Prabowo Duduk Berdampingan dengan SBY dan Jokowi di Istana Merdeka. BPMI SETPRES


Presiden Prabowo Subianto mengundang para mantan presiden dan wakil presiden ke Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (3/3/2026) malam, di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Pertemuan itu difokuskan pada dampak eskalasi konflik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran terhadap stabilitas keamanan dan ekonomi global, termasuk risiko bagi Indonesia.

Pertemuan berlangsung saat Iran menutup Selat Hormuz menyusul serangan militer AS dan Israel pada 28 Februari 2026. Langkah tersebut memantik lonjakan harga minyak dunia dan meningkatkan kekhawatiran terhadap gangguan rantai pasok energi internasional—situasi yang dinilai berpotensi menekan negara pengimpor energi seperti Indonesia.

Sejumlah tokoh hadir dalam pertemuan tertutup tersebut. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla datang sekitar pukul 19.00 WIB, disusul Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden ke-7 Joko Widodo tiba sekitar pukul 19.20 WIB, sementara Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono datang empat menit kemudian dan disambut langsung oleh Prabowo. Wakil Presiden ke-11 Boediono menyusul pada pukul 19.27 WIB.

Selain para mantan kepala negara dan kepala pemerintahan, undangan juga ditujukan kepada mantan menteri luar negeri, ketua umum partai politik di parlemen, pelaku usaha, serta pimpinan lembaga negara.

Mantan Menteri Luar Negeri Hassan Wirajuda mengatakan presiden memaparkan sejumlah skenario yang tengah dihadapi Indonesia. Menurut dia, diskusi menyoroti implikasi konflik terhadap tatanan global. 

"Dibahas juga implikasinya terhadap keseluruhan isu keamanan dan perdamaian global, serta potensi dampak dari konflik ini terhadap perekonomian dunia," ujar Hassan.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyebut pertemuan itu dimaksudkan sebagai forum bertukar pandangan. "Presiden ingin bertukar pandangan dengan tokoh-tokoh tersebut," katanya.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan kepala negara ingin menghimpun masukan dari para pendahulunya sebagai bahan menyusun langkah mitigasi. 

"Mitigasi untuk bangsa dan negara dari dampak yang kemungkinan juga akan berdampak bagi negara kita," kata Dasco.

Dalam pertemuan itu turut dibahas posisi Indonesia dalam Board of Peace terkait Gaza serta tantangan menegakkan norma dan hukum internasional di tengah sorotan terhadap efektivitas Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pada 28 Februari lalu, Prabowo melalui Kementerian Luar Negeri juga telah menyatakan kesiapan Indonesia untuk berperan sebagai mediator konflik, meski sejumlah pengamat menilai inisiatif tersebut menghadapi tantangan diplomatik yang tidak ringan.