kesibukan lalu lintas maritim di perairan Selat Malaka atau Selat Singapura, yang merupakan salah satu jalur pelayaran internasional terpenting di dunia.

Empat negara Asia Tenggara yang berbatasan dengan Selat Malaka menegaskan komitmen bersama untuk menolak segala bentuk “senjataisasi” jalur pelayaran tersebut. Sikap ini mengemuka di tengah tekanan global akibat gangguan di Selat Hormuz yang memicu kekhawatiran terhadap stabilitas perdagangan dunia.

Selat Malaka merupakan jalur vital yang dilalui sekitar 30% perdagangan laut global, dengan rata-rata 257 kapal per hari. Pada paruh pertama 2025, sekitar 23,2 juta barel minyak per hari—setara 29% aliran minyak laut dunia—melewati kawasan ini.

Tekanan terhadap Malaka meningkat setelah krisis di Selat Hormuz, dipicu serangan terkoordinasi Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari. Lalu lintas kapal sempat turun hingga 90%. Meski Iran menyatakan jalur kembali dibuka pada 17 April, situasi kembali berubah dalam waktu singkat. 

Badan Energi Internasional (IEA) menyebut gangguan ini sebagai salah satu guncangan pasokan terbesar dalam sejarah pasar minyak modern.

Laporan Bernama menyebut komitmen negara pesisir Malaka kini kian krusial, di tengah gangguan terhadap kebebasan navigasi global.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menegaskan pengelolaan selat tidak bisa dilakukan sepihak. "Apa pun yang dilakukan di Selat Malaka harus melibatkan kerja sama keempat negara," ujarnya.

Menteri Pertahanan Malaysia Mohamed Khaled Nordin memastikan jalur tetap aman. "Selat ini tetap aman dan terjaga, tanpa gangguan terhadap lalu lintas pelayaran," katanya.

Dari Singapura, Menteri Pertahanan Chan Chun Sing menekankan hak lintas transit dilindungi hukum internasional. "Hak tersebut tidak dapat ditangguhkan maupun bergantung pada izin sebelumnya atau pungutan biaya," ujarnya dalam Forum Putrajaya, 21 April.

Isu ini sempat memicu gesekan. Usulan Menteri Keuangan Indonesia Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengenakan pungutan kapal ditolak Singapura dan Malaysia karena dinilai berpotensi mengganggu kebebasan pelayaran.

Tekanan juga datang dari sisi logistik. Pakar maritim Nazery Khalid menyebut gangguan Hormuz berdampak ke Malaka.

"Sebagian besar pengiriman minyak dan gas global melewati Selat Malaka menuju Asia Timur," ujarnya kepada Bernama.

Ia memperingatkan potensi penumpukan kargo di rantai pasok global. Data Vortexa menunjukkan sekitar 75% impor minyak mentah China melalui jalur laut melewati selat ini.

Analis Center for Strategic and International Studies (CSIS) menilai situasi ini menegaskan kerentanan titik sempit pelayaran global, terutama jika ketegangan meluas ke Laut China Selatan atau Selat Taiwan.

Di sektor logistik, tekanan mulai terasa. Presiden Federasi Agen Pengiriman Barang Malaysia Tony Chia menyebut kondisi ini sebagai “tekanan ganda pada titik kemacetan”, yang memicu “premi risiko struktural pada harga minyak maupun biaya pengiriman”.