PLTU Paiton yang dikelola PT PLN Nusantara Power di Kecamataan Paiton, Kabupaten Probolingo, Jawa Timur.


PT PLN (Persero) melaporkan stok batubara di sejumlah pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berada pada level terbatas setelah pemangkasan kuota produksi batubara nasional tahun ini. Perusahaan listrik negara itu menyebut pasokan masih dijaga agar sistem kelistrikan tetap berjalan, meski beberapa pembangkit menghadapi tekanan ketersediaan bahan bakar.

Direktur Manajemen Pembangkitan PLN Rizal Calvary meninjau langsung kondisi stok di PLTU Tanjung Jati B di Jawa Tengah berkapasitas 4x660 megawatt (MW) serta PLTU Batang dengan kapasitas 2x1000 MW. Dari kunjungan tersebut, ia menyebut hari operasi pembangkit (HOP) di kedua fasilitas berada di kisaran 10 hari.

Menurut Rizal, jumlah itu diperkirakan akan meningkat seiring masuknya pasokan tambahan dari delapan perusahaan tambang yang menjadi pemasok utama batubara untuk PLN.

Di Jawa Timur, kondisi berbeda dialami PLTU Paiton di Probolinggo yang merupakan pembangkit terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas sekitar 4,6–4,7 gigawatt (GW). 

Permintaan produksi listrik dari PLN disebut jauh melampaui perencanaan awal, sementara volume batubara yang telah dikontrak hanya sekitar 6,7 juta ton dari kebutuhan tahunan yang diperkirakan mencapai 9 juta ton.

PLN menyatakan telah mengamankan kontrak pengadaan sekitar 84 juta metrik ton batubara dari delapan pemasok utama, termasuk Adaro Indonesia, Kaltim Prima Coal, dan PT Bukit Asam. Perusahaan memperkirakan pasokan tersebut cukup menjaga operasi pembangkit hingga akhir Agustus 2026.

“Kami harapkan bahwa sebelum Lebaran, batu bara sudah bisa sampai ke seluruh pembangkit yang memerlukan, sehingga ancaman defisit ke depan bisa diatasi,” kata Rizal.

Meski demikian, kebutuhan batubara sektor kelistrikan sepanjang 2026 diperkirakan mencapai sekitar 124 juta ton. PLN menyebut masih memerlukan tambahan sekitar 40 juta ton untuk memastikan operasional pembangkit hingga akhir tahun.

Tekanan pasokan juga dirasakan oleh pembangkit listrik swasta. Chief Financial Officer PT Paiton Energy Bayu Anggoro Widyanto mengatakan pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) perusahaan tambang berdampak langsung pada ketersediaan batubara.

Sebagian pemasok, kata Bayu, memberi sinyal pengurangan komitmen pengiriman. Pemasok lain belum dapat menambah pasokan karena RKAB mereka untuk 2026 belum disetujui pemerintah.

Kondisi serupa dilaporkan oleh Asosiasi Produsen Listrik Swasta Indonesia (APLSI). Dewan Pengawas APLSI Joseph Pangalila menyebut sebagian besar PLTU milik independent power producer (IPP) saat ini hanya memiliki HOP di bawah 10 hari hingga belasan hari.

Angka tersebut masih berada di bawah standar ideal sekitar 25 hari yang umumnya digunakan sebagai penyangga operasi pembangkit berbahan bakar batubara.

Keterbatasan pasokan ini terjadi setelah pemerintah memutuskan menurunkan target produksi batubara nasional 2026 menjadi sekitar 600 juta ton. Pada 2025, realisasi produksi tercatat sekitar 790 juta ton.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pengurangan kuota tersebut dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan di pasar global serta mendorong stabilitas harga komoditas.

“Jangan kita mengobral murah barang-barang kita,” ujar Bahlil pada 3 Maret 2026.

Pemerintah menyatakan stok batubara untuk pembangkit masih aman hingga April. Namun pelaku usaha tambang dan pembangkit menyebut ketidakpastian penerbitan RKAB 2026 membuat sebagian perusahaan menahan pengiriman batubara hingga ada kejelasan kuota produksi.