Ketua DPR RI Puan Maharani membukaan Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025-2026 digelar dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026). | DPR RI


Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) segera mengambil langkah lebih tegas untuk menjaga stabilitas global di tengah meningkatnya konflik di Timur Tengah. Seruan itu disampaikan dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa (10/2/2026).

Puan mengatakan lembaga internasional tersebut perlu bertindak cepat untuk memastikan perlindungan warga sipil serta menegakkan penghormatan terhadap hukum internasional di kawasan yang saat ini menghadapi ketegangan yang semakin meluas.

“DPR RI mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengambil peran, segera bertindak dalam menjaga penghormatan terhadap hukum internasional, perlindungan terhadap masyarakat sipil, serta komitmen bersama menjaga perdamaian dan stabilitas global,” ujar Puan dalam sidang di kompleks parlemen, Jakarta.

Pernyataan itu disampaikan ketika konflik di Timur Tengah kembali memanas dan memicu kekhawatiran tentang potensi eskalasi yang lebih luas di kawasan tersebut. Sejumlah negara dan organisasi internasional dalam beberapa pekan terakhir juga menyerukan deeskalasi serta upaya diplomasi untuk meredakan ketegangan.

Dalam forum yang sama, Puan turut menyampaikan simpati kepada rakyat Iran yang tengah menghadapi situasi sulit akibat perkembangan konflik di kawasan itu.

Ia juga menyampaikan duka cita atas wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei.

“Indonesia, sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, menyampaikan simpati yang mendalam kepada seluruh rakyat Iran yang tengah menghadapi masa sulit ini,” kata Puan.

Menurutnya, parlemen Indonesia juga mendukung berbagai jalur diplomasi untuk meredakan ketegangan yang berkembang. Ia menekankan pentingnya semua pihak menahan diri agar konflik tidak meluas ke wilayah lain.

“DPR RI mendukung setiap upaya dan inisiatif diplomasi, baik yang dilakukan secara bilateral, regional, maupun multilateral, untuk mendorong seluruh pihak dapat menahan diri dan menghindari eskalasi konflik yang lebih luas; mengedepankan penghormatan terhadap kedaulatan negara; serta menyelesaikan sengketa secara damai,” ujarnya.

Puan juga menegaskan bahwa Indonesia perlu terus menjalankan prinsip politik luar negeri bebas dan aktif dalam merespons dinamika geopolitik global yang berkembang.

“DPR RI juga menegaskan bahwa Pemerintah Republik Indonesia harus terus menjalankan politik luar negeri bebas dan aktif dalam menjaga kepentingan nasional secara bijaksana; konsisten; dan konstruktif dalam merespons dinamika geopolitik global yang berkembang,” kata Puan.