Prabowo Subianto, Presiden RI, saat wawancara di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Indonesia, pada Sabtu, 14 Maret 2026. BPMI SETPRES


Presiden Prabowo Subianto menegaskan Indonesia tidak pernah menjanjikan kontribusi US$1 miliar untuk bergabung dalam Dewan Perdamaian, sebuah inisiatif yang diprakarsai oleh Donald Trump guna mengawasi fase pascaperang di Gaza.

Pernyataan itu disampaikan melalui Badan Komunikasi Pemerintah, menyusul berkembangnya persepsi bahwa Jakarta diminta menyetor dana besar untuk memperoleh keanggotaan permanen. Prabowo mengatakan pembahasan awal hanya menyentuh kesiapan Indonesia mengirim pasukan penjaga perdamaian, bukan komitmen finansial.

"Oleh karena itu, kami tidak mengatakan ingin menyumbang US$1 miliar," kata Prabowo. Ia juga menegaskan Indonesia tidak hadir dalam pertemuan donor pendiri di Washington pada 19 Februari. "Dari awal, ketika kami diundang untuk bergabung dengan Dewan, saya mengatakan bahwa kami tidak pernah berkomitmen untuk berkontribusi secara finansial sama sekali."

Isu kontribusi muncul dari laporan Bloomberg pada Januari yang mengutip draf piagam Board of Peace. Dokumen itu mengusulkan kontribusi US$1 miliar bagi negara yang menginginkan kursi permanen, sementara negara tanpa komitmen dana tetap dapat bergabung dengan masa jabatan terbatas. 

Dalam pertemuan di Washington, sejumlah negara dilaporkan menjanjikan total US$17 miliar untuk rekonstruksi Gaza, dengan AS menyumbang US$10 miliar dan negara-negara Teluk menutup sisanya


Pemerintah Indonesia sebelumnya telah meluruskan angka tersebut. Menteri Luar Negeri Sugiono menyatakan kontribusi itu bukan kewajiban dan tidak menjadi syarat partisipasi. Klarifikasi itu muncul di tengah kritik dalam negeri yang menilai nominal tersebut tidak realistis dibanding kapasitas anggaran Indonesia.

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal menyebut angka Rp17 triliun setara dengan puluhan tahun kontribusi Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa dan melampaui anggaran tahunan Kementerian Luar Negeri.

Tekanan domestik juga datang dari kelompok masyarakat sipil dan organisasi keagamaan. Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah menarik diri dari dewan tersebut, dengan alasan tidak menjamin tercapainya perdamaian yang adil bagi Palestina.

Dalam pertemuan dengan tokoh-tokoh Islam awal Maret, Prabowo membuka kemungkinan keluar dari forum tersebut. 

"Presiden mengatakan bahwa jika beliau melihat tidak ada lagi manfaat bagi Palestina... dan tidak selaras dengan kepentingan nasional Indonesia, beliau akan mundur," ujar Hanif Alatas dari Front Persaudaraan Islam, seperti dikutip Reuters.

Di saat yang sama, pembahasan Board of Peace tertunda. Sugiono menyebut fokus internasional bergeser ke eskalasi konflik Iran, yang turut memengaruhi stabilitas kawasan dan perhatian negara-negara Teluk yang terlibat dalam inisiatif tersebut.

Indonesia sendiri telah menyiapkan hingga 1.000 personel untuk kemungkinan penugasan di Gaza dalam kerangka Pasukan Stabilisasi Internasional. Total kekuatan yang dirancang dalam skema tersebut dapat mencapai 8.000 personel.