Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang sedang mengadakan rapat di ruang dewan di markas besar PBB di New York. UN PHOTO/LOEY FELIPE


Perdebatan terbuka Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) soal keamanan maritim memantik adu pernyataan antara China, Jepang, dan Uni Eropa terkait situasi di Laut China Selatan. Forum tingkat tinggi yang digelar di New York itu memperlihatkan perbedaan tajam soal kedaulatan, kebebasan navigasi, dan tatanan hukum internasional.

Pertemuan berlangsung saat Bahrain memegang presidensi bergilir Dewan Keamanan untuk April. Isu Laut China Selatan kembali mengemuka di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, termasuk aktivitas militer di sekitar Taiwan dan memburuknya hubungan China dengan sejumlah mitra utama.

Delegasi Jepang dan Uni Eropa menyoroti meningkatnya risiko di jalur pelayaran strategis tersebut. Wakil Menteri Luar Negeri Jepang Kunimitsu Ayano menyampaikan kekhawatiran Tokyo terhadap perkembangan di Laut China Timur dan Laut China Selatan. Ia menegaskan Jepang menolak segala upaya sepihak untuk mengubah status quo melalui tekanan atau kekerasan.

"tetap sangat khawatir dengan situasi di Laut China Timur dan Laut China Selatan," kata Kunimitsu. 

Ia menambahkan Jepang akan terus bekerja sama dengan PBB untuk "mempertahankan dan memperkuat tatanan maritim yang bebas dan terbuka berdasarkan supremasi hukum."

Nada serupa disampaikan Uni Eropa melalui Duta Besarnya untuk PBB, Stavros Lambrinidis. Ia menilai ketegangan di Laut China Selatan tidak hanya mengganggu jalur pelayaran penting, tetapi juga menantang tatanan internasional berbasis aturan.

"menghambat jalur pelayaran penting sekaligus menantang tatanan internasional berbasis aturan," ujar Lambrinidis. Uni Eropa kembali menegaskan pentingnya Konvensi PBB tentang Hukum Laut sebagai kerangka hukum utama aktivitas maritim.

China menolak keras pernyataan tersebut. Wakil Duta Besar China untuk PBB, Sun Lei, menyebut kritik Jepang sebagai tidak berdasar dan menuding adanya upaya memutarbalikkan fakta.

"tidak berdasar" dan "memutarbalikkan fakta," kata Sun. Ia menegaskan bahwa situasi di Laut China Selatan tetap stabil dan menyebut kawasan itu sebagai salah satu jalur pelayaran paling bebas di dunia.

Sun juga menyoroti aktivitas militer Jepang, termasuk pengiriman kapal Pasukan Bela Diri melalui Selat Taiwan. Menurutnya, langkah itu merupakan provokasi yang memberi "sinyal yang sangat keliru kepada kekuatan separatis 'kemerdekaan Taiwan'."

Selain itu, ia mengangkat kembali sejarah perang Jepang di kawasan, dengan menyatakan Tokyo seharusnya merefleksikan masa lalunya sebelum mengambil posisi saat ini.

Terhadap Uni Eropa, Sun mendesak agar blok tersebut menahan diri dalam menyampaikan pandangan terkait Laut China Selatan.

"menahan diri dari mengeluarkan pernyataan tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab mengenai masalah Laut China Selatan," ujarnya.

Ketegangan diplomatik ini beriringan dengan meningkatnya aktivitas militer China di sekitar Taiwan. Otoritas pertahanan Taiwan melaporkan pergerakan puluhan pesawat militer dan kapal angkatan laut China di sekitar pulau tersebut, dengan sebagian melintasi garis median Selat Taiwan.

Formasi kapal perang China, termasuk kapal perusak berpeluru kendali dan fregat, juga terpantau memasuki perairan barat daya Penghu. Taiwan merespons dengan mengerahkan pesawat, kapal, serta sistem rudal pantai.

Situasi ini muncul di tengah hubungan China-Jepang yang terus memburuk sejak akhir 2025, serta dinamika global yang turut mempengaruhi jalur pelayaran strategis, termasuk setelah veto China dan Rusia terhadap resolusi PBB terkait perlindungan pelayaran komersial di Selat Hormuz.