Laksamana Angkatan Laut AS Brad Cooper, yang menjabat sebagai Panglima Komando Pusat AS (CENTCOM), sedang berbicara menggunakan radio di atas kapal induk kelas Nimitz, USS Abraham Lincoln, di Laut Arab pada bulan Februari 2026. | CENTOM


Militer Amerika Serikat untuk pertama kalinya mengakui secara terbuka bahwa mereka menggunakan berbagai alat kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam operasi militer terhadap Iran. Pengakuan ini muncul di tengah meningkatnya kekhawatiran organisasi hak asasi manusia terkait korban sipil dalam konflik yang terus meluas di kawasan Timur Tengah.

Laksamana Brad Cooper, kepala Komando Pusat AS (US Central Command/CENTCOM), mengatakan teknologi tersebut digunakan untuk membantu militer memproses data dalam jumlah besar selama operasi berlangsung. Pernyataan itu disampaikan melalui pesan video yang dirilis pada Rabu.

Cooper menjelaskan bahwa AI berperan dalam mempercepat analisis informasi yang sebelumnya membutuhkan waktu lama untuk diproses oleh analis militer.

"Pejuang perang kami memanfaatkan berbagai alat AI canggih. Sistem ini membantu kami menyaring sejumlah besar data dalam hitungan detik sehingga para pemimpin kami dapat memotong kebisingan dan membuat keputusan yang lebih cerdas lebih cepat daripada yang dapat direaksikan musuh," kata Cooper.

Ia menambahkan bahwa teknologi tersebut tidak menggantikan keputusan manusia dalam proses penargetan militer.

"Manusia akan selalu membuat keputusan akhir tentang apa yang akan direkam dan apa yang tidak boleh direkam dan kapan harus memotret, tetapi alat AI canggih dapat mengubah proses yang dulunya memakan waktu berjam-jam dan terkadang bahkan berhari-hari menjadi detik."

Pengakuan dari CENTCOM datang ketika tekanan internasional meningkat menyusul serangan udara terhadap sebuah sekolah di Iran selatan yang dilaporkan menewaskan lebih dari 170 orang, sebagian besar anak-anak. Sejumlah organisasi kemanusiaan dan pakar hukum internasional menyerukan penyelidikan independen terhadap insiden tersebut.

Operasi militer yang melibatkan AS dan Israel terhadap Iran dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 1.300 orang sejak dimulai pada 28 Februari. Informasi itu disampaikan oleh sejumlah pejabat Iran dan lembaga kemanusiaan yang memantau dampak konflik.

Penggunaan AI dalam operasi militer menjadi sorotan baru dalam perang modern. Para peneliti dan organisasi hak asasi manusia telah lama memperingatkan bahwa sistem berbasis algoritme dapat mempercepat pengambilan keputusan di medan perang, namun juga berpotensi menimbulkan risiko kesalahan dalam identifikasi target.

Kekhawatiran serupa sebelumnya muncul dalam perang di Gaza. Sejumlah laporan investigatif menyebut Israel menggunakan sistem AI secara luas untuk membantu memilih target serangan selama operasi militernya sejak Oktober 2023. Konflik tersebut telah menewaskan lebih dari 72.000 warga Palestina dan menyebabkan kerusakan besar di wilayah Gaza.

Di Iran, dampak serangan udara juga dilaporkan meluas ke infrastruktur sipil. Bulan Sabit Merah Iran menyatakan kampanye pemboman yang dilakukan AS dan Israel telah merusak hampir 20.000 bangunan sipil serta 77 fasilitas kesehatan.

Menurut pejabat Iran, serangan juga menghantam depot minyak, pasar jalanan, fasilitas olahraga, sekolah, serta pabrik desalinasi air.

Perdebatan mengenai penggunaan AI dalam operasi militer juga meluas ke sektor teknologi. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump diketahui mendorong akses yang lebih besar terhadap teknologi kecerdasan buatan untuk kepentingan pertahanan.

Pada saat yang sama, Washington terlibat sengketa publik dengan perusahaan teknologi AI Anthropic, yang memiliki kontrak dengan Pentagon. 

Perusahaan tersebut sebelumnya menegaskan bahwa model AI miliknya tidak dirancang untuk digunakan dalam sistem senjata otonom penuh maupun pengawasan massal.

Ketegangan meningkat setelah Anthropic menggugat pemerintah AS menyusul keputusan Washington memasukkan perusahaan itu ke dalam daftar hitam sebagai “risiko rantai pasokan”, sebuah langkah yang secara efektif melarang perusahaan tersebut berbisnis langsung atau tidak langsung dengan lembaga pemerintah.

Juru bicara Pentagon Kingsley Wilson menanggapi polemik tersebut dengan menyatakan bahwa militer AS tidak akan membiarkan perusahaan teknologi menentukan batasan operasionalnya.

"Pejuang perang Amerika yang mendukung Operasi Epic Fury dan setiap misi di seluruh dunia tidak akan pernah disandera oleh eksekutif teknologi yang tidak terpilih dan ideologi Silicon Valley," kata Wilson dalam sebuah pernyataan pekan lalu.

" Kami akan memutuskan, kami akan mendominasi, dan kami akan menang."

Di tingkat internasional, penggunaan AI dalam militer juga memicu peringatan dari China. Juru bicara Kementerian Pertahanan China Jiang Bin mengatakan penggunaan AI secara luas dalam operasi militer berpotensi melemahkan pengawasan etis dalam perang.

"Penerapan AI yang tidak terbatas oleh militer, menggunakan AI sebagai alat untuk melanggar kedaulatan negara lain ... dan memberi algoritme kekuatan untuk menentukan hidup dan mati tidak hanya mengikis pengekangan etis dan akuntabilitas dalam perang, tetapi juga berisiko pelarian teknologi," kata Jiang.

Ia menambahkan bahwa perkembangan tersebut berpotensi membuat skenario fiksi ilmiah seperti film The Terminator—yang menggambarkan kecerdasan buatan sadar diri memicu kiamat nuklir—menjadi kenyataan.