Tumpukan tabung gas LPG 3 kg, yang sering disebut sebagai tabung "melon".


Pemerintah mulai mengkaji pengembangan compressed natural gas (CNG) sebagai alternatif untuk menekan ketergantungan impor liquefied petroleum gas (LPG) yang terus membesar. Opsi ini dibahas dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin (27/4/2026).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengatakan CNG menjadi salah satu skenario yang sedang difinalisasi untuk memperkuat ketahanan energi, khususnya di sektor rumah tangga yang selama ini bergantung pada LPG.

"Pengembangan CNG masih dalam pembahasan dan akan difinalisasi. Ini menjadi salah satu alternatif untuk memperkuat kemandirian energi dari sektor LPG," ujar Bahlil usai rapat bersama Presiden Prabowo Subianto.

Impor LPG membengkak

Kebutuhan LPG nasional terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Indonesia saat ini mengimpor sekitar 7 juta ton LPG per tahun. Sekitar 70–75% pasokan berasal dari Amerika Serikat, 20% dari kawasan Timur Tengah, dan sisanya dari negara lain seperti Australia.

Permintaan domestik bahkan diproyeksikan menyentuh 10 juta ton, jauh di atas kapasitas produksi dalam negeri. Kondisi ini membuat impor LPG menjadi beban besar bagi neraca perdagangan dan devisa negara, dengan nilai mencapai ratusan triliun rupiah setiap tahun.

Ketergantungan tersebut juga semakin sensitif terhadap dinamika global, terutama gangguan pasokan dari Timur Tengah yang kerap dipengaruhi situasi geopolitik.

Diversifikasi energi dan proyek DME

Selain CNG, pemerintah tetap melanjutkan opsi lain untuk menekan impor LPG, termasuk proyek gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME). Proyek ini digarap oleh PT Bukit Asam yang telah menyiapkan cadangan batu bara kalori rendah sebagai bahan baku.

Perusahaan tersebut juga telah menandatangani head of agreement dengan PT Perusahaan Gas Negara Tbk untuk mengembangkan proyek coal to synthetic natural gas. Skema ini diharapkan bisa menjadi substitusi LPG di sektor rumah tangga dalam jangka panjang.

Perluasan jaringan gas rumah tangga

Upaya lain dilakukan melalui pembangunan jaringan gas (jargas). Kementerian ESDM telah menandatangani nota kesepahaman dengan 15 pemerintah daerah untuk pembangunan lebih dari 115.000 sambungan rumah pada periode anggaran 2025–2026.

Target jangka menengah pemerintah adalah mencapai 4,5 juta sambungan jargas pada 2030. Program ini diperkirakan mampu menekan impor LPG hingga 550 kiloton per tahun.

Di saat yang sama, BUMN energi juga mengatur ulang komposisi impor. Pertamina Patra Niaga meningkatkan porsi impor LPG dari AS dari sekitar 57% menjadi 70% sejak awal 2026, seiring upaya diversifikasi sumber pasokan ke Australia dan Afrika.

Bahlil menegaskan seluruh opsi, termasuk CNG, masih dalam tahap konsolidasi lintas sektor sebelum diputuskan sebagai kebijakan resmi.

"Masih dalam tahap konsolidasi agar hasilnya lebih optimal," kata dia.