USS Theodore Roosevelt (CVN-71), yang sedang berlabuh di Teluk Manila, Filipina. | REUTERS


Turki dan Filipina secara terbuka membantah klaim bahwa terdapat pangkalan militer Amerika Serikat di wilayah mereka, di tengah meluasnya konflik antara AS, Israel, dan Iran. Penegasan itu disampaikan setelah beredarnya informasi di media sosial yang menyebut sejumlah fasilitas di kedua negara menjadi target serangan.

Di Ankara, Pusat Pemberantasan Disinformasi yang berada di bawah Direktorat Komunikasi Kepresidenan menolak klaim bahwa “pangkalan militer AS yang berlokasi di Türkiye telah diserang”. Lembaga tersebut menegaskan bahwa “tidak ada pangkalan militer di Türkiye yang dimiliki oleh negara asing mana pun,” serta menyatakan wilayah udara, teritorial, dan fasilitas militer Turki “sepenuhnya berada di bawah kedaulatan dan kendali Republik Türkiye”.

Klaim itu muncul bersamaan dengan unggahan yang menyebut Pangkalan Udara Incirlik di dekat Adana, Turki selatan, telah diserang. Video yang beredar bersama klaim tersebut kemudian diidentifikasi sebagai rekaman dari Suriah, bukan dari wilayah Turki.

Menurut laporan The Times of Israel, lebih dari 1.000 personel militer AS ditempatkan di Incirlik, bersama sejumlah kecil kontingen dari negara-negara NATO lainnya. Namun status pangkalan tersebut kerap menjadi isu sensitif di dalam negeri Turki.

Akhir pekan lalu, tiga jurnalis ditangkap setelah merekam gambar di sekitar fasilitas itu tak lama setelah operasi militer gabungan AS–Israel terhadap Iran dimulai. Kantor kejaksaan Adana menyatakan bahwa penyebaran gambar “lokasi, pengaturan keamanan, dan struktur fisik fasilitas militer” berisiko terhadap keamanan nasional. Kantor berita Anka kemudian menarik siarannya dan menyampaikan permintaan maaf.

Sejumlah analis yang berbicara kepada France24 menilai bahwa menyerang Turki akan menjadi “langkah strategis berisiko tinggi” bagi Iran. Tindakan tersebut berpotensi memicu Pasal 5 NATO mengenai pertahanan kolektif dan sekaligus menutup salah satu jalur diplomatik yang masih terbuka bagi Teheran. 

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebelumnya menyatakan keprihatinan atas serangan-serangan terbaru, seraya mengutuk aksi balasan Iran dan memposisikan Turki sebagai mediator potensial.

Di Manila, Dewan Keamanan Nasional Filipina juga mengeluarkan klarifikasi serupa. Lembaga itu menyatakan bahwa “secara teknis tidak ada pangkalan militer Amerika di Filipina,” merujuk pada sembilan lokasi yang diatur dalam Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA).

Menurut pernyataan tersebut, lokasi-lokasi EDCA adalah pangkalan Filipina yang berada di bawah kepemilikan, kontrol, dan pengelolaan Angkatan Bersenjata Filipina. Departemen Pertahanan Nasional menegaskan bahwa fasilitas itu tidak berada di bawah kepemilikan AS dan tidak digunakan untuk melancarkan serangan terhadap negara lain.

Penegasan itu muncul setelah Ketua Komite Hubungan Luar Negeri Senat Filipina, Erwin Tulfo, meminta peninjauan ulang EDCA. Ia memperingatkan bahwa Filipina bisa menjadi sasaran pembalasan Iran menyusul perluasan kehadiran militer AS di negara tersebut.

Dewan Keamanan Nasional Filipina juga menyebut ketegangan saat ini terbatas pada wilayah tertentu dan belum ada ancaman langsung yang terkonfirmasi terhadap wilayah Filipina.

EDCA yang ditandatangani pada 2014 mengizinkan pasukan AS berotasi di sejumlah pangkalan Filipina untuk pelatihan bersama serta operasi kemanusiaan. Perjanjian itu secara eksplisit melarang pembentukan instalasi permanen militer AS.

Klarifikasi dari Ankara dan Manila disampaikan ketika Iran melanjutkan serangan balasan menggunakan drone dan rudal terhadap aset-aset AS di negara-negara Teluk, termasuk di Kuwait, Irak, dan Uni Emirat Arab. Serangan tersebut menyusul kampanye militer gabungan AS–Israel terhadap target-target Iran yang dimulai akhir pekan lalu.

Pejabat militer AS menyatakan tiga anggota militer tewas dalam serangan terhadap Camp Arifjan di Kuwait. Ketegangan yang meluas ini mendorong sejumlah negara sekutu AS menegaskan posisi mereka, sembari berupaya menghindari keterlibatan langsung dalam eskalasi yang terus berkembang.