Donald Trump, Presiden AS. | WHITE HOUSE

Pemerintahan Presiden Donald Trump untuk sementara melonggarkan sebagian pembatasan terhadap ekspor minyak Rusia, sebuah langkah yang dimaksudkan meredakan lonjakan harga energi global di tengah perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran.

Departemen Keuangan Amerika Serikat mengeluarkan izin terbatas selama 30 hari yang memungkinkan negara-negara membeli minyak mentah dan produk minyak Rusia yang telah dimuat ke kapal tanker sebelum 12 Maret. Otorisasi itu berlaku hingga 11 April.

Langkah tersebut muncul ketika konflik di Timur Tengah mengganggu arus energi global dan memicu lonjakan harga minyak di pasar internasional. Pemerintahan Trump menyatakan pelonggaran tersebut bersifat sementara dan dirancang untuk menstabilkan pasar energi.

Menteri Keuangan AS Scott Bessent mengatakan izin tersebut “disesuaikan secara sempit” dan tidak akan memberikan keuntungan finansial besar bagi pemerintah Rusia.

Trump mengatakan kepada NBC News bahwa sanksi akan diberlakukan kembali setelah krisis dengan Iran mereda.

“Langkah itu akan dikembalikan segera setelah krisis berakhir,” katanya, tanpa menjelaskan apakah izin tersebut akan diperpanjang jika perang berlangsung melewati batas waktu April.

Harga minyak melonjak

Perang yang melibatkan Iran telah memperketat pasokan minyak global, terutama setelah gangguan terhadap jalur pelayaran di Selat Hormuz, salah satu rute energi terpenting di dunia.

Kondisi itu mendorong harga minyak dunia melampaui US$100 per barel. Kenaikan tersebut ikut mengangkat harga minyak mentah Urals milik Rusia dari sekitar US$52 per barel pada Februari menjadi sekitar US$70 hingga US$80 pada bulan ini.

Laporan Financial Times menyebutkan Rusia memperoleh tambahan pendapatan anggaran hingga sekitar US$150 juta per hari dari kenaikan harga tersebut. Secara keseluruhan, tambahan pemasukan Moskwa diperkirakan mencapai US$3,3 miliar hingga US$4,9 miliar hingga akhir Maret.

Lonjakan harga juga mempercepat arus pembelian minyak Rusia oleh negara-negara Asia.

Data yang dikutip oleh Business Standard menunjukkan pengiriman minyak mentah Rusia mencapai sekitar 2,1 juta barel per hari pada pekan yang berakhir 9 Maret—hampir dua kali lipat dibandingkan pekan sebelumnya.

Menurut perusahaan analisis energi Kpler, sekitar 130 juta barel minyak Rusia sudah berada di laut sebelum konflik dengan Iran meningkat. Angka itu turun menjadi sekitar 121 juta barel pada Jumat ketika pembeli Asia bergerak cepat mengamankan kargo.

India menjadi salah satu pembeli utama minyak Rusia selama periode ini.

Kritik dari sekutu Barat

Keputusan Washington memicu kritik dari sekutu Barat dan Ukraina, yang menilai pelonggaran tersebut dapat memberi keuntungan finansial besar bagi Moskwa.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy menyampaikan kritik tersebut saat tampil bersama Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.

Ia menyebut pengecualian sanksi itu sebagai keputusan yang tidak tepat.

“Pelonggaran ini saja oleh Amerika Serikat dapat memberikan Rusia sekitar US$10 miliar untuk perang,” katanya. “Mencabut sanksi hanya agar nanti lebih banyak drone yang menerbang ke arah Anda adalah, menurut saya, bukan keputusan yang tepat.”

Kritik serupa datang dari Berlin. Kanselir Jerman Friedrich Merz mengatakan enam dari tujuh negara anggota G7 menentang langkah tersebut dalam percakapan para pemimpin dengan Trump awal pekan ini.

“Kami kemudian mengetahui pagi ini bahwa pemerintah AS rupanya telah memutuskan sebaliknya. Sekali lagi, kami yakin ini adalah keputusan yang salah,” kata Merz saat kunjungan ke Norwegia.

Pemerintah Inggris juga menyatakan tidak akan mengikuti kebijakan Washington. Juru bicara kantor Perdana Menteri di Downing Street menegaskan bahwa sekutu Barat harus terus menekan Rusia dan membatasi pendanaan bagi perang.

Di Washington, sejumlah anggota Partai Demokrat di Komite Perbankan Senat meminta penyelidikan kongres. Mereka menuduh pemerintah memberi keuntungan kepada negara yang membantu Iran dalam menargetkan pasukan AS di kawasan Timur Tengah.

Kekhawatiran lain datang dari kalangan analis sanksi internasional.

Edward Fishman, peneliti senior di Council on Foreign Relations, mengatakan pelonggaran tersebut berpotensi melemahkan rezim sanksi energi yang selama ini digunakan Barat terhadap Rusia.

“Saya khawatir ini pada dasarnya dapat membongkar sanksi minyak terhadap Rusia,” katanya kepada The New York Times.