Abdul Mu'ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Indonesia.


Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mengajukan tambahan anggaran Rp181 triliun kepada DPR untuk 2026, di luar program makan bergizi gratis (MBG). Dana itu diarahkan untuk memperbaiki ribuan sekolah rusak, mempercepat digitalisasi ruang kelas, serta meningkatkan kesejahteraan dan kualifikasi guru.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan usulan tersebut telah dipaparkan kepada parlemen dan kini menunggu keputusan. 

“Kami sudah paparan di DPR soal ABT ini. Kami dalam posisi menunggu keputusan DPR,” kata Mu’ti seusai rapat koordinasi penyelenggaraan program MBG di Kantor Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Semarang, Selasa (3/3/2026).

Pengajuan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) ini muncul ketika pemerintah menargetkan percepatan pembenahan infrastruktur pendidikan yang dinilai masih timpang di berbagai daerah. Data kementerian menunjukkan masih banyak satuan pendidikan dalam kondisi rusak berat maupun sedang, terutama di wilayah terpencil.

Revitalisasi sekolah menjadi komponen terbesar dalam usulan tersebut. Pemerintah menargetkan perbaikan 20.000 satuan pendidikan melalui tambahan anggaran ini. Sebelumnya, dalam APBN 2026 telah dialokasikan Rp14 triliun untuk merevitalisasi sekitar 11.470 sekolah. Secara keseluruhan, pemerintah menargetkan lebih dari 71.000 sekolah tersentuh program perbaikan pada tahun ini.

Selain infrastruktur fisik, kementerian juga mendorong percepatan digitalisasi. Atas arahan Presiden Prabowo Subianto, setiap satuan pendidikan direncanakan menerima tiga unit Interaktif Flat Panel (IFP) atau Panel Interaktif Digital (PID). Perangkat ini ditujukan untuk mendukung pembelajaran berbasis teknologi di ruang kelas.

Kemendikdasmen merencanakan distribusi IFP ke lebih dari 325.000 satuan pendidikan sepanjang 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya mengurangi kesenjangan akses teknologi antarwilayah dan memperkuat metode pembelajaran interaktif.

Aspek peningkatan kapasitas guru juga masuk dalam paket ABT. Kementerian mengusulkan beasiswa bagi 150.000 guru yang belum memiliki kualifikasi Diploma 4 (D4) atau Strata 1 (S1). Setiap penerima akan memperoleh Rp3 juta per semester. Program beasiswa tersebut telah mendapatkan persetujuan DPR.

Tambahan anggaran juga dialokasikan untuk menaikkan insentif guru honorer. Pemerintah menyebut skema ini dirancang untuk memperbaiki kesejahteraan tenaga pendidik non-aparatur sipil negara (non-ASN) yang selama ini menghadapi ketimpangan pendapatan.

Sekretaris Jenderal Kemendikdasmen, Suharti, menjelaskan bahwa anggaran guru non-ASN di tingkat pusat pada 2026 meningkat menjadi Rp14,1 triliun, dari Rp12,48 triliun pada 2025. Tunjangan guru ASN yang dikelola pemerintah daerah juga naik menjadi Rp74,76 triliun, dari Rp70,06 triliun pada tahun sebelumnya.

Kenaikan ini terjadi di tengah besarnya porsi anggaran pendidikan nasional. Total anggaran pendidikan dalam APBN 2026 tercatat Rp757,82 triliun. Dari jumlah tersebut, pagu dasar Kemendikdasmen mencapai Rp55,4 triliun, setara sekitar 7% dari total anggaran pendidikan nasional.

Apabila tambahan Rp181 triliun disetujui DPR, kapasitas belanja kementerian tersebut akan melonjak signifikan dibandingkan pagu awalnya. Keputusan parlemen akan menentukan seberapa jauh rencana revitalisasi, digitalisasi, dan peningkatan kesejahteraan guru dapat direalisasikan pada tahun anggaran mendatang.