Ilustrasi pembangkit listrik trnaga nuklir. | PIXABAY/ULLEO

Lonjakan harga energi global akibat perang Iran dan penutupan Selat Hormuz mendorong negara-negara Asia Tenggara kembali melirik energi nuklir sebagai sumber listrik jangka panjang. Ketergantungan kawasan pada impor minyak dan gas membuat tekanan pasokan meningkat ketika jalur energi utama dunia terganggu.

Kesadaran soal keamanan energi muncul bersamaan dengan kebutuhan listrik yang terus melonjak. Kawasan ini selama satu dekade terakhir berfokus pada transisi energi bersih berbasis ekonomi dan pengurangan emisi karbon, namun dinamika geopolitik terbaru mengubah prioritas menjadi stabilitas pasokan.

Langkah konkret mulai terlihat di Vietnam. Dikutip yahoo.com, Hanoi menandatangani kesepakatan dengan Rusia pada 23 Maret untuk membangun pembangkit listrik tenaga nuklir di Provinsi Ninh Thuan. Fasilitas tersebut ditargetkan beroperasi dalam satu dekade dan digadang menjadi pembangkit nuklir modern pertama di Asia Tenggara.

Negara lain mengikuti arah serupa. Malaysia, Indonesia, Thailand, dan Filipina mulai memasukkan energi nuklir dalam rencana jangka panjang guna memperkuat ketahanan energi nasional.

Tan-Soo Jie-Sheng dari National University of Singapore mengatakan dorongan awal transisi energi kawasan sebelumnya lebih banyak dipicu pertimbangan ekonomi dan kebutuhan listrik rendah karbon bagi sektor industri. Menurut dia, situasi geopolitik kini mengubah sudut pandang tersebut.

“Sebelumnya, transisi energi bersih di kawasan ini sebagian besar didorong oleh pertimbangan ekonomi terutama meningkatnya harapan perusahaan untuk mendapatkan akses ke listrik rendah karbon,” katanya. “Namun, guncangan geopolitik seperti perang Iran membawa dimensi keamanan energi kembali menjadi fokus yang lebih tajam.”

Upaya menghadirkan energi nuklir sebenarnya bukan hal baru di Asia Tenggara. Filipina pernah membangun Bataan Nuclear Power Plant pada 1976 dengan biaya sekitar US$2,2 miliar, tetapi fasilitas itu tidak pernah beroperasi.

Julius Cesar I. Trajano dari Nanyang Technological University menjelaskan proyek tersebut dihentikan akibat isu korupsi serta kekhawatiran keselamatan pascabencana Chernobyl.

“Penerus Marcos mengatakan bahwa pabrik itu tercemar korupsi yang memang benar dan mengklaim bahwa pabrik itu tidak memenuhi standar dan terlalu berbahaya untuk dioperasikan,” ujarnya.

Kini, tekanan kebutuhan listrik memberi konteks baru. Pertumbuhan ekonomi digital dan ekspansi pusat data berbasis kecerdasan buatan meningkatkan konsumsi listrik secara signifikan di banyak negara Asia Tenggara.

Energi nuklir dinilai menawarkan pasokan listrik stabil dengan emisi karbon rendah, berbeda dengan energi surya dan angin yang bergantung pada kondisi cuaca.

“Tidak seperti energi terbarukan yang bergantung pada cuaca seperti energi surya dan angin, energi nuklir memberikan listrik rendah karbon sepanjang waktu,” jelas Tan-Soo. “Hal itu penting di Asia Tenggara karena permintaan listrik meningkat pesat, jaringan listrik tidak merata, dan pemerintah menginginkan energi yang lebih bersih tanpa mengorbankan keandalan.”

Indonesia menargetkan pembangunan dua reaktor modular kecil atau small modular reactor (SMR) pada 2034. Thailand merencanakan tambahan kapasitas nuklir sekitar 600 MW pada 2037. Teknologi SMR dianggap lebih fleksibel karena ukurannya lebih kecil dan dapat ditempatkan di wilayah terpencil.

Meski rencana berkembang, realisasi energi nuklir di kawasan masih menghadapi banyak hambatan. Teknologi SMR sendiri belum sepenuhnya matang secara komersial.

Ian Storey dari ISEAS Yusof Ishak Institute mengatakan teknologi tersebut masih terbatas pada tahap eksperimen. “Hanya ada dua SMR eksperimental yang beroperasi, satu di China dan satu di Rusia. Sisanya hanya ada di atas kertas,” katanya.

Selain persoalan teknologi, penerimaan publik juga menjadi faktor penting. Risiko bencana alam seperti gempa bumi dan tsunami menimbulkan kekhawatiran, terutama di negara kepulauan seperti Indonesia.

Joshua Kurlantzick dari Council on Foreign Relations menilai sikap masyarakat di kawasan masih cenderung berhati-hati. “Di sebagian besar Asia Tenggara kecuali Filipina yang memiliki dukungan kuat terhadap energi nuklir masyarakat tetap berhati-hati mengenai hal ini,” ujarnya.

Pembangunan pembangkit nuklir juga membutuhkan investasi besar, waktu panjang, serta kesiapan regulasi dan infrastruktur yang kompleks. Tan-Soo menekankan bahwa proyek nuklir memerlukan stabilitas politik dan kapasitas institusi yang kuat.

“Nuklir sulit dilakukan dengan baik,” katanya. “Hal ini membutuhkan regulator yang mampu, kesinambungan politik jangka panjang, utilitas yang kuat, kesiapan jaringan listrik, perencanaan darurat, pengaturan limbah, dan disiplin pembiayaan.”

Di tengah meningkatnya ancaman perang siber dan penggunaan drone dalam konflik modern, aspek keamanan fasilitas nuklir turut menjadi perhatian baru. Infrastruktur energi terpusat dinilai lebih rentan dibandingkan sumber energi terbarukan yang tersebar di banyak lokasi.