Perdana Menteri Inggris Keir Starmer, kiri, dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengadakan konferensi pers bersama di London pada 10 Juli. | AP PHOTO

Inggris menegaskan tidak akan bergabung dalam rencana blokade Selat Hormuz yang diumumkan Amerika Serikat, di tengah meningkatnya ketegangan usai gagalnya perundingan nuklir dengan Iran.

Sikap itu muncul setelah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer berbicara dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron pada Minggu (12/4). Keduanya menyerukan de-eskalasi di Timur Tengah dan menekankan pentingnya menjaga stabilitas kawasan, termasuk melalui gencatan senjata yang mencakup Lebanon.

Pembicaraan berlangsung beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan rencana blokade oleh Angkatan Laut AS di Selat Hormuz. Langkah itu diambil menyusul kebuntuan perundingan panjang antara Washington dan Teheran yang digelar di Islamabad.

Dalam pernyataan resmi Downing Street, Starmer dan Macron sepakat bahwa Selat Hormuz memiliki peran strategis bagi perdagangan global dan pasokan energi. Keduanya juga menilai perlunya kerja sama dengan koalisi luas untuk melindungi kebebasan navigasi.

Starmer menekankan bahwa gencatan senjata harus berkelanjutan dan mencakup Lebanon. Penekanan ini sejalan dengan kekhawatiran Prancis atas meningkatnya serangan Israel di wilayah tersebut yang dinilai berpotensi merusak stabilitas yang sudah rapuh.

Pemerintah Inggris secara terbuka menjaga jarak dari langkah Washington. Laporan Sky News menyebut London tidak akan ikut serta dalam blokade tersebut. Juru bicara pemerintah Inggris menegaskan bahwa negaranya tetap mendukung keterbukaan Selat Hormuz.

Inggris, kata dia, “terus mendukung kebebasan navigasi dan pembukaan Selat Hormuz, yang sangat dibutuhkan untuk menopang perekonomian global.”

Alih-alih mengikuti langkah AS, London tengah menjajaki kerja sama dengan Prancis dan mitra lain untuk membangun koalisi yang fokus menjaga jalur pelayaran internasional.

Blokade yang diumumkan Trump berangkat dari kegagalan perundingan tatap muka selama 21 jam di Islamabad. Delegasi AS dipimpin Wakil Presiden JD Vance, berhadapan dengan pejabat tinggi Iran, termasuk Ketua Parlemen Mohammad-Bagher Ghalibaf dan Menteri Luar Negeri Abbas Araghchi.

Vance menyebut Iran “memilih untuk tidak menerima syarat-syarat kami,” dengan isu program nuklir tetap menjadi titik kebuntuan utama.

Perundingan di Pakistan menjadi kontak langsung tingkat tinggi pertama antara AS dan Iran sejak Revolusi Islam 1979. Proses itu sebelumnya difasilitasi dalam kerangka gencatan senjata dua minggu yang diumumkan pada 8 April.

Di saat yang sama, Starmer juga melakukan pembicaraan terpisah dengan Sultan Oman Haitham bin Tarik, mendesak kedua pihak untuk mencari jalan keluar diplomatik dan menghindari eskalasi lebih lanjut.

Macron sejak awal mengambil posisi serupa. Ia menilai upaya militer untuk membuka paksa Selat Hormuz sebagai langkah yang “tidak realistis” dan mendorong jalur diplomasi langsung dengan Teheran.