Juru bicara Kremlin Dmitry Peskov. | MIKHAIL GREBENSHCHIKOV


Pemerintah Rusia menyatakan bahwa hukum internasional pada praktiknya tidak lagi berjalan, menyusul konflik yang semakin meluas di Timur Tengah setelah serangan militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Pernyataan itu disampaikan juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, dalam wawancara dengan stasiun televisi negara Rossiya TV yang disiarkan akhir pekan lalu. Menurutnya, perkembangan konflik global belakangan ini membuat konsep hukum internasional kehilangan relevansinya dalam praktik.

"Kita semua telah kehilangan apa yang kita sebut hukum internasional," kata Peskov. "Saya bahkan tidak mengerti bagaimana seseorang bisa diminta untuk mengikuti norma dan prinsip hukum internasional. Hukum itu secara efektif tidak lagi ada."

Ia menambahkan bahwa aturan tersebut mungkin masih ada secara formal, tetapi tidak lagi diterapkan dalam kenyataan. "Hukum itu mungkin masih ada secara de jure, tetapi tidak lagi secara de facto. Mengikuti hukum yang mana? Tidak ada yang bisa merumuskan hari ini apa itu."

Pernyataan Kremlin muncul ketika serangan militer gabungan AS–Israel terhadap Iran memasuki minggu kedua. Operasi yang dimulai pada 28 Februari oleh Washington dengan nama Operation Epic Fury menargetkan sejumlah fasilitas militer Iran, lokasi yang dikaitkan dengan program nuklir, serta pejabat senior pemerintah dan militer negara itu.

Peskov mengatakan situasi saat ini mencerminkan akumulasi konflik yang lama tidak terselesaikan di kawasan tersebut. Menurutnya, berbagai krisis regional telah menumpuk hingga mencapai titik yang memicu dampak politik dan ekonomi yang lebih luas.

"Kawasan ini telah mengalami destabilisasi yang signifikan, dan efek kumulatif dari sejumlah besar konflik regional serta masalah yang belum terselesaikan menghasilkan konsekuensi ekonomi dan politik," ujarnya.

Nada serupa juga disampaikan Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov. Dalam pernyataan di televisi negara, Lavrov meminta Washington menjelaskan dasar hukum internasional dari operasi militer tersebut.

"Kami yakin AS harus menjelaskan rencana mereka dan bagaimana semua ini terkait dengan apa yang sebelumnya telah menetapkan norma-norma tertentu," kata Lavrov.

Di tengah situasi itu, Kremlin kembali mengangkat gagasan lama Presiden Rusia Vladimir Putin untuk menggelar pertemuan tingkat tinggi lima anggota tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Forum yang dikenal sebagai P-5 itu terdiri dari Rusia, Amerika Serikat, Tiongkok, Prancis, dan Inggris.

Usulan tersebut pertama kali diajukan Putin pada Januari 2020 sebagai upaya membahas stabilitas keamanan global. Inisiatif itu sempat mendapat dukungan terbuka dari Tiongkok, namun tertunda setelah pandemi COVID-19 dan tidak pernah terlaksana.

Menurut Peskov, krisis yang sedang berlangsung memperlihatkan perlunya kembali membuka dialog di antara negara-negara tersebut. Ia mengatakan pertemuan para pemimpin P-5 dapat menjadi ruang untuk membahas arsitektur keamanan global yang semakin tertekan oleh konflik.

Sejak awal serangan terhadap Iran, Rusia secara konsisten mengecam operasi militer tersebut. Pada hari pertama serangan, Kementerian Luar Negeri Rusia menyebut operasi itu sebagai "tindakan agresi bersenjata yang direncanakan dan tanpa provokasi", serta menempatkan "tanggung jawab penuh" pada Amerika Serikat dan Israel.

Di Dewan Keamanan PBB, duta besar Rusia untuk PBB, Vassily Nebenzia, memperingatkan bahwa Timur Tengah berada "di ambang konflik skala besar". Rusia kemudian bergabung dengan Tiongkok dan Pakistan untuk mengedarkan rancangan resolusi yang menyerukan gencatan senjata segera di kawasan tersebut.

Seruan Rusia untuk kembali menggelar KTT P-5 muncul ketika hubungan negara itu dengan sejumlah kekuatan Barat masih tegang sejak invasi Rusia ke Ukraina. Situasi tersebut menjadi salah satu faktor yang dapat mempersulit upaya membawa lima anggota tetap Dewan Keamanan PBB ke dalam satu forum perundingan bersama.