Anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) memberikan suara mendukung rancangan resolusi yang diajukan oleh Bahrain atas nama negara-negara anggota Dewan Kerja Sama Teluk (GCC) terkait krisis saat ini di Timur Tengah di markas besar PBB di New York, 11 Maret 2026. | EPA PHOTO


Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mengesahkan resolusi yang menuntut Iran segera menghentikan serangan rudal dan drone terhadap negara-negara Teluk serta Yordania, dalam langkah diplomatik pertama lembaga tersebut sejak konflik terbaru di Timur Tengah meletus hampir dua pekan lalu.

Resolusi bernomor 2817 itu disahkan pada Rabu dengan 13 suara mendukung. Rusia dan Tiongkok memilih abstain, tetapi tidak menggunakan hak veto mereka. Tidak ada negara anggota yang memberikan suara menolak.

Teks resolusi menuntut Iran menghentikan semua serangan terhadap Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Yordania. Dewan Keamanan juga menyebut serangan tersebut sebagai pelanggaran hukum internasional dan ancaman serius terhadap perdamaian serta keamanan internasional.

Dokumen itu turut mengutuk ancaman atau tindakan yang dapat mengganggu pelayaran internasional di Selat Hormuz—jalur laut strategis yang dilalui sebagian besar ekspor minyak dan gas alam cair dunia.

Resolusi tersebut diajukan oleh Bahrain atas nama enam negara anggota Gulf Cooperation Council (GCC) dan Yordania. Para diplomat menyebut rancangan itu memperoleh dukungan dari 135 negara, jumlah yang disebut sebagai salah satu dukungan terluas bagi resolusi Dewan Keamanan dalam beberapa tahun terakhir.

Setelah pemungutan suara, perwakilan Bahrain untuk PBB Jamal Al-Ruwaie mengatakan keputusan tersebut mencerminkan sikap kolektif komunitas internasional.

“Resolusi ini mengirimkan pesan dari Dewan Keamanan bahwa agresi Iran tidak dapat diterima,” katanya. Ia menambahkan bahwa negara-negara Teluk “menegaskan hak kami untuk membela diri”.

Konflik yang memicu sidang darurat Dewan Keamanan itu bermula pada 28 Februari ketika Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan udara terkoordinasi terhadap sejumlah target militer dan fasilitas kepemimpinan di Iran. Washington menyebut operasi itu sebagai Operation Epic Fury.

Iran kemudian membalas dengan meluncurkan lebih dari seribu rudal dan drone ke wilayah negara-negara Teluk. Tehran menyatakan serangan tersebut ditujukan pada aset militer AS di kawasan.

Namun sejumlah serangan dilaporkan menghantam infrastruktur sipil, termasuk bandara, fasilitas energi, dan hotel di beberapa negara Teluk. Setidaknya tujuh orang dilaporkan tewas akibat serangan tersebut.

Ketegangan itu mendorong Rusia dan Tiongkok meminta sidang darurat Dewan Keamanan pada hari yang sama. Dalam pertemuan tersebut, Sekretaris Jenderal PBB António Guterres mengecam baik serangan AS-Israel ke Iran maupun serangan balasan Iran ke negara-negara tetangga.

Ia menilai kedua tindakan tersebut melanggar Piagam PBB.

Di tengah perdebatan diplomatik itu, Rusia juga mengajukan rancangan resolusi alternatif. Teks yang diajukan Moskwa menyerukan semua pihak menghentikan aktivitas militer dan kembali ke jalur negosiasi, tanpa menyebut negara tertentu sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Rancangan tersebut dijadwalkan untuk dipertimbangkan setelah pemungutan suara atas resolusi yang dipimpin Bahrain.

Duta besar Iran untuk PBB, Amir Saeid Iravani, menolak isi resolusi yang didukung negara-negara Teluk. Ia menyebut dokumen itu “bias dan bermotif politis”.


Menurutnya, operasi militer Iran hanya menargetkan instalasi militer Amerika Serikat di kawasan.

Keputusan Rusia dan Tiongkok untuk abstain—alih-alih menggunakan hak veto—dipandang sejumlah pengamat sebagai perkembangan penting. Kedua negara selama ini dikenal memiliki hubungan dekat dengan Tehran dan sebelumnya mengkritik keras operasi militer AS dan Israel terhadap Iran.

Beberapa analis menilai pengesahan resolusi tersebut dapat memberi dasar hukum internasional yang lebih kuat bagi negara-negara Teluk dalam memperkuat postur pertahanan mereka selama konflik masih berlangsung.