Prabowo Subianto, Presiden ke-8 Republik Indonesia. | BPMI SETPRES


Presiden Prabowo Subianto meminta jajaran pemerintah mengkaji berbagai langkah penghematan negara, termasuk kemungkinan pemotongan gaji pejabat dan penerapan kerja dari rumah bagi aparatur sipil negara (ASN), di tengah tekanan fiskal yang meningkat akibat gejolak global.

Arahan itu disampaikan Prabowo dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/3/2026). Pada saat yang sama, ia menegaskan pemerintah harus memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi ASN tetap dibayarkan tepat waktu menjelang Idulfitri.

Pembahasan penghematan muncul ketika pemerintah memantau dampak konflik Timur Tengah terhadap perekonomian global, terutama kenaikan harga energi yang berpotensi memperlebar defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Contoh penghematan Pakistan

Dalam rapat kabinet tersebut, Prabowo menyinggung langkah penghematan yang diterapkan pemerintah Pakistan di tengah dampak perang yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran.

Menurut Prabowo, Pakistan menerapkan kebijakan kerja dari rumah bagi sebagian pegawai pemerintah dan swasta, mengurangi hari kerja menjadi empat hari, serta memangkas gaji pejabat tinggi negara.

"Mereka bahkan mengurangi gaji untuk anggota kabinet, untuk anggota DPR, dan semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," kata Prabowo.

Ia juga menyebut pemerintah Pakistan menghentikan perjalanan dinas luar negeri dan membatasi penggunaan kendaraan pemerintah sebagai bagian dari langkah efisiensi.

Prabowo menekankan bahwa kebijakan tersebut hanya menjadi contoh yang dapat dipelajari Indonesia.

"Ini hanya contoh ya. Saya kira kita juga harus mengupayakan bahwa kita melakukan penghematan. Saya percaya dua tiga tahun kita akan sangat kuat, tapi tetap kita harus hemat konsumsi," ujarnya.

Presiden juga meminta kementerian terkait mengkaji kembali kemungkinan penerapan kerja dari rumah bagi ASN, merujuk pengalaman Indonesia selama pandemi Covid-19.

THR ASN dan bonus pengemudi ojek online

Dalam rapat yang sama, Prabowo menginstruksikan kementerian terkait memastikan THR bagi ASN pusat dan daerah dibayarkan tepat waktu.

Ia meminta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto serta kementerian yang menangani ketenagakerjaan, keuangan, dan investasi mengawal proses pencairan tersebut.

Pemerintah sebelumnya menyiapkan anggaran sekitar Rp55 triliun untuk THR bagi sekitar 10,5 juta aparatur negara. Nilai ini meningkat sekitar 10% dibanding tahun sebelumnya, dengan pencairan dilakukan bertahap sejak 26 Februari 2026.

Prabowo juga menyinggung bonus hari raya bagi pengemudi ojek online yang nilainya berkisar Rp400 ribu hingga Rp1,6 juta per orang.

"Kita juga bersyukur baru di pemerintahan kita pengemudi online mendapat bonus hari raya," katanya.

Ia meminta agar bantuan tersebut benar-benar sampai kepada para pengemudi.

Risiko pelebaran defisit APBN

Tekanan terhadap anggaran negara turut dipicu oleh gejolak energi global yang diperkirakan meningkat akibat konflik Timur Tengah.

Penutupan Selat Hormuz diperkirakan dapat mendorong harga minyak Brent hingga sekitar US$100 per barel. Angka ini jauh di atas asumsi harga minyak dalam APBN 2026 yang dipatok sekitar US$70 per barel.

Lembaga riset ekonomi Prasasti Center for Policy Studies memperkirakan kondisi tersebut berpotensi mendorong defisit APBN hingga sekitar 3,3% dari produk domestik bruto (PDB), melampaui target awal pemerintah sebesar 2,68%.

Airlangga juga mengakui batas defisit 3% dari PDB kemungkinan sulit dipertahankan jika tekanan global terus berlanjut.