![]() |
| Lindsey Graham, seorang politisi Amerika Serikat yang menjabat sebagai Senator dari South Carolina. | GAGE SKIDMORE/FLICKR |
Senator Amerika Serikat Lindsey Graham meningkatkan tekanan terhadap sejumlah sekutu Washington di tengah eskalasi konflik dengan Iran, dengan mengancam Arab Saudi dan mendesak pemindahan pangkalan militer AS dari Spanyol setelah kedua negara menolak mendukung operasi militer terhadap Teheran.
Pernyataan itu disampaikan Graham pada Senin (10/3), ketika perang antara Amerika Serikat–Israel dan Iran memasuki pekan kedua dan mulai menyeret kawasan Timur Tengah ke dalam ketegangan yang lebih luas.
Sikap sejumlah negara mitra AS yang memilih menahan diri dari keterlibatan militer menjadi sorotan di Washington, terutama setelah korban di pihak militer AS bertambah.
Komando Pusat AS sebelumnya mengonfirmasi seorang tentara Amerika ketujuh meninggal akibat luka yang diderita dalam serangan Iran pada 1 Maret di Pangkalan Udara Pangeran Sultan di Arab Saudi. Pada saat yang sama, Departemen Luar Negeri AS memerintahkan evakuasi Kedutaan Besar AS di Riyadh menyusul meningkatnya serangan balasan Iran di kawasan Teluk.
Dalam unggahan di platform X, Graham mempertanyakan komitmen pertahanan Arab Saudi terhadap AS. Ia menilai kerajaan tersebut tidak menunjukkan dukungan militer yang memadai meski konflik telah menelan korban jiwa dan biaya besar bagi Washington.
"Warga Amerika sedang gugur dan AS menghabiskan miliaran untuk menggulingkan rezim teroris Iran," tulis Graham. "Sementara itu, Arab Saudi sepertinya hanya mengeluarkan pernyataan-pernyataan dan melakukan hal-hal di belakang layar yang sedikit membantu."
Pernyataan itu muncul di tengah laporan bahwa Riyadh menolak penggunaan pangkalan militernya untuk operasi ofensif AS terhadap Iran. Sejumlah negara Dewan Kerja Sama Teluk dilaporkan sejak awal berupaya membujuk Presiden Donald Trump agar menghindari perang terbuka karena khawatir menjadi sasaran balasan Iran.
Kekhawatiran tersebut kemudian terwujud. Iran melancarkan serangan terhadap target di Uni Emirat Arab, Bahrain, Kuwait, dan Qatar, serta menyerang infrastruktur energi Saudi, termasuk serangan drone di ladang minyak Shaybah.
Graham memperluas tekanannya kepada negara-negara Teluk lain agar mengambil peran militer lebih aktif. "Jika Anda tidak bersedia menggunakan militer Anda sekarang, kapan Anda akan bersedia menggunakannya?" tulisnya. "Semoga ini segera berubah. Jika tidak, konsekuensi akan menyusul."
Dalam wawancara terpisah dengan Fox News, Graham mengatakan dirinya tetap mendukung perjanjian pertahanan bersama antara AS dan Arab Saudi, tetapi menegaskan bahwa Riyadh perlu menunjukkan timbal balik. "Jika Anda diserang oleh Iran, kami akan berperang untuk Anda," katanya.
Selain Arab Saudi, Graham juga mengkritik Spanyol setelah Madrid menolak mengizinkan penggunaan pangkalan udara Rota dan Morón yang dioperasikan bersama AS untuk operasi militer melawan Iran ketika kampanye dimulai.
"Malam ini saya mendesak Presiden Trump untuk memindahkan semua pangkalan kita dari Spanyol," ujar Graham dalam wawancara televisi tersebut. "Saya ingin pangkalan udara kita keluar dari Spanyol dan dipindahkan ke negara yang akan mengizinkan kita menggunakannya."
Penolakan Spanyol berdampak langsung pada pengerahan militer AS. Menurut laporan Reuters, 15 pesawat militer AS, sebagian besar pesawat pengisian bahan bakar KC-135, meninggalkan pangkalan di Spanyol setelah pembatasan diberlakukan. Setidaknya tujuh pesawat dipindahkan ke Pangkalan Udara Ramstein di Jerman.
Menteri Luar Negeri Spanyol José Manuel Albares mengatakan hubungan Madrid dan Washington tetap berjalan normal serta tidak ada komunikasi resmi dari AS terkait rencana pemindahan pangkalan.
Meski tidak memiliki kewenangan legislatif langsung atas penempatan pangkalan luar negeri, pengaruh politik Graham dinilai signifikan di pemerintahan Trump.
Laporan The Wall Street Journal menyebut senator dari Partai Republik itu selama berbulan-bulan mendorong Trump untuk menyetujui serangan terhadap Iran, termasuk pertama kali mengangkat gagasan tersebut dalam pertemuan informal setelah pemilihan presiden 2024.

0Komentar