Prabowo Subianto, Presiden RI. | ANTARA FOTO/BAYU PRATAMA S

Presiden Prabowo Subianto disebut belum ingin tergesa-gesa memutuskan apakah Indonesia akan keluar dari keanggotaan Board of Peace (BoP), meskipun lembaga tersebut menuai kritik setelah pecahnya konflik di Timur Tengah menyusul serangan Israel dan Amerika Serikat terhadap Iran.

Pemerintah menilai forum itu masih dapat dimanfaatkan sebagai ruang diplomasi untuk membicarakan upaya perdamaian, terutama ketika jalur perundingan lain dinilai belum tersedia.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid mengatakan presiden memandang BoP sebagai salah satu sarana yang bisa dicoba terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan lebih jauh terkait keanggotaan Indonesia.

"Posisi Pak Presiden, bangsa Indonesia sudah menerima BoP ini sebagai sarana, sebagai ikhtiar menuju perdamaian. Setidaknya ikhtiar ini dicoba dulu. Jangan sampai ikhtiar dan usahanya belum dilakukan, sudah diminta untuk keluar terlebih dahulu," kata Nusron seusai pertemuan presiden dengan para ulama di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Menurut Nusron, hingga kini BoP menjadi satu-satunya forum yang masih dapat digunakan untuk membahas kemungkinan perundingan damai, termasuk terkait situasi di Palestina dan Gaza.

Ia mengatakan presiden sempat mempertanyakan alternatif forum diplomasi jika Indonesia memutuskan keluar dari lembaga tersebut.

"Presiden mempertanyakan, kalau seandainya ada yang menawarkan kita mendesak keluar dari BoP, terus kita berunding dalam rangka menciptakan perdamaian itu di medan apa? Di forum apa? Karena forum untuk melakukan perundingan perdamaian di Palestina dan Gaza, itu satu-satunya hari ini adalah di BoP," ujar Nusron.

Ia menambahkan bahwa Indonesia bersama delapan negara lain masih melihat peluang memanfaatkan forum tersebut untuk mendorong dialog.

"Karena itu, Indonesia dengan delapan negara bersepakat dalam rangka untuk itu," imbuhnya.

Meski demikian, pemerintah menyatakan tetap mencermati kritik dari dalam negeri yang meminta Indonesia keluar dari BoP. Nusron mengatakan masukan publik akan dipertimbangkan sambil melihat perkembangan situasi internasional.

"Pemerintah tidak anti kritik. Kita mendengarkan sambil mencermati keadaan, tetapi kita akan membuktikan di lapangan bahwa diplomasi ini jalan terbaik untuk menciptakan perdamaian. Bukan dengan jalan peperangan," kata dia.

Desakan agar Indonesia meninggalkan BoP muncul setelah serangan militer AS dan Israel terhadap Iran pada 28 Februari 2026. Serangan itu dilaporkan menewaskan sejumlah tokoh penting Iran, termasuk Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei.

Kritikus menilai serangan tersebut menunjukkan kontradiksi antara operasi militer yang dilakukan Washington dan tujuan lembaga tersebut yang mengklaim mempromosikan perdamaian global.

BoP sendiri diprakarsai oleh Presiden AS Donald Trump sebagai forum alternatif bagi negara-negara yang ingin mendorong stabilitas internasional. Inisiatif itu diperkenalkan sebagai tandingan bagi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang oleh Trump dinilai tidak efektif menangani konflik global, termasuk rencana rekonstruksi wilayah konflik seperti Gaza.