Ilustrasi bendera negara-negara ASEAN. AFP


Survei ISEAS–Yusof Ishak Institute tahun ini mencatat pergeseran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Untuk pertama kali dalam dua tahun terakhir, mayoritas tipis responden Asia Tenggara sebesar 52% menyatakan akan berpihak pada China jika dipaksa memilih antara Beijing dan Washington. Tahun lalu, 52,3% memilih Amerika Serikat.

State of Southeast Asia 2026, yang dirilis 7 April, menjangkau 2.008 responden dari kalangan akademisi, lembaga riset, sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil di seluruh 11 negara ASEAN termasuk Timor-Leste yang untuk pertama kalinya masuk dalam penghitungan agregat regional. 

Angka-angkanya bukan cermin opini publik umum, melainkan rekaman pandangan kalangan yang sehari-hari membentuk kebijakan.

Yang lebih mencolok, lebih dari separuh responden sebanyak 51,9% menyebut kepemimpinan global AS di bawah Presiden Donald Trump sebagai kekhawatiran geopolitik terbesar mereka. Isu itu kini menggeser Laut China Selatan dari posisi teratas yang sudah bertahun-tahun ia tempati.

Joanne Lin, peneliti senior ISEAS yang mempresentasikan temuan laporan, menilai kawasan ini sebetulnya masih tidak ingin berpihak. 

"Kawasan ini terus merasa tidak nyaman dengan pengaruh China yang mengakar, sekaligus semakin terganggu oleh kepemimpinan AS di bawah Trump," tulisnya.

Joshua Kurlantzick dari Council on Foreign Relations memberi catatan penting bahwa pergeseran ini bukan hasil lonjakan diplomasi Beijing, melainkan "akibat bertahun-tahun kebijakan AS yang berdampak memudar di kawasan." 

Survei dilakukan antara 5 Januari hingga 20 Februari, periode yang sudah diwarnai ketidakpastian tajam, dua hari setelah AS menyerang Venezuela dan sepekan sebelum serangan militer Washington bersama Israel ke Iran. Sentimen yang terekam, kata Kurlantzick, hanya kian memburuk sejak perang itu bergulir.

Tak semua negara satu suara


Di balik angka regional, peta negara per negara jauh lebih beragam. Indonesia mencatat dukungan terhadap China tertinggi di kawasan sebesar 80,1%, disusul Malaysia (68%) dan Singapura (66,3%). 

Di kutub sebaliknya, 76,8% responden Filipina memilih AS, angka yang tidak mengejutkan mengingat Manila hampir setiap pekan menghadapi insiden di Laut China Selatan dan terus mempererat kerja sama keamanan dengan Washington. Vietnam (59,2%) dan Myanmar (61,4%) juga condong ke AS, meski dari latar yang berbeda.

Yang menarik justru Kamboja. Negara yang selama ini dianggap mitra paling setia Beijing di kawasan ini mencatat 61% respondennya memilih AS, sebuah anomali yang belum sepenuhnya terjawab oleh laporan.

Kepercayaan terhadap China di kawasan memang naik, tapi bukan tanpa catatan. Kekhawatiran atas pengaruh politik dan strategis Beijing masih tinggi, meski turun dari 68,8% pada 2025 menjadi 66,1% tahun ini. Kepercayaan bahwa China berkontribusi pada perdamaian dan keamanan global naik moderat, dari 36,6% ke 39,8%.

Pergulatan Jakarta

Dinamika itu terasa nyata di Jakarta. Pertengahan April, sebuah dokumen rahasia pertahanan AS bocor ke publik. 

Washington tengah mengupayakan akses overflight blanket tanpa persetujuan kasus per kasus bagi pesawat militer Amerika melewati wilayah udara Indonesia. Proposal itu disebut telah disetujui secara prinsip oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuannya dengan Trump di Washington pada Februari.

Kementerian Pertahanan mengonfirmasi adanya pembahasan, tapi menyebutnya masih berupa draf letter of intent yang belum final. 

Di balik layar, Kementerian Luar Negeri mengirimkan surat bertanda "mendesak dan rahasia" kepada Kementerian Pertahanan, memperingatkan bahwa akses semacam itu berisiko menyeret Jakarta ke dalam konflik asing. Menteri Luar Negeri Sugiono menegaskan kedaulatan sebagai prioritas utama.

Menhan RI Sjafrie Sjamsoeddin dan Menteri Perang AS Pete Hegseth resmi menyepakati Kemitraan Pertahanan Utama di Pentagon, Senin (13/4/2026) waktu setempat. PENTAGON

Namun pada 14 April, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin tetap berangkat ke Pentagon dan menandatangani Major Defense Cooperation Partnership bersama Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth, sebuah kemitraan yang secara resmi tidak secara eksplisit menyebut akses udara.

The Diplomat menganalisis bahwa Prabowo sejak menjabat menerapkan gaya diplomasi yang pragmatis dan sangat personal, kerap mengambil langkah yang memantik kritik di dalam negeri. 

"Bahkan jika proposal ini akhirnya ditolak atau dipersempit, fakta bahwa ia dipertimbangkan sudah menandakan keterbukaan terhadap pengaturan yang tidak konvensional," tulis The Diplomat. 

Itu bisa mengundang proposal serupa dari kekuatan lain di masa depan, termasuk China dan Rusia.

Beijing mengisi celah

Selagi Jakarta bergulat, Beijing bergerak. Antara 22 hingga 26 April, Menteri Luar Negeri China Wang Yi melakukan kunjungan ke Kamboja, Thailand, dan Myanmar.

Menteri Luar Negeri China Wang Yi. CGTN

Di Phnom Penh, Wang bersama Menteri Pertahanan Dong Jun menghadiri sesi perdana dialog strategis "2+2" China–Kamboja, sebuah mekanisme baru yang melibatkan pejabat luar negeri dan pertahanan kedua negara. 

Format semacam ini biasanya hanya dimiliki negara-negara dengan hubungan keamanan yang sangat erat. Di Bangkok, Wang menawarkan China sebagai mediator dalam sengketa perbatasan antara Kamboja dan Thailand, peran yang secara tradisional dipegang mekanisme ASEAN.

Di Naypyidaw, Wang menjadi pejabat senior asing pertama yang berkunjung setelah pemerintahan baru Myanmar terbentuk, dengan fokus penguatan kerja sama perdagangan dan keamanan di kawasan perbatasan, termasuk jalur minyak dan gas dari Kyaukphyu ke Yunnan.

Sze Han, peneliti di Universitas Hong Kong, membaca rangkaian kunjungan itu sebagai sinyal yang terencana. "Perjalanan Wang menyoroti fokus China yang semakin besar pada Asia Tenggara," katanya kepada DW, "kawasan yang tampaknya telah diabaikan oleh AS."

Survei ISEAS sendiri menemukan 55,2% responden masih mendukung penguatan kesatuan ASEAN untuk menolak tekanan dari kekuatan mana pun. 

Sebagian besar kawasan masih tidak ingin memilih sisi, tapi kondisi yang menopang posisi itu kian terasa berat. Krisis energi akibat blokade Selat Hormuz menekan kawasan yang mengimpor sekitar 56% minyak mentahnya dari Timur Tengah. Ketegangan perdagangan global mempersempit ruang gerak ekonomi.

Tekanan dari dua arah terus datang bersamaan.