Kerusakan pada fasilitas industri strategis Iran setelah serangan udara, yang berdampak besar pada kapasitas produksi nasional. UMJ


Iran menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat setelah 40 hari pengeboman oleh Amerika Serikat dan Israel. Meski gencatan senjata sementara selama dua minggu telah disepakati, kerusakan infrastruktur dan terputusnya jalur perdagangan membuat perekonomian negara itu berada di ambang keruntuhan.

Laporan Reuters, berdasarkan wawancara dengan pejabat politik, pelaku bisnis, dan analis, menggambarkan kondisi ekonomi Iran yang nyaris kolaps. Berbagai fasilitas vital, mulai dari industri hingga infrastruktur transportasi, mengalami kerusakan luas akibat serangan udara selama konflik.

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa serangan tersebut melumpuhkan hingga 70% kapasitas produksi baja Iran. Media pemerintah Iran serta citra satelit yang telah diverifikasi juga menunjukkan kerusakan pada fasilitas petrokimia, pembangkit listrik, jalur kereta api, bandara, dan jembatan.

Kerusakan tidak hanya terbatas pada sektor industri. Bloomberg melaporkan lebih dari 90.000 rumah rusak atau hancur, dengan sekitar separuhnya berada di Teheran, berdasarkan data Palang Merah Iran. Skala kehancuran ini diperkirakan akan menambah beban besar bagi upaya rekonstruksi nasional.

Dari sisi makroekonomi, analis di Chatham House memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Iran dapat menyusut lebih dari 10% pada tahun ini. Proyeksi tersebut muncul di tengah keterbatasan data resmi, mengingat pemerintah Iran terakhir kali mempublikasikan angka PDB pada 2024. 

Sebelum konflik, tingkat inflasi resmi sudah diperkirakan mencapai 43%, menjadikannya salah satu yang tertinggi di dunia, dan tekanan harga terus meningkat setelah perang.

Krisis likuiditas dan sistem keuangan

Sistem keuangan Iran juga menghadapi tekanan serius. Untuk mengatasi kekurangan uang tunai, otoritas moneter menerbitkan pecahan mata uang terbesar dalam sejarah negara tersebut, yakni uang kertas senilai 10 juta rial atau sekitar US$7. Langkah ini tidak mampu meredakan krisis likuiditas, karena antrean panjang terjadi di bank-bank dan persediaan uang tunai cepat habis.

Miad Maleki, penasihat senior di Foundation for Defense of Democracies, menyoroti kondisi tersebut dalam pernyataannya. 

“Iran sudah berada di tengah krisis likuiditas tunai yang parah,” ujarnya, seraya menambahkan bahwa bank-bank telah mengalami kekurangan uang kertas bahkan sebelum perang dimulai.

Hubungan dagang terputus

Konflik juga berdampak pada jaringan perdagangan internasional Iran. Uni Emirat Arab, yang selama ini menjadi jalur penting bagi Iran untuk menghindari sanksi Barat, dilaporkan mencabut visa bagi warga Iran dan mempertimbangkan pembekuan aset yang tersimpan di negara tersebut. Langkah ini berpotensi mempersempit akses Iran terhadap sistem keuangan global.

Burcu Ozcelik, peneliti senior di Royal United Services Institute, menilai bahwa masa depan ekonomi Iran sangat bergantung pada kemungkinan pelonggaran sanksi internasional. 

“Tekanan ekonomi ke depan akan ditentukan oleh kerusakan besar akibat perang dan oleh paparan Iran sendiri terhadap dampak dari eskalasi ini,” jelasnya.

Upaya rekonstruksi

Dalam kesepakatan gencatan senjata yang ditengahi Pakistan, Iran menuntut pembebasan seluruh aset yang dibekukan di luar negeri serta kompensasi penuh untuk biaya rekonstruksi. Kesepakatan tersebut juga memungkinkan Iran dan Oman memungut biaya dari kapal-kapal yang melintas di Selat Hormuz, dengan porsi Iran dialokasikan untuk pembangunan kembali.

Namun, Ozcelik memperingatkan bahwa besarnya kebutuhan rekonstruksi berpotensi menekan sistem patronase yang selama ini menopang stabilitas politik di dalam negeri. 

Skala kerusakan yang luas membuat proses pemulihan ekonomi menjadi tantangan besar bagi pemerintah Iran di tengah ketidakpastian geopolitik yang masih berlangsung.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump turut menyinggung prospek pemulihan tersebut melalui pernyataan di media sosial. Ia menyebut bahwa “uang besar akan mengalir” dan bahwa “Iran dapat memulai proses rekonstruksi,” meskipun rincian kesepakatan jangka panjang masih belum jelas.