Prabowo Subianto, Presiden RI. | BPMI SETPRES

Presiden Prabowo Subianto menyerukan penghentian ekspor bahan mentah dan percepatan hilirisasi industri sebagai strategi utama untuk menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional.

Pernyataan itu disampaikan dalam forum “Presiden Prabowo Menjawab” bersama jurnalis dan ekonom di Hambalang, Jawa Barat, pada Kamis (19/3/2026), di tengah dorongan pemerintah untuk mengubah struktur ekonomi yang selama ini bergantung pada ekspor komoditas mentah.

Indonesia selama beberapa dekade dikenal sebagai eksportir bahan mentah seperti nikel, bauksit, batu bara, serta komoditas pertanian. Namun nilai tambah dari komoditas tersebut sebagian besar dinikmati di luar negeri, karena proses pengolahan dilakukan di negara lain. Pemerintah kini berupaya membalik pola itu melalui kebijakan hilirisasi.

“Saya ingin hilirisasi. That's the only way. Kita tidak boleh ekspor bahan mentah lagi. Kita harus mengolah bahan mentah itu menjadi turunan industri yang bernilai tinggi,” kata Prabowo.

Dorongan ini muncul bersamaan dengan upaya pemerintah meningkatkan efisiensi anggaran. Prabowo mengungkapkan pemerintah menghemat Rp308 triliun dari anggaran pusat pada awal masa pemerintahannya, terutama dari pemangkasan belanja yang dinilai tidak produktif.

“Waktu pertama kita lakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pusat sebagian besar. Keyakinan saya, Rp308 triliun ini kalau tidak potong, ini ke arah korupsi,” ujarnya.

Ia juga menyoroti tingginya angka Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang mencapai 6,5. Angka ini mencerminkan tingkat efisiensi investasi yang relatif rendah dibandingkan negara lain di kawasan, dengan potensi inefisiensi sekitar 30% atau setara US$75 miliar dari total anggaran negara.

Di sisi lain, tekanan eksternal ikut membentuk arah kebijakan. Pemerintah mengantisipasi risiko gangguan pasokan energi global akibat konflik di Timur Tengah dengan mendorong penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Dalam sidang kabinet pada 13 Maret 2026, Prabowo menginstruksikan kajian pengurangan konsumsi energi, termasuk opsi kerja dari rumah (WFH) dan pemangkasan hari kerja aparatur sipil negara.

“Dulu kita Covid-19 berhasil, kita mampu bekerja dari rumah, efisiensi, berarti kita menghemat BBM dalam jumlah yang sangat besar,” kata dia.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menindaklanjuti arahan tersebut dengan mengevaluasi penggunaan BBM di sektor pembangkit listrik dan infrastruktur energi.

Pemerintah juga menyiapkan langkah konkret untuk mempercepat hilirisasi melalui 18 proyek prioritas nasional pada 2026 dengan total investasi sekitar Rp618 triliun. Proyek-proyek ini mencakup pengolahan bauksit menjadi aluminium, pengembangan industri nikel, gasifikasi batu bara, hingga pembangunan kilang minyak.

Prabowo menyoroti apa yang ia sebut sebagai paradoks ekonomi Indonesia—negara penghasil bahan baku unggulan tetapi masih mengimpor produk jadi bernilai tinggi.

Ia mencontohkan Indonesia memiliki bauksit namun belum sepenuhnya mengolahnya menjadi aluminium, serta menghasilkan kopi dan kakao berkualitas tinggi tetapi masih mengimpor produk olahan dari luar negeri.

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia turut mengisyaratkan kemungkinan penghentian ekspor timah mentah, mengikuti kebijakan serupa pada bijih nikel yang telah lebih dulu diterapkan.

Larangan ekspor nikel sebelumnya mendorong lonjakan nilai ekspor dari sekitar US$3,3 miliar pada 2018–2019 menjadi US$34 miliar pada 2024, seiring berkembangnya industri pengolahan di dalam negeri.