Foto: Ribuan warga Iran menghadiri unjuk rasa yang menandai peringatan ke-46 Revolusi Islam Iran tahun 1979 di Teheran, Iran, pada 10 Februari. Hossein Beris/Middle East Images/Middle East Images via AFP

Sebuah penilaian rahasia komunitas intelijen Amerika Serikat menyebut bahwa bahkan serangan militer besar-besaran dari AS tidak mungkin menggulingkan struktur kekuasaan di Iran atau membuka jalan bagi kelompok oposisi mengambil alih pemerintahan.

Penilaian tersebut disusun oleh National Intelligence Council (NIC) dan pertama kali dilaporkan oleh The Washington Post. Tiga pejabat yang mengetahui isi laporan itu mengonfirmasi temuan tersebut kepada media tersebut.

Dokumen itu selesai sekitar sepekan sebelum AS dan Israel meluncurkan kampanye militer bersama terhadap Iran pada 28 Februari.

Menurut laporan itu, sistem suksesi dalam Republik Islam dirancang untuk menjaga kesinambungan kekuasaan bahkan jika pemimpin tertinggi negara tersebut meninggal dunia.

Pemimpin tertinggi Iran, Ali Khamenei, dilaporkan tewas dalam serangan pembuka operasi militer yang oleh pejabat Israel disebut sebagai operasi “Epic Fury”. Informasi itu juga dilaporkan oleh media pemerintah Iran.

Penilaian intelijen tersebut memunculkan jarak antara analisis komunitas intelijen dan tujuan perang yang sempat disampaikan Presiden AS Donald Trump.

Pada jam-jam awal konflik, Trump menyatakan tujuan operasi adalah menghancurkan kepemimpinan Iran agar rakyat negara itu dapat “bangkit dan menggulingkan pemerintah mereka”.

Namun posisi pemerintah kemudian bergeser.

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth mengatakan operasi tersebut “bukan perang perubahan rezim”, dengan pejabat pemerintahan mulai menekankan bahwa fokus utama adalah kemampuan nuklir dan rudal Iran.

Beberapa hari kemudian Trump kembali menyampaikan tuntutan yang lebih keras melalui platform Truth Social, dengan menyerukan “penyerahan tanpa syarat” dari Iran.

Dalam wawancara dengan Axios, ia mengatakan penyerahan juga dapat terjadi “ketika mereka tidak bisa lagi berperang karena tidak memiliki siapa pun atau apa pun untuk berperang”.

Analisis NIC juga menilai kelompok oposisi Iran yang terpecah tidak memiliki kapasitas untuk mengambil alih negara. Menurut penilaian tersebut, Korps Pengawal Revolusi Islam (IRGC) masih memiliki kemampuan institusional untuk menjaga stabilitas di dalam negeri.

Pejabat pemerintah saat ini dan mantan pejabat AS mengatakan kepada The Washington Post bahwa hingga kini hampir tidak ada bukti pemberontakan massal atau perpecahan serius di dalam struktur kekuasaan Iran.

Kampanye udara yang berlangsung lebih dari sepekan dilaporkan telah menewaskan sedikitnya 1.332 orang, menurut laporan Al Jazeera.

Sejumlah analis menilai temuan tersebut sejalan dengan penelitian akademis mengenai ketahanan sistem politik Iran.

Suzanne Maloney, wakil presiden program kebijakan luar negeri di Brookings Institution, mengatakan struktur kekuasaan Iran memiliki jaringan institusi yang kuat.

“Tidak ada kekuatan lain di dalam Iran yang dapat menghadapi kekuasaan yang tersisa yang dimiliki rezim,” katanya kepada The Washington Post.

“Meskipun mereka tidak mampu memproyeksikan kekuatan itu secara efektif terhadap negara-negara tetangga mereka, mereka tentu saja dapat mendominasi di dalam negeri.”

Dalam analisis terpisah yang ditulis bersama sejumlah peneliti Brookings, Maloney menyebut jaringan politik dan keamanan yang telah menopang Republik Islam selama hampir setengah abad memberi keuntungan besar bagi struktur kekuasaan yang ada dibandingkan para penantangnya.

Penilaian serupa juga disampaikan Holly Dagres, peneliti senior di Washington Institute for Near East Policy.

“Tunduk kepada Trump akan bertentangan dengan segala sesuatu yang mereka perjuangkan,” ujarnya.