Pasukan Bela Diri Darat Jepang meluncurkan peluncur rudal anti-kapal pertahanan pantai Tipe-12 barunya selama Latihan Daya Tembak Fuji pada 8 Juni 2025, di area pelatihan Higashi-Fuji di Prefektur Shizuoka. | JAPANESE MOD

Pemerintah China melontarkan peringatan keras setelah Jepang mulai mengerahkan rudal jarak jauh Type-12 yang telah dimodifikasi di wilayah barat daya negara itu. Beijing menilai langkah tersebut sebagai tanda meningkatnya “militerisme baru” Jepang dan memperingatkan kemungkinan konfrontasi jika sistem senjata itu digunakan terhadap kedaulatan China.

Pengerahan rudal tersebut dimulai pada Senin (9/3), ketika sejumlah peluncur dipindahkan ke Camp Kengun di Prefektur Kumamoto. 

Kantor berita Jepang Jiji Press melaporkan konvoi kendaraan militer yang membawa sistem itu tiba di pangkalan pada dini hari setelah dikirim dari Camp Fuji di Prefektur Shizuoka pada akhir pekan sebelumnya.

Sistem Type-12 yang telah ditingkatkan dijadwalkan mulai ditempatkan secara permanen pada akhir Maret. Biro Pertahanan Kyushu mengonfirmasi unit pertahanan yang mengoperasikan rudal tersebut akan resmi aktif mulai 31 Maret.

Retorika tajam dari Beijing

Pemerintah China menanggapi langkah itu dengan retorika tajam. Juru bicara Kementerian Pertahanan China Jiang Bin menyatakan Jepang akan menghadapi konsekuensi serius jika menggunakan kekuatan terhadap China.

“Jepang akan menghadapi serangan frontal dan mengalami kekalahan yang lebih besar dan tak terhindarkan jika menggunakan kekuatan untuk melanggar kedaulatan China,” ujar Jiang dalam komentar yang dikutip media pemerintah China, termasuk China Daily dan penyiar negara CGTN.

Ia juga menyebut pengerahan rudal jarak jauh itu sebagai bukti bahwa “militerisme baru” Jepang tidak lagi sekadar kecenderungan berbahaya. Menurutnya, langkah tersebut kini telah berubah menjadi “ancaman nyata dan terang-terangan”.

Jangkauan rudal diperluas

Rudal Type-12 merupakan versi yang telah dimodifikasi dari sistem anti-kapal yang sebelumnya memiliki jangkauan sekitar 200 kilometer. Versi terbaru dilaporkan mampu menjangkau hingga sekitar 1.000 kilometer, memungkinkan target di sebagian wilayah daratan China dan sebagian besar kawasan Laut China Timur berada dalam jangkauannya, menurut laporan Associated Press.

Sistem ini dikembangkan oleh perusahaan industri pertahanan Jepang Mitsubishi Heavy Industries sebagai bagian dari program modernisasi militer Tokyo. Pemerintah Jepang mempercepat pengerahannya sekitar satu tahun dari jadwal semula.

Kementerian Pertahanan Jepang menyebut penguatan sistem rudal tersebut sebagai bagian dari pembangunan “kemampuan serangan balik” guna menghadapi situasi keamanan regional yang dinilai semakin tidak stabil.

Kepala Sekretaris Kabinet Jepang Minoru Kihara membenarkan jadwal pengerahan itu, tetapi tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai operasi maupun lokasi penempatan detailnya.

Penolakan muncul di sekitar pangkalan

Minimnya informasi dari pemerintah pusat memicu kritik dari pejabat daerah di Kumamoto. Gubernur Takashi Kimura menyebut kurangnya penjelasan sebelumnya sebagai hal yang “sangat disayangkan”.

Wali Kota Kumamoto Kazufumi Onishi juga mengatakan kepercayaan pemerintah kota terhadap Kementerian Pertahanan “telah menurun secara signifikan”. Sekitar 100 demonstran dilaporkan berkumpul di luar gerbang pangkalan militer ketika konvoi peralatan rudal tiba di lokasi.

Debat tentang doktrin militer Jepang

Bagi sejumlah pengamat, pengerahan Type-12 mencerminkan perubahan penting dalam kebijakan pertahanan Jepang pasca-Perang Dunia II.

Selama beberapa dekade, strategi militer Jepang berlandaskan prinsip “pertahanan eksklusif” yang tercantum dalam Pasal 9 Konstitusi pasifis negara itu. Pengembangan rudal jarak jauh dengan kemampuan menyerang target jauh dipandang sebagian kalangan sebagai pergeseran dari pendekatan tersebut.

Pemerintah Jepang berencana memperluas penempatan sistem ini dalam beberapa tahun mendatang. Setelah Kumamoto, unit berikutnya dijadwalkan ditempatkan di Camp Fuji pada akhir tahun, sebelum kemudian diperluas ke lokasi lain seperti Hokkaido dan Miyazaki pada tahun fiskal 2026.

Langkah tersebut berlangsung di tengah meningkatnya ketegangan antara Tokyo dan Beijing, termasuk terkait situasi di sekitar Taiwan.

Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi sebelumnya menyatakan bahwa blokade militer China terhadap Taiwan dapat menjadi alasan bagi Jepang untuk merespons secara militer—sebuah pernyataan yang jarang diungkapkan secara terbuka oleh pemimpin Jepang.

Beijing merespons dengan langkah ekonomi, termasuk pembatasan ekspor yang menargetkan sekitar 40 perusahaan Jepang yang dituduh berkontribusi pada upaya remiliterisasi negara tersebut.

Pada saat yang sama, Menteri Pertahanan Jepang Shinjiro Koizumi mengumumkan rencana penempatan sistem rudal permukaan-ke-udara di Pulau Yonaguni, pulau paling barat Jepang yang berjarak sekitar 110 kilometer dari Taiwan. Sistem tersebut direncanakan mulai ditempatkan pada 2031.