Presiden Taiwan Lai Ching-te menyampaikan pidato untuk menandai ulang tahun pertama pelantikannya di Kantor Kepresidenan di Taipei pada 20 Mei. | Cheng Yu-Chen/AFP 

Beijing kembali menawarkan janji manis berupa kemakmuran ekonomi bagi Taiwan jika bersedia menerima skema reunifikasi. Namun, tawaran yang disampaikan lewat retorika integrasi pasar ini langsung dimentahkan oleh Taipei yang menganggapnya sebagai kedok untuk merongrong kedaulatan pulau tersebut.

Juru bicara Kantor Urusan Taiwan China, Chen Binhua, mengklaim bahwa bergabungnya Taiwan ke dalam kekuasaan China akan membuka peluang yang belum pernah ada sebelumnya. 

Beijing berjanji akan menghidupkan kembali vitalitas ekonomi Taiwan dengan mengawinkan keunggulan sains dan teknologi pulau itu dengan skala pasar Tiongkok yang raksasa.

"Reunifikasi damai akan menghadirkan kepastian yang lebih besar dan potensi pertumbuhan bagi lingkungan investasi dan bisnis Taiwan, yang merupakan peluang yang belum pernah ada sebelumnya dan sumber kepercayaan diri terbesar bagi pembangunan ekonomi Taiwan," ujar Chen dalam konferensi pers mingguan di Beijing.

Pernyataan ini muncul di saat Taiwan justru sedang menikmati tren ekonomi positif. Sebagai produsen semikonduktor paling canggih di dunia, ekonomi Taiwan tercatat tumbuh 8,68% pada tahun 2025, yang merupakan laju tercepat dalam 15 tahun terakhir menurut laporan Reuters.

Presiden Taiwan, Lai Ching-te, tidak melihat tawaran tersebut sebagai peluang, melainkan ancaman terstruktur. Di hadapan para perwira militer senior di Taipei, Lai menuding Beijing sedang memainkan strategi multitaktik untuk mengubah status quo di Selat Taiwan.

"Saat ini, Tiongkok kerap melancarkan operasi zona abu-abu dan latihan militer di perairan sekitar Selat Taiwan, sambil sekaligus menggunakan kombinasi cara-cara militer, hukum, informasi, dan psikologis, dalam upaya mengubah status quo," kata Lai. Ia juga memperingatkan bahwa "reunifikasi yang dibungkus sebagai perdamaian pasti akan mendatangkan masalah yang tiada henti."

Eskalasi di tengah diplomasi Washington-Beijing

Ketegangan lintas selat ini semakin kompleks dengan adanya keterlibatan tokoh politik oposisi Taiwan. Pada 10 April lalu, pemimpin China Xi Jinping bertemu dengan Ketua Kuomintang Cheng Li-wun di Beijing. CNBC mencatat ini adalah interaksi pertama antara Xi dan pemimpin oposisi Taiwan yang tengah menjabat dalam hampir satu dekade.

Pasca-pertemuan tersebut, Beijing merilis rencana integrasi sepuluh poin yang menyasar pulau-pulau lepas pantai seperti Kinmen dan Matsu. Partai Progresif Demokratik (DPP) yang kini berkuasa di Taiwan dengan tegas melabeli langkah tersebut sebagai bentuk koersi ekonomi.

Isu Taiwan diprediksi akan menjadi titik api utama dalam dinamika geopolitik global bulan depan. Laporan Reuters menyebutkan bahwa isu ini menjadi prioritas utama dalam agenda Xi Jinping saat menyambut kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump di Beijing.

Hingga saat ini, belum ada satu pun partai politik besar di Taiwan yang menyatakan dukungan terhadap kerangka "satu negara, dua sistem" yang diusulkan Beijing. Model yang juga diterapkan di Hong Kong tersebut ditolak mentah-mentah karena dianggap tidak relevan dengan keinginan rakyat Taiwan untuk menentukan masa depan mereka sendiri.