Philippe Lazzarini, komisaris jenderal Badan Bantuan dan Pekerjaan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pengungsi Palestina (UNRWA), di Jenewa, Swiss, 10 Maret 2025. FABRICE COFFRINI / AFP


Badan PBB untuk pengungsi Palestina, UNRWA, menghadapi risiko tidak lagi dapat beroperasi dalam waktu dekat seiring krisis pendanaan dan tekanan politik yang kian dalam. Peringatan ini disampaikan menjelang berakhirnya masa jabatan kepala lembaga tersebut, Philippe Lazzarini, pada 31 Maret tanpa pengganti permanen yang ditunjuk.

Dalam surat kepada Presiden Majelis Umum PBB tertanggal 17 Maret yang kemudian dipublikasikan, Lazzarini menegaskan kondisi lembaganya sudah berada di titik kritis. 

Ia menyebut UNRWA “mungkin tidak akan dapat bertahan lama lagi” jika negara anggota tidak segera memberikan dukungan politik dan keuangan. 

Menurutnya, kegagalan bertindak dapat membuka jalan bagi Israel mengambil alih tanggung jawab atas warga Palestina di wilayah pendudukan, dengan risiko meningkatnya ketidakstabilan kawasan.

Peringatan tersebut muncul di tengah tekanan berkepanjangan terhadap operasional UNRWA, yang selama puluhan tahun menjadi tulang punggung layanan pendidikan, kesehatan, dan bantuan sosial bagi jutaan pengungsi Palestina di Gaza, Tepi Barat, Yordania, Lebanon, dan Suriah. Lembaga ini juga menghadapi situasi keamanan yang memburuk sejak konflik Gaza dalam dua tahun terakhir.

Dalam wawancara dengan Le Monde, Lazzarini menggambarkan kondisi lembaganya sebagai “kematian perlahan”. Ia menyebut UNRWA telah “didestabilisasi oleh serangan-serangan Israel dan pengabaian terhadap hukum internasional”. Pernyataan itu mempertegas kekhawatiran bahwa krisis yang dihadapi bukan hanya finansial, tetapi juga struktural dan politik.

Selama enam tahun masa jabatannya, Lazzarini mencatat lebih dari 390 staf UNRWA tewas dalam konflik Gaza. Ia juga menyinggung penyitaan markas lembaga di Yerusalem Timur pada Januari serta kampanye berkelanjutan Israel untuk membongkar organisasi tersebut. 

“Pengungsi Palestina telah dikhianati dengan kejam,” ujarnya.

Tekanan terbesar datang dari sisi pendanaan. Amerika Serikat, yang selama ini menjadi donor utama, membekukan kontribusi pada Januari 2024 setelah muncul tuduhan bahwa sebagian kecil staf UNRWA terlibat dengan Hamas. 

Meski negara donor lain sempat menangguhkan dan kemudian melanjutkan bantuan, kekosongan dana dari AS tetap besar. Pada 2022, Washington menyumbang sekitar US$343 juta.

Memasuki 2026, UNRWA menghadapi defisit sekitar US$220 juta. Kondisi ini memaksa lembaga memangkas layanan hingga 20% di seluruh wilayah operasinya sejak Februari. Pengurangan mencakup hari sekolah, jam operasional klinik, hingga pemotongan gaji staf lokal sebesar 20%.

Langkah tersebut, menurut Lazzarini dalam wawancara sebelumnya dengan Asharq Al-Awsat, merupakan upaya terakhir untuk mencegah “keruntuhan total”.

Ketidakpastian juga menyelimuti transisi kepemimpinan. Hingga kini belum ada kepala permanen yang ditunjuk untuk menggantikan Lazzarini. Christian Saunders dijadwalkan mengambil alih sebagai pemimpin sementara mulai 1 April hingga waktu yang belum ditentukan.

Dalam suratnya, Lazzarini menutup dengan pernyataan keras mengenai kondisi lembaganya. 

“Saya harus menyatakan kengerian saya bahwa sebuah entitas Perserikatan Bangsa-Bangsa dibiarkan dihancurkan seperti yang terjadi pada UNRWA, yang melanggar hukum internasional,” tulisnya.