didominasi Amerika Serikat.

Aturan baru ini bakal merombak sistem klasifikasi alutsista. Jika sebelumnya ekspor dibatasi hanya pada lima kategori non-tempur, nantinya peralatan militer akan dibagi berdasarkan tingkat mematikannya: "senjata" atau "bukan senjata". 

Perubahan ini memberi ruang bagi Jepang untuk mengirimkan peralatan tempur utama ke negara sekutu, di tengah goyahnya komitmen keamanan AS dan menipisnya stok senjata Barat akibat konflik di Ukraina dan Timur Tengah.

Dewan Keamanan Nasional Jepang kini memegang kendali penuh untuk menyetujui ekspor, dengan peran parlemen yang hanya sebatas menerima laporan pasca-keputusan. Meski ekspor ke negara yang sedang berperang tetap dilarang, terdapat klausul "keadaan khusus" yang memungkinkan pengecualian demi kepentingan keamanan nasional Jepang.

Filipina dan Polandia menjadi barisan terdepan yang mengincar teknologi militer Tokyo. Manila, yang terus bersitegang dengan China di Laut China Selatan, diproyeksikan menjadi penerima pertama fregat bekas milik Angkatan Laut Jepang. Sementara itu, Warsawa melihat celah untuk memperkuat pertahanan mereka melalui kerja sama teknologi tinggi.

"Ada beberapa hambatan yang dapat kami atasi dengan menggandeng Jepang," ujar Mariusz Boguszewski, wakil kepala misi di Kedutaan Besar Polandia di Tokyo kepada Reuters.

Sinyal kebangkitan ini juga ditangkap oleh Ukraina. Kamar dagang Kyiv di Tokyo berencana mempertemukan industri drone kedua negara untuk menjajaki kolaborasi teknis segera setelah aturan baru berlaku.

Di dalam negeri, raksasa industri seperti Toshiba dan Mitsubishi Electric mulai tancap gas. Dengan anggaran pertahanan tahunan mencapai US$60 miliar, basis industri Jepang yang mampu memproduksi kapal selam hingga jet tempur kini fokus membidik pasar luar negeri. Toshiba bahkan berencana menambah 500 personel dalam tiga tahun ke depan dan membangun fasilitas manufaktur baru.

"Risiko reputasi tidak lagi seperti dulu," kata Kenji Kobayashi, wakil presiden divisi pertahanan Toshiba, menggambarkan pergeseran sentimen publik terhadap ekspor senjata.

Mitsubishi Electric turut memperluas jangkauan dengan menambah staf penjualan di London dan Singapura. Perusahaan memproyeksikan penjualan unit pertahanan akan tumbuh 50% menjadi 600 miliar yen pada 2031. 

Wakil presiden senior Masahiko Arai mengakui bahwa permintaan mulai mengalir deras dari berbagai penjuru. "Tawaran datang dari mana-mana," tutur Arai.

Langkah berani Takaichi ini merupakan kelanjutan dari visi mendiang Shinzo Abe yang melonggarkan larangan ekspor pada 2014. Namun, dorongan Takaichi kali ini jauh lebih agresif, terutama setelah memenangi pemilu tanpa beban koalisi yang dulu menghambat reformasi militer.

Jepang kini kerap dibanding-bandingkan dengan Korea Selatan, yang dalam lima tahun terakhir sukses menjadi pemasok senjata utama bagi Polandia dan Filipina menurut data Stockholm International Peace Research Institute.

"Jepang selama ini seperti dihukum karena Perang Dunia II, jujur saja," ungkap Andrew Koch, pendiri firma konsultan Nexus Pacific. Namun, dengan reformasi ini, ia meyakini Tokyo akan segera mengambil peran di pusat panggung politik global.