Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi, yang juga anggota Biro Politik Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok, bertemu dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres setelah memimpin pertemuan tingkat tinggi Dewan Keamanan di New York, 18 Februari 2025. XINHUA


China bersiap mengambil alih presidensi bergilir Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada 1 Mei, di tengah meningkatnya ketegangan global dan kekhawatiran Beijing atas melemahnya tatanan internasional berbasis aturan.

Langkah ini datang saat Beijing berupaya menegaskan posisinya sebagai pendukung multilateralisme, sekaligus mengkritik kecenderungan sejumlah negara yang dinilai mengedepankan kekuatan sepihak. 

Dalam pertemuan di Beijing, Menteri Luar Negeri Wang Yi memperingatkan bahwa PBB menghadapi tekanan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

Ia menyebut ada negara yang “mengejar supremasi kekuasaan dan secara terang-terangan menantang status serta peran Perserikatan Bangsa-Bangsa,” seraya menyerukan kerja sama global agar “tidak membiarkan hukum rimba merajalela.”

Diplomasi Beijing jelang pimpin DK PBB

Pernyataan itu disampaikan saat Wang menerima Presiden Majelis Umum PBB Annalena Baerbock yang berkunjung ke Beijing pada 29–30 April. Pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian diplomasi menjelang masa kepemimpinan China di Dewan Keamanan.

Wang menggambarkan momen ini sebagai “saat yang tepat untuk mendukung, menghidupkan kembali, dan memperkuat Perserikatan Bangsa-Bangsa,” serta menegaskan bahwa China akan “dengan tegas membela tujuan dan prinsip-prinsip Piagam PBB.”

Baerbock menyambut pernyataan itu dan menilai China memainkan peran penting dalam menjaga multilateralisme. Ia juga menekankan bahwa tantangan global tidak dapat diselesaikan secara unilateral. 

“Tidak ada negara, termasuk negara-negara besar, yang dapat mengatasi” persoalan global sendirian, ujarnya.

Isu Taiwan turut mengemuka dalam pertemuan tersebut. Wang menegaskan bahwa Resolusi 2758 telah menyelesaikan persoalan representasi China, termasuk Taiwan. Baerbock menyatakan sidang Majelis Umum akan terus mematuhi resolusi tersebut.

Dinamika panas iringi presidensi China

Presidensi China berlangsung di tengah situasi Dewan Keamanan yang penuh friksi. Awal April lalu, China bersama Rusia memveto resolusi yang bertujuan membuka kembali Selat Hormuz. Pemungutan suara berakhir 11-2, dengan Pakistan dan Kolombia abstain.

Beijing menilai resolusi itu berpotensi membuka ruang penggunaan kekuatan militer. Sebagai alternatif, China dan Rusia mengajukan draf yang menekankan dialog dan de-eskalasi.

Duta Besar China untuk PBB Fu Cong telah diperkenalkan sebagai presiden Dewan Keamanan untuk bulan tersebut. Dalam paparan awal di markas besar PBB, ia menyampaikan prioritas yang akan diusung selama masa kepemimpinan China.

Agenda global China

Keterlibatan China di PBB juga dikaitkan dengan agenda yang lebih luas dari Presiden Xi Jinping melalui Inisiatif Tata Kelola Global. Beijing menyebut inisiatif ini bertujuan memperkuat sistem tata kelola internasional sekaligus meningkatkan peran PBB.

Tahun 2026 juga menandai 55 tahun sejak China mendapatkan kembali kursinya di PBB, sebuah momentum yang kerap dijadikan rujukan dalam diplomasi Beijing.

Di luar isu Dewan Keamanan, Kementerian Luar Negeri China dalam beberapa hari terakhir juga menyinggung berbagai topik global, mulai dari perdagangan Afrika, sengketa Terusan Panama, hingga keamanan energi di Timur Tengah. 

Ragam isu ini mencerminkan luasnya tantangan yang akan dihadapi Beijing selama memimpin Dewan Keamanan dalam sebulan ke depan.