Melania Trump, Ibu Negara Amerika Serikat.


Ibu Negara Amerika Serikat, Melania Trump, dijadwalkan memimpin sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada Senin sore waktu New York. Agenda bertajuk “Anak-anak, Teknologi, dan Pendidikan dalam Konflik” itu digelar saat AS memegang kepresidenan bergilir Dewan Keamanan untuk bulan Maret dan berlangsung di tengah operasi militer aktif AS terhadap Iran.

Menurut juru bicara PBB, Stephane Dujarric, ini menjadi kali pertama seorang Ibu Negara AS yang masih menjabat memimpin forum beranggotakan 15 negara tersebut. Lazimnya, negara pemegang presidensi dewan diwakili duta besarnya untuk PBB atau pejabat setingkat menteri, bukan pasangan presiden.

Agenda itu diumumkan Gedung Putih pada 26 Februari, dengan penekanan pada advokasi Melania Trump terkait perlindungan anak-anak di wilayah konflik dan peran pendidikan dalam membangun perdamaian. 

Namun dua hari berselang, pada 28 Februari, AS bersama Israel melancarkan operasi militer besar terhadap Iran. Operasi yang oleh Pentagon diberi nama sandi Operation Epic Fury itu dilaporkan menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, serta sejumlah pejabat senior lainnya.

Misi AS untuk PBB dalam pernyataannya menyebut Ibu Negara akan “mempromosikan peran pendidikan dalam menjaga perdamaian”, serta menegaskan bahwa “Pemerintahan Trump terus berbuat lebih banyak untuk perdamaian dunia daripada pemerintahan lain mana pun dalam sejarah Amerika”.

Pernyataan itu dipandang janggal oleh sejumlah pengkritik kebijakan luar negeri AS, mengingat konflik yang sedang berlangsung. Media The Daily Beast menulis bahwa Melania Trump “dijadwalkan untuk mempromosikan ‘perdamaian’ di panggung dunia tepat setelah suaminya melancarkan perang skala penuh di Timur Tengah”.

Kehadiran Melania Trump juga kembali memunculkan perdebatan soal relasi pemerintahan Presiden Donald Trump dengan PBB. Sejak awal masa jabatannya, Trump berulang kali menyebut organisasi beranggotakan 193 negara itu tidak efektif. AS menarik diri dari Organisasi Kesehatan Dunia dan UNESCO, serta memangkas kontribusi pendanaan ke sejumlah badan PBB.

Data PBB menunjukkan AS memiliki tunggakan sekitar US$4 miliar untuk berbagai kewajiban iuran. Dalam beberapa bulan terakhir, Washington baru membayar sekitar US$160 juta.

Di luar struktur PBB, Trump juga menggagas pembentukan “Dewan Perdamaian” yang menurut sejumlah diplomat dikhawatirkan dapat berfungsi sebagai forum alternatif di bawah pengaruh langsung AS. Pada pertemuan perdananya 19 Februari lalu, Trump mengatakan dewan tersebut akan “hampir mengawasi Perserikatan Bangsa-Bangsa dan memastikan berjalan dengan baik”.

Sidang yang dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 waktu setempat itu akan dihadiri Duta Besar AS untuk PBB, Mike Waltz, serta para anggota Dewan Keamanan lainnya. Wakil Sekretaris Jenderal untuk Urusan Politik dan Pembangunan Perdamaian, Rose DiCarlo, diperkirakan memberikan pengarahan mewakili Sekretaris Jenderal Antonio Guterres.

Dujarric menyebut partisipasi Ibu Negara sebagai penanda pentingnya Amerika Serikat memandang Dewan Keamanan dan topik yang sedang dibahas.