Dalam foto yang disediakan oleh pemerintah Korea Utara, pemimpin Korea Utara Kim Jong Un berbicara selama sesi parlemen di Majelis Rakyat Tertinggi, yang diadakan pada 20-21 September di Pyongyang, Korea Utara. | KCNA

Korea Utara mengecam keras Diplomatic Bluebook 2026 yang baru saja dirilis Jepang, menyebut dokumen kebijakan luar negeri tersebut sebagai provokasi serius terhadap kedaulatan mereka. Reaksi keras ini memicu ketegangan baru di tengah absennya hubungan diplomatik formal antara Tokyo dan Pyongyang yang telah berlangsung selama puluhan tahun.

Ketegangan bermula saat Kementerian Luar Negeri Jepang merilis laporan tahunannya pada 10 April lalu. Dalam dokumen tersebut, Tokyo menyatakan kekhawatiran mendalam atas akselerasi program nuklir dan rudal Korea Utara, termasuk uji coba rudal balistik pada 8 April yang jatuh di luar Zona Ekonomi Eksklusif Jepang.

Seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Korea Utara melalui Korean Central News Agency (KCNA) menegaskan bahwa penguatan pertahanan mereka adalah hak bela diri yang sah. Pyongyang menuduh Tokyo menggunakan retorika diplomatik untuk menjustifikasi ambisi militeristik Jepang sendiri di kawasan.

"Langkah-langkah dalam memperkuat kemampuan pertahanan merupakan hak untuk membela diri," lapor KCNA mengutip pernyataan resmi pemerintah Korea Utara. Pejabat tersebut menambahkan bahwa dokumen Jepang tersebut disusun dengan "logika seperti gangster yang sudah lazim dan penuh absurditas."

Kritik Pyongyang juga menyoroti upaya Jepang yang terus mencampuri urusan pertahanan negara-negara tetangganya. Korea Utara menilai posisi Jepang yang menuntut pembongkaran program nuklir secara menyeluruh dan tidak dapat dibalikkan sebagai sikap yang sudah ketinggalan zaman.

"Setiap ada kesempatan, Jepang terus mengeluarkan retorika tentang pelaksanaan hak membela diri oleh negara-negara tetangga," tulis KCNA.

Selain isu semenanjung, Bluebook 2026 ini mengungkap pergeseran dinamika geopolitik Jepang terhadap kekuatan regional lainnya. Jepang secara eksplisit menyoroti dukungan militer Korea Utara kepada Rusia berupa pengiriman pasukan dan amunisi untuk perang di Ukraina. Hubungan ini memperumit peta keamanan di Moskwa dan Asia Timur.

Di sisi lain, Tokyo mulai mendinginkan narasi diplomatiknya terhadap Tiongkok. Dalam laporan terbaru ini, status Tiongkok diturunkan dari "salah satu hubungan bilateral terpenting" menjadi "negara tetangga yang penting." Perubahan diksi ini diduga kuat dipicu oleh pernyataan Perdana Menteri Sanae Takaichi pada November lalu terkait potensi respons militer terhadap konflik di Taiwan.

Hubungan kedua negara terus dibayangi oleh warisan sejarah pendudukan kolonial Jepang atas Semenanjung Korea hingga akhir Perang Dunia II. Pyongyang secara konsisten menggunakan sentimen sejarah ini untuk membalas tekanan internasional yang dipelopori Jepang bersama AS terkait denuklirisasi.