![]() |
| spanduk yang mempromosikan KTT BRICS ke-15 yang diadakan di Johannesburg, Afrika Selatan pada tahun 2023. | AP PHOTO |
Selama bertahun-tahun, BRICS menjadi simbol dari keinginan sejumlah negara besar untuk membentuk tatanan dunia yang tidak lagi berpusat pada Washington. Blok yang kini beranggotakan 11 negara ini kerap disebut sebagai penyeimbang — sebuah forum di mana Brazil, Rusia, India, Tiongkok, Afrika Selatan, dan anggota-anggota baru dapat bersuara bersama di luar jalur Barat.
Ketika Israel dan Amerika Serikat melancarkan kampanye militer terhadap Iran pada 28 Februari 2026, dunia menunggu apakah janji itu akan diuji. Iran, yang resmi bergabung dengan BRICS sejak 2024, kini diserang. Jika ada momen untuk membuktikan solidaritas blok, inilah saatnya.
Tujuh hari kemudian, jawabannya sudah terbentuk. dan jawabannya adalah ketidaksepakatan.
Kecaman yang tidak merata
Dalam dua hari pertama setelah serangan dimulai, empat dari lima anggota pendiri BRICS menyampaikan kecaman. Brazil menyebut serangan itu terjadi di tengah proses negosiasi yang sedang berjalan.
Rusia menggunakan bahasa yang jauh lebih keras, menyebutnya sebagai tindakan agresi bersenjata yang disengaja dan tanpa provokasi.
Tiongkok secara khusus mengecam tewasnya Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei dalam serangan pembuka pada 28 Februari, dan menyebutnya sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatan Iran.
Afrika Selatan merujuk langsung pada Piagam PBB, dengan Presiden Cyril Ramaphosa menegaskan bahwa hukum internasional tidak mengizinkan pembelaan diri antisipatif dalam bentuk serangan seperti ini.
India memilih jalan berbeda. Negara itu tidak mengecam serangan terhadap Iran. Sebaliknya, New Delhi hanya mengkritik serangan rudal balasan Iran yang menghantam pangkalan-pangkalan di Uni Emirat Arab. Perdana Menteri Narendra Modi menghubungi Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu — bukan pemimpin Iran.
![]() |
| Perdana Menteri India Narendra Modi dan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Yerusalem pada 26 Februari. | Gil Cohen-Magen/AFP |
Sikap itu bukan muncul tiba-tiba. Beberapa hari sebelum serangan dimulai, Modi mengunjungi Israel dan berpidato di hadapan Knesset, menyatakan bahwa India berdiri bersama Israel dengan teguh dan penuh keyakinan.
Ia menandatangani sejumlah perjanjian perdagangan di bidang pertahanan dan kecerdasan buatan selama kunjungan tersebut.
Mantan duta besar India KC Singh kemudian mengatakan kepada India Today bahwa kunjungan itu waktunya salah dan telah sepenuhnya merobek netralitas India. India bukan satu-satunya anggota BRICS yang sikapnya sulit dibaca.
Indonesia juga tidak menyampaikan kecaman. Kementerian Luar Negeri RI menyesalkan eskalasi militer dan meminta semua pihak menghentikan kontak senjata — tanpa menyebut siapa yang bersalah.
Berbeda dari Oktober 2024, ketika Kemlu secara tegas mengutuk serangan Israel ke Iran, kali ini tidak ada kata kecaman maupun kutukan dalam pernyataan resmi pemerintah.
Sebaliknya, Presiden Prabowo Subianto menyatakan kesediaannya mengunjungi Teheran untuk memfasilitasi dialog.
Perubahan nada itu dikaitkan dengan keanggotaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP)—inisiatif perdamaian yang digagas Presiden Trump.
![]() |
| Momen Presiden Prabowo Hadiri Pertemuan Perdana Dewan Perdamaian Gagasan Donald Trump. | BPMI SETPRES |
Mantan Duta Besar Indonesia untuk Iran, Dian Wirengjurit, menyebut keanggotaan dalam BoP berpotensi membuat Indonesia tampak tidak netral dan berpihak kepada Amerika Serikat. Pemerintah Indonesia sendiri baru menyampaikan belasungkawa atas wafatnya Khamenei tiga hari setelah pengumuman resmi kematiannya.
Kedua sikap itu—India maupun Indonesia—punya akar yang lebih dalam dari sekadar respons terhadap satu peristiwa.
Pada Februari 2026, Modi menyepakati kesepakatan dagang dengan pemerintahan Trump yang memangkas tarif India menjadi 18%. Salah satu syaratnya adalah India menghentikan pembelian minyak dari Rusia dan beralih ke minyak AS dan Venezuela.
Pergeseran itu mencerminkan trajektori yang sudah berlangsung bertahun-tahun — India secara bertahap mendekatkan diri ke Washington dan Tel Aviv, sementara secara formal masih tercatat sebagai anggota blok yang selama ini mengklaim menentang hegemoni Barat.
Satu blok, beda kepentingan
India bukan satu-satunya titik retak. Arab Saudi dan Uni Emirat Arab—keduanya bergabung dengan BRICS dalam gelombang ekspansi terakhir juga mengkritik serangan balasan Iran terhadap pangkalan-pangkalan di kawasan Teluk. Di sisi lain, Iran hanya mendapat dukungan nyata dari Rusia dan Tiongkok.
Situasi ini menunjukkan sebuah kontradiksi yang sudah ada sejak ekspansi BRICS dimulai. Dalam satu blok yang sama kini duduk Iran dan negara-negara Teluk yang selama beberapa dekade membangun hubungan keamanan erat dengan Washington.
Kepentingan mereka berlawanan dan BRICS tidak memiliki mekanisme yang memaksa salah satu pihak untuk memilih.
Patrick Bond dari Universitas Johannesburg menyebut ekspansi BRICS kemungkinan besar hanyalah sebuah langkah teatrikal, di mana negara-negara baru tidak menambah bobot ekonomi maupun pengaruh politik yang berarti bagi kohesi blok. Pandangan ini relevan ketika melihat bahwa bahkan anggota yang paling keras mengecam pun tidak melangkah melampaui pernyataan.
Rusia, misalnya, menyuarakan kecaman keras atas operasi AS-Israel namun Vladimir Putin memilih diam secara personal, hanya mengirimkan pesan belasungkawa atas kematian Khamenei.
Perjanjian kemitraan strategis Rusia-Iran tidak pernah mengandung klausul pertahanan bersama. Sementara itu, Moskwa tengah menjaga hubungannya dengan Washington di tengah pembicaraan damai Ukraina yang masih berlangsung.
Tiongkok mengambil posisi yang berbeda secara taktis. Tiga pejabat yang berbicara kepada Middle East Eye mengonfirmasi bahwa Beijing mengirimkan drone loitering munitions atau jenis amunisi yang dapat melayang di udara sebelum menghantam sasaran dan sistem pertahanan udara ke Iran menjelang konflik.
Beijing juga dikabarkan mendiskusikan kemungkinan penjualan rudal jelajah supersonik CM-302. Namun Bloomberg melaporkan tidak ada indikasi Tiongkok bersedia memberikan dukungan militer langsung. Langkah Beijing didorong oleh kalkulasi strategisnya sendiri, bukan oleh kewajiban blok.
Perang Iran untungkan sebagian anggota BRICS
Dampak ekonomi dari perang menyentuh hampir semua anggota BRICS meski tidak dengan cara yang sama.
![]() |
| kapal tanker minyak yang sedang dikawal oleh kapal-kapal kecil di Selat Hormuz, sebuah jalur pelayaran vital untuk perdagangan energi global. | AFP |
Iran menutup Selat Hormuz, jalur yang menjadi rute sekitar seperempat perdagangan minyak global. Pada hari keenam konflik, harga minyak mentah Brent mencapai rekor tertinggi dalam 19,5 bulan. Lalu lintas kapal melalui selat itu berkurang hingga 90%.
Tiongkok, sebagai salah satu importir minyak terbesar dunia, memerintahkan kilang minyak terbesarnya untuk menghentikan ekspor diesel dan bensin guna menjaga pasokan domestik.
Tapi tidak semua anggota merasakan tekanan yang sama. Brazil dan Rusia misalnya, keduanya eksportir minyak besar justru diuntungkan dari lonjakan harga.
Dalam blok yang sama, ada anggota yang mengalami kerugian akibat perang yang menimpa sesama anggotanya, dan ada yang memperoleh keuntungan dari konflik itu.
Kondisi ini mempersulit agenda ekonomi BRICS yang lebih besar. Blok ini selama ini berupaya mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan membangun mekanisme perdagangan alternatif.
Tetapi ketika kepentingan ekonomi para anggotanya tidak seragam bahkan dalam menghadapi krisis yang sama jarak antara ambisi itu dan kenyataan lapangan semakin terlihat.
Tanpa klausul, tanpa kewajiban
Tidak ada keputusan kolektif BRICS yang bersifat mengikat bagi anggota secara individual. Ini yang membedakan BRICS secara mendasar dari NATO, di mana klausul pertahanan bersama mengharuskan anggota bertindak jika salah satu dari mereka diserang.
BRICS tidak memiliki konstruksi semacam itu dan memang tidak pernah dirancang untuk memilikinya.
Para ahli yang dikutip oleh BRICS-Info menyebut posisi India sebagai ketua blok pada saat krisis ini justru mempersulit pembangunan konsensus, mengingat kedekatannya yang semakin terkonsolidasi dengan Washington dan Tel Aviv.
Bond menambahkan bahwa kepentingan para elite penguasa di negara-negara BRICS terhadap stabilitas ekonomi dengan Israel kemungkinan lebih besar bobotnya dibanding solidaritas nyata terhadap Iran.
Di sisi lain, ekonom Columbia University Jeffrey Sachs menyatakan kepada sebuah saluran berita India bahwa perang ini sebenarnya bisa dihentikan jika negara-negara BRICS bersatu. Ia menyebut BRICS sebagai satu-satunya benteng yang berdiri melawan apa yang ia sebut sebagai kekaisaran global Amerika.
Bond menolak pandangan itu sebagai sesuatu yang terlalu menyederhanakan kenyataan tapi argumen Sachs mencerminkan ekspektasi yang dipegang banyak pihak ketika ekspansi BRICS pertama kali digulirkan.
Pada hari keenam konflik, Organisasi Hak Asasi Manusia Hengaw mendokumentasikan setidaknya 2.400 orang tewas, termasuk 310 warga sipil, di 163 kota di 24 provinsi Iran. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan sejumlah negara tengah melakukan upaya mediasi, seraya menegaskan Iran berkomitmen pada perdamaian sekaligus siap membela diri.
Yang menjadi pertanyaan terbuka bukan soal siapa yang layak dikecam dalam konflik ini.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah sebuah blok yang tidak dapat menyepakati respons bersama terhadap perang yang menimpa salah satu anggotanya dan yang secara struktural memang tidak pernah diwajibkan untuk melakukannya masih dapat berfungsi sebagai alternatif yang kredibel bagi tatanan dunia yang ingin diubahnya.





0Komentar