Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kompleks Istana, Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Pemerintah Indonesia memfinalisasi skema kerja dari rumah (work from home atau WFH) satu hari dalam sepekan setelah Lebaran 2026, sebagai upaya menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga energi global.

Kebijakan ini dirancang berlaku untuk aparatur sipil negara (ASN), sektor swasta, hingga pemerintah daerah. Pemerintah memperkirakan pengurangan mobilitas harian dapat memangkas pengeluaran transportasi masyarakat hingga sekitar 20%.

Langkah ini muncul ketika pasar energi global bergejolak akibat konflik di Timur Tengah, yang turut memberi tekanan pada harga minyak dan rantai pasok energi. Di dalam negeri, pemerintah berupaya menjaga stabilitas tanpa menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut fleksibilitas kerja menjadi salah satu cara paling cepat untuk menahan laju konsumsi energi.

"Dengan tingginya harga minyak, perlu efisiensi waktu kerja. Salah satunya dengan membuka fleksibilitas WFH satu hari dalam lima hari kerja," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Ia menambahkan, kebijakan ini menyasar pola mobilitas harian, terutama perjalanan kerja yang selama ini menjadi salah satu kontributor konsumsi BBM di kawasan perkotaan.

Gagasan tersebut berangkat dari arahan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Kabinet Paripurna pertengahan Maret. Dalam forum itu, Prabowo menyinggung langkah sejumlah negara, termasuk Pakistan, yang memangkas hari kerja dan memperluas WFH sebagai respons darurat energi.

"Tentunya kita juga sekarang harus melakukan langkah-langkah yang proaktif, dalam arti kita harus melakukan penghematan konsumsi BBM," kata Prabowo.

Di tingkat teknis, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral masih mengkaji dampak kebijakan tersebut terhadap konsumsi energi nasional. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia memastikan pasokan BBM, LPG, dan listrik tetap aman hingga Lebaran, meski skema efisiensi terus disiapkan.

"Memang ada beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan, tapi sedang dikaji tentang apakah kita membutuhkan WFH," ujarnya.

Respons dari daerah mulai bermunculan. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan kesiapan mengikuti kebijakan pusat, terutama karena tekanan energi dinilai akan berdampak langsung pada kota besar.

"Perang di Iran yang terlalu lama ini pasti akan memberikan tekanan penyediaan energi terutama untuk gas dan juga untuk BBM," katanya.

Di parlemen, usulan muncul agar penerapan WFH difokuskan di wilayah dengan konsumsi BBM terbesar seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Banten, yang menyumbang sekitar 30% konsumsi nasional.

Dari sisi ekonomi, kebijakan ini dinilai masuk akal, meski dampaknya tidak menyeluruh. Peneliti Center of Reform on Economics (CORE), Yusuf Rendy Manilet, menyebut pengurangan mobilitas ASN dapat langsung menekan penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan rutin.

"Kalau mobilitas ASN berkurang, penggunaan kendaraan dinas dan perjalanan harian juga ikut turun, sehingga konsumsi BBM bisa ditekan," ujarnya.

Namun ia mengingatkan bahwa konsumsi terbesar BBM tetap berasal dari sektor transportasi umum dan industri, sehingga efek kebijakan ini cenderung terbatas jika tidak diikuti langkah yang lebih luas.